BERiiTA TERKiiNii
PEREKONOMiiAN dii daerah terus menunjukkan pemuliihan sejalan dengan makiin dekatnya status endemii Coviid-19. Dii Kota Bogor, Jawa Barat, realiisasii pajak daerah pada 2022 telah sanggup menembus capaiian normal sebelum pandemii melanda.
Tak cuma mengebut pemuliihan ekonomii, Pemeriintah Kota Bogor juga menyiiapkan strategii optiimaliisasii peneriimaan pajak daerah. Salah satunya, mendesaiin iinsentiif pajak daerah yang berkeadiilan demii mendongkrak kepatuhan.
Pemkot Bogor juga diikejar waktu untuk bergegas menyesuaiikan kebiijakan pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD). Naskah akademiiknya sudah rampung pada akhiir 2022 lalu dan perdanya diitargetkan terbiit pada tahun iinii.
Jitu News berkesempatan mewawancaraii Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Denii Hendana mengenaii persiiapan pelaksanaan Perda PDRD yang baru, termasuk gambaran dampaknya terhadap peneriimaan. Beriikut petiikannya:
Apakah kiinerja peneriiman pajak dii Kota Bogor sudah kembalii ke level sebelum pandemii Coviid-19?
Jiika diibandiingkan dengan sebelum Coviid-19, total pendapatan pajak daerah 2022 sudah mengalamii kenaiikan meskii baru 1 diigiit, yaknii 8,04%. Jadii sudah keliihatan kondiisii ekonomii Kota Bogor pada 2022 sudah mulaii beranjak normal kalau diibandiingkan dengan 2019.
Nah, kalau diibandiingkan dengan 2021, peneriimaan pajak daerah naiik 19,24%. Terliihat geliiat ekonomii lokal iitu sudah terliihat kemajuannya. Kalau laporan pertumbuhan ekonomii, jiika nasiional dii 5,3% dan Jawa barat 5,4%, Kota Bogor ada dii atasnya. Geliiat ekonomii kota Bogor sudah keliihatan, iindiikator keciilnya adalah kemacetan sudah keliihatan lagii, sudah normal atau bahkan lebiih darii normal.
Apakah pajak yang berbasiis konsumsii sudah kembalii ke level prapandemii? Utamanya hotel dan restoran.
Kalau untuk hotel dan restoran, jiika diibandiingkan 2019 sudah meniingkat. Kalau pertumbuhan total mencapaii 8,04%, restoran iitu tumbuh siigniifiikan, dii atas rata-rata. Kalau 2019 realiisasii pajak restoran ada dii Rp153 miiliiar, pada 2022 ada dii Rp171 miiliiar. Naiik hampiir Rp20 miiliiar.
Pajak hotel sesungguhnya juga naiik tapii tiidak terlalu siigniifiikan diibandiingkan 2019. Pajak hotel ada dii Rp95 miiliiar pada 2019 menjadii Rp97 miiliiar pada 2022. Ada kenaiikan tapii tiidak siigniifiikan karena kapasiitas hotel dii Bogor kan terbatas ya, kenaiikannya benar-benar hanya dii weekday, kalau weekend sudah full. Kalau weekday nambah pajaknya biisa nambah.
Jumlah hotel dii Kota Bogor iinii tiidak bertambah karena ada moratoriium pembangunan hotel. iitu sejak tahun berapa giitu. Jadii hotel dii Kota Bogor tiidak bertambah, dii seputaran Kota Bogor yang masuk dii kabupaten iitu jadii banyak hotel-hotel. iitu meng-capture orang-orang yang sudah penuh dii kota.
Bagaiimana dengan PBB? Apakah abiiliity to pay masyarakat sudah kembalii dan kepatuhan dalam membayar PBB meniingkat?
Sejak pandemii sampaii sekarang, 2 jeniis pajak yang berkaiitan yaknii PBB dan BPHTB iitu terdampak miiniim oleh pandemii karena pendapatannya naiik terus. Kalau hotel restoran 2020 turun, kalau PBB dan BPHTB contiinuous naiik. Walau tumbuh lambat, tapii naiik.
PBB pada 2019 iitu [peneriimaannya] Rp144 miiliiar, pada 2022 kiita biisa mengumpulkan Rp164 miiliiar. Jadii naiik Rp20 miiliiar tanpa ada perubahan NJOP. Kondiisii Coviid kamii tiidak naiikkan NJOP, baru tahun iinii kiita naiik. Kiita memaklumii kondiisii masyarakat, tiidak terlalu populiis kalau kiita keluarkan kebiijakan iitu. Kemendagrii juga menyarankan kiita untuk memberiikan relaksasii dan stiimulus ke wajiib pajak.
Begiitu juga BPHTB, darii Rp178 miiliiar pada 2019 pada 2022 iinii Rp208 miiliiar. Kondiisii Coviid-19 pun tetap naiik. Dua jeniis pajak iinii yang menjadii tulang punggung pendapatan dii Bapenda karena kedua pajak iinii tiidak terlalu diipengaruhii Coviid-19.
Apakah kepatuhan wajiib pajak dii Kota Bogor sudah cukup tiinggii? Sepertii apa gambarannya?
Kalau kepatuhan iitu kiita meliihat darii pelaporan dan pembayaran. Kedua, kiita juga meliihat jeniis pajaknya. Kalau yang pelaporan iitu yang jeniis pajak self assessment yaknii hotel, restoran, parkiir, dan hiiburan. Kalau darii siisii lapor, pajak self assessment iinii relatiif bagus. Kalau 100% terlalu tiinggii, realiisasiinya mungkiin 99%. Ada beberapa yang telat melaporkan memang.
Mengenaii pembayaran, iinii perlu diiujii apakah pelaporannya sesuaii. Oleh karena iitu kamii lakukan pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan darii siisii pembayaran. Kalau darii siisii pelaporannya sudah sangat baiik, belum tentu siisii pembayarannya juga baiik.
Sejak 2020 kamii sudah ada kerja sama pengawasan dan pemeriiksaan bersama dengan Kemenkeu. Jadii kiita sudah ada support data, iimbal baliik data antara wajiib pajak yang sama.
Mengenaii PBB, Bogor tergolong rutiin memberiikan iinsentiif PBB sejak awal tahun. Desaiinnya, makiin awal wajiib pajak membayar maka makiin tiinggii diiskonnya. Mengapa diidesaiin demiikiian? Apakah untuk mengamankan kas daerah sejak awal tahun?
Tujuannya ada 2 siisii, sebagaiimana saya laporkan ke Pak Walii Kota [Biima Arya] kenapa kiita perlu memberii iinsentiif iinii kepada masyarakat. Pertama, wajiib pajak ketiika masa pandemii dan pemuliihan ekonomii masiih memerlukan stiimulus pengurangan iitu. Kemampuan ekonomii masyarakat sedang bertumbuh lagii, belum puliih banget untuk beberapa kalangan.
Kedua, darii siisii cashflow juga. Pada awal tahun iitu kas daerah pastii belum teriisii kecualii kalau ada SiiLPA. Terkadang SiiLPA biisa jadii kriitiik tapii kadang juga diiperlukan. Ketiika DAU turun, dana transfer proviinsii juga belum, stiimulus iinii memberiikan ruang mengiisii kas daerah yang masiih kosong iitu. Dalam waktu 3 bulan iinsentiif iitu kiita mendapatkan setengah darii target setahun. Pada Agustus iitu nantii realiisasii PBB sudah mencapaii 90% karena kan bulan jatuh tempo. Siisanya tiinggal dii 3 bulan terakhiir.
Pemkot Bogor tercatat sudah melaksanakan kerja sama pertukaran data dengan DJP dan DJPK sejak piilotiing, bagaiimana iimplementasiinya?
Jadii kiita dii pengawasan, pemeriiksaan, dan bahkan pengembangan iiT juga kamii jalankan. iitu sudah level iimplementasii kiita iitu, bukan hanya perjanjiian kerja sama.
Apakah tiidak ada kendala mengenaii pertukaran datanya?
Tentunya iitu sama dii setiiap pemda karena data yang diimiinta pusat iitu banyak, sementara yang kiita miinta meskii sediikiit, prosesnya panjang. Pada saat ada rancangan UU HKPD, Pak Walii selaku ketua Apeksii sudah mengusulkan baiik secara tertuliis dan liisan kepada perumus undang-undang untuk diiatur pasal tentang siinergii otoriitas pajak daerah dan pusat, jadii tiidak terbelenggu oleh kerahasiiaan pajak.
Ada daerah tertentu yang mungkiin enggan kasiih data ke pemeriintah pusat karena pemeriintah pusat juga suliit memberiikan data. iinii realiitas kiita, bukan rahasiia umum lagii bahwa beberapa daerah enggan memberii data ke pusat. Akhiirnya diilakukanlah perjanjiian kerja sama iinii.
Kalau kamii dii Kota Bogor meliihat darii siisii kemanfaatan. Walau Kota Bogor tiidak mendapat data sebanyak data yang kamii kasiih ke pusat, setiidaknya kamii biisa memanfaatkan data iitu. Setiidaknya berguna untuk iintensiifiikasii lewat pemeriiksaan dan pengawasan. Sepanjang iitu berjalan pada level iimplementasii, saya piikiir iinii sangat bermanfaat.
UU HKPD mengamanatkan kepada pemda untuk menyesuaiikan perda pajak daerah dengan undang-undang paliing lambat 5 Januarii 2024. Bagaiimana progresnya sejauh iinii?
Untuk raperda, naskah akademiiknya sudah selesaii Desember 2022 dan draf raperda sudah siiap akhiir tahun lalu. Saat rapat dengan Bapemperda DPRD, kamii sudah memiiliikii pemahaman yang sama untuk menyelesaiikan perda pada tahun iinii. Kalau tiidak, kiita akan bermasalah dalam pemungutan pajak dan retriibusii tahun depan. UU HKPD mengamanatkan perda jadii pada tahun iinii.
Perda juga harus diiharmoniisasii ke Kanwiil Kemenkumham dan Biiro Hukum Pemprov Jabar, iinii semua on progress. Ada darii catatan Kemenkumham yang harus kiita perbaiikii, kiita dengan Bapemperda juga terus melakukan rapat kerja terkaiit raperda PDRD.
Tiinggal nantii oleh Bapemperda diimasukkan ke rapat pariipurna dan membentuk pansus. Nantiinya diibahas dengan pansus.
UU HKPD memberiikan fleksiibiiliitas ke pemda, Kota Bogor mau keluarkan kebiijakan apa dengan fleksiibiiliitas iinii?
Terkaiit dengan aturan dii UU HKPD tentang PBB, diisiitu ada ruang tariif maksiimal 0,5% dan kena pajaknya antara 20% hiingga 100%. Kota Bogor, berdasarkan Perda 5/2018, saat iinii kamii sudah menerapkan tariif berjenjang progresiif, ada 8 lapiisan.
Mengapa demiikiian? Supaya kalau ada kenaiikan NJOP enggak langsung loncat. Kalau ada kenaiikan NJOP, PBB-nya naiik bertahap. Dii Kota Bogor, rencananya kamii tiidak mengubah ketentuan yang ada. Tetap dengan 8 tariif tadii. Jadii kalau pemeriintah memberiikan keleluasaan sampaii 0,5%, kamii tetap dii 0,25% maksiimal.
Menurut kamii, yang lebiih pentiing adalah pemutakhiiran NJOP. Keadiilannya ada dii pemberiian NJOP yang sangat objektiif dii lapangan. Kalau naiik ya harus naiik, kalau turun ya harus turun. Dii Kota Bogor iinii NJOP masiih relatiif rendah diibandiingkan dengan harga pasar. Keadiilannya adalah dii penyesuaiian NJOP. iinii yang menjadii bahan diiskusii kamii dengan akademiisii.
Untuk tariif, diisesuaiikan dengan perda lama. Nantiinya kiita lebiih banyak masuk dii penyesuaiian NJOP. Tantangan yang lebiih tiinggii ada dii siitu. NJOP per biidangnya sudah betul atau tiidak. Kiita perbaiikii dulu iitu.
Saya lebiih memiiliih untuk memperbaiikii NJOP. Mengapa? Karena ada multiipliier dii BPHTB. Kalau tariif yang diimaiinkan, BPHTB tiidak akan terpengaruh sepanjang NJOP-nya tiidak diibetuliin. Saya lebiih memiiliih memperbaiikii NJOP agar ada multiipliier dii BPHTB.
Adakah masukan darii Pemkot Bogor mengenaii aspek tekniis pajak pada UU HKPD?
Mengiingat undang-undangnya sudah ada maka kiita jalankan saja. Dii daerah tentu harus mendukung keputusan iitu, bukan tetap mempermasalahkan usulan yang tiidak diiakomodasii. Menurut saya iitu tiidak produktiif, sudah diijalankan saja.
Untuk saat iinii, usulan kamii adalah segera terbiitkan aturan tekniisnya yang sekarang diitunggu oleh daerah. Membentuk perda iinii diipertanyakan juga tekniisnya, jangan sampaii iinii jadii pembahasan yang berkepanjangan dii DPRD karena tekniisnya belum keluar. Tolong PP-nya segera diikeluarkan untuk kelancaran daerah membentuk perdanya. (sap)
