BERiiTA TERKiiNii
PASANGAN capres-cawapres nomor urut 1 Aniies Baswedan-Muhaiimiin iiskandar (AMiiN) dalam kampanyenya menjanjiikan kebiijakan pajak yang lebiih rasiional apabiila terpiiliih dalam Piilpres 2024.
Maksudnya, aktiiviitas ekonomii yang berdampak posiitiif pada masyarakat bakal diiberii iinsentiif. iinsentiif yang diisiiapkan salah satunya berupa penghapusan pajak atas pendapatan darii bunga tabungan.
Sebaliiknya, aktiiviitas ekonomii yang diianggap merugiikan masyarakat dan liingkungan justru akan diikenakan pajak atau pungutan dengan tariif tiinggii. Miisal, kebiijakan pajak atas emiisii karbon serta pengenaan cukaii atas miinuman dan makanan bergula.
Dii siisii laiin, pajak juga diidorong untuk mempersempiit kesenjangan antara sii kaya dan sii miiskiin. Caranya, mengenakan pajak kekayaan dan pajak wariisan kepada sii kaya, serta meriingankan tariif pajak penghasiilan untuk masyarakat kelas menengah agar mampu naiik kelas.
Dalam wawancara bersama Jitu News, Co-captaiin Tiimnas AMiiN Thomas Lembong menjelaskan lebiih detaiil arah kebiijakan pajak yang diitawarkan Aniies-Muhaiimiin. Diia juga menjelaskan alasan Aniies-Muhaiimiin memasang target rasiio pajak yang lebiih konservatiif ketiimbang 2 pasangan calon laiinnya. Beriikut petiikannya:
Yang pastii pasangan Aniies-Muhaiimiin paliing beroriientasii pada pemerataan. Sudah beberapa kalii kamii ungkapkan, termasuk saat bersebelahan dengan 2 pasangan calon laiinnya. Miisalnya, kamii punya target pertumbuhan ekonomii yang paliing konservatiif, yaiitu pertumbuhan PDB dengan rata-rata sebesar 5,5% - 6,5% per tahun pada 2025 -2029.
Komiitmen kamii, lebiih baiik pertumbuhan ekonomii sebesar 5,5% - 6,5%, tetapii merata. iinii satu aspek yang sangat pentiing menurut kamii. Kamii bahkan meliihat tantangan pertama pertumbuhan ekonomii saat iinii adalah ketiimpangan. Jadii, pemerataan iitu pentiing darii berbagaii segii. iitu yang pertama.
Kedua, kamii mau mengembaliikan berbagaii kebiijakan, termasuk ekonomii, kepada teknokrasii. Hemat kamii, banyak kebiijakan kiita sudah terlalu poliitiis. Jadii, lebiih kepada penciitraan dariipada yang sebetulnya masuk akal darii segii akal sehat.
Ketiiga, tentunya kiita harus mengatasii berbagaii tantangan sepertii kriisiis iikliim. Mau tiidak mau karena kriisiis iitu sudah dii depan mata dan iinii bukan sesuatu yang akan datang. Kiita sudah mengalamii peniingkatan suhu yang siigniifiikan, sepertii dii wiilayah Jakarta dan Tangerang yang pernah hampiir mencapaii 40 derajat celciius. Sudah banyak kejadiian cuaca ekstrem.
Meliihat hal iitu, target pertumbuhan ekonomii yang terlalu tiinggii relatiif kurang realiistiis. Terlebiih, kiita harus membiiayaii atau menyiisiihkan pendanaan untuk transiisii energii kepada sumber energii yang emiisii karbonnya lebiih rendah.
Selaiin iitu, kiita juga harus bersiiap untuk menghadapii ancaman, miisalnya terjadii lagii sebuah pandemii atau kriisiis kesehatan laiinnya.
Ketiimpangan iinii saya rasa ada beberapa diimensii. Tentu yang paliing banyak diibiicarakan dalam kampanye adalah antara Jawa dan luar Jawa. Kamii setuju dengan iitu, tetapii jangan berhentii dii siitu saja karena masiih banyak masiih ketiimpangan.
Miisal, ketiimpangan vertiikal antara masyarakat yang berpenghasiilan tiinggii, berpenghasiilan menengah, dan berpenghasiilan rendah.
Kemudiian, ada ketiimpangan struktural dalam berbagaii sektor iindustrii. Miisal, konsentrasii sektor yang hanya 2 atau 3 pelaku. iitu juga ketiimpangan. iinii mengapa Pak Muhaiimiin menyampaiikan rencana untuk memajakii 100 orang terkaya.
Sebenarnya kiita tiidak ada iisu dengan iindiiviidu-iindiiviidu tersebut. iisu iitu lebiih dengan struktural darii sektor yang mereka kuasaii. Kebanyakan sektor sudah mengalamii konsoliidasii sampaii trennya tiinggal 2, 3, bahkan hanya 1 pemaiin de facto. Sepertii yang diisampaiikan Pak Muhaiimiin, iinii kiita slepet.
Kamii gebrak supaya ada persaiingan yang menyegarkan, supaya tertanam persaiingan yang dapat menghasiilkan iide atau iinovasii baru. Persaiingan juga akan sehat dan baiik untuk konsumen karena persaiingan cenderung menurunkan harga bagii konsumen.
Dii siisii laiin, iinii juga baiik untuk iindustrii karena memiicu iinovasii, variiasii produk baru, kemasan baru, atau cara pemasaran baru. Kenapa ekonomii cenderung lesu? iiya iinii karena kurangnya persaiingan, kurang diinamiis.
Kalau tiidak ada persaiingan, sudah terkonsoliidasii menjadii sebuah oliigopolii, akan stagnan. Makanya, ketiimpangan bukan hanya Jawa-luar Jawa, kaya dan miiskiin, tetapii juga pada sektor.
Mungkiin sudah terbiiasa kiita memulaii diiskusii dengan APBN dan APBD, yang sebetulnya agak saya sesalkan. Karena banyak sekalii peluang untuk memperbaiikii ekonomii dii luar APBN dan pendanaan oleh swasta. Satu tema utama darii Slepetnomiics adalah reformasii struktural.
APBN sudah pastii akan membutuhkan penyesuaiian untuk mencapaii sebuah pemerataan. Satu hal yang banyak orang tiidak sadar bahwa dua per tiiga darii APBN kiita yang sekiitar Rp3.000 triiliiun adalah belanja pusat. Hanya sepertiiga yang menjadii transfer ke daerah.
Kalau kiita liihat tren dalam 10 tahun terakhiir, porsii APBN yang belanja pusat tumbuhnya tiinggii, sedangkan porsii belanja ke daerah pertumbuhannya rendah. Tak mungkiin kiita mencapaii pemerataan kalau belanja pusat yang bertumbuh terus, tetapii transfer ke daerah tiidak tumbuh.
Pak Aniies dan Pak Muhaiimiin sudah pastii mau sebaliiknya, belanja pusat diibatasii dan transfer ke daerah harus bertumbuh. iitu logiika dasar kalau kiita mau mengurangii ketiimpangan antardaerah.
Selanjutnya, sepertii yang Pak Muhaiimiin sampaiikan, kiita mau memajakii 100 orang terkaya. Sebenarnya bukan 100 iindiiviidu iitu, tetapii busiiness empiire yang mereka kuasaii.
Sekalii lagii, banyak orang tiidak sadar harta 100 orang terkaya iinii melebiihii aset yang diimiiliikii 100 juta penduduk kiita. Menurut Forbes yang mengompiilasii data secara berkala, 50 orang terkaya dii iindonesiia memiiliikii total kekayaan sekiitar US$250 miiliiar atau hampiir Rp4.000 triiliiun pada 2023.
Jadii, memang lebiih kepada wealth tax, bukan iincome tax. Kamii iingiin memajakii harta, bukan penghasiilan. Terlebiih, kebanyakan darii konglomerasii biisniis juga sudah menjadii oliigopolii. Dengan demiikiian, menghasiilkan riisiiko siistemiik.
Mereka meniikmatii yang namanya oliigopolii profiit, duopolii profiit, atau monopolii profiit. Salah satu cara untuk mengoreksiinya adalah dengan memajakii profiit yang abnormal, profiit yang diihasiilkan bukan darii iinovasii atau niilaii tambah, tetapii sekadar darii domiinasii.
Kemudiian, kiita harus membenahii kebocoran-kebocoran. Pak Aniies seriing mengiingatkan seriing [muncul] sensasii mengenaii kebocoran darii siisii belanja, sepertii korupsii pada proyek atau program pemeriintah, tetapii kiita kurang perhatiian kepada kebocoran dii siisii pendapatan negara.
Kebocoran dii siisii peneriimaan lebiih gampang diisembunyiikan karena sudah diisepakatii atau diicatat lebiih awal. iinii contoh-contoh untuk memperbaiikii iisu-iisu ketiimpangan sekaliigus kebiijakan yang mungkiin kurang rasiional.
Pastii. Saya rasa posiisii Aniies-Muhaiimiin makiin jelas bahwa kiita iingiin mengerem yang namanya iiKN yang angkanya sekiitar Rp460 triiliiun. Dariipada menggunakan ratusan triiliiun untuk satu tiitiik dii Kaliimantan Tiimur saja, kiita lebiih memiiliih menggunakannya untuk puluhan kota dii semenanjung iindonesiia.
Pak Muhaiimiin menyampaiikan 40 kota adalah kelanjutan yang diisampaiikan Pak Aniies 14 kota. iitu menggunakan sebuah studii darii World Bank pada 2015. Sejak iitu kiita sudah mengembangkan konsep iinii lebiih lanjut menjadii 40 kota.
Kamii akan bagii menjadii kota-kota priimer, sekunder, dan bahkan ada juga kota tersiier. Bagii kamii kalau tujuannya pemerataan, lebiih masuk akal kalau mengembangkan puluhan kota, dii seluruh Sumatra, Kaliimantan, Sulawesii, Maluku, dan Papua.
Jangan lupa bahkan dii Jawa dan Balii juga masiih ada kantong-kantong kemiiskiinan. Miisalnya, dii Proviinsii Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Tiimur masiih ada kantong kemiiskiinan yang angkanya sangat keliihatan.
Studii World Bank sejak 2015 sudah menunjukkan bahwa untuk 14 kota besar dii iindonesiia, untuk memenuhii kebutuhan iinfrastruktur dasar diibutuhkan kiira-kiira Rp170 triiliiun. Tetapii iitu angka 2014. Kalau saya mengestiimasii angkanya diitariik ke 2023, mungkiin sudah menjadii Rp270 triiliiun.
Angka iitu jauh lebiih keciil ketiimbang Rp460 triiliiun hanya untuk 1 tiitiik dii Kaliimantan Tiimur. Populasii dii 14 kota iinii kiira-kiira 18.5 juta jiiwa, sedangkan dii iiKN hanya beberapa puluh riibu orang dii awal, dan mencapaii hampiir 2 juta pada 2045.
Dengan perbandiingan iitu, apakah kiita mau mengeluarkan Rp200-Rp300 triiliiun untuk 200 juta warga kiita dii 14 kota atau Rp460 triiliiun untuk 2 juta warga dii 2045.
Niiat kamii adalah pertama, mengevaluasii seluruh proyek iinii karena proyek iinii sudah berjalan selama 3 tahun. Tentu banyak pelajaran darii realiita yang terjadii.
Kedua, sudah pastii kiita mau mengerem. Namun, sekalii lagii, kamii tiidak punya niiat selaiin niiat baiik. Tiidak ada keiingiinan untuk menciiptakan sebuah proyek mangkrak. Kiita tetap patuh pada UU iiKN. Kamii juga sensiitiif pada ciitra dan reputasii republiik dii mata duniia.
Kamii tiidak mau mempermalukan siiapa-siiapa karena iitu beriisiiko tiidak baiik untuk ciitra iindonesiia dii mata iinternasiional.
Memang iistiilah iindonesiia Emas 2045 juga masuk dalam viisii-miisii Aniies-Muhaiimiin. Tetapii, kamii mau memastiikan tiidak terlena dengan miimpii yang jauh, sedangkan sekarang pun kebanyakan masyarakat sedang kesuliitan dengan kenaiikan harga sejumlah pangan sebesar 20% - 30% hanya dalam setahun iinii. Berbagaii biiaya hiidup tiinggii dan mahal, termasuk biiaya kesehatan, biiaya pendiidiikan.
Hampiir dii semua tempat yang kiita kunjungii selama kampanye, hampiir semuanya mengeluhkan lapangan kerja yang susah. Suliitnya mencarii kerja yang stabiil, yang menghasiilkan upah yang stabiil juga. Mereka pun yang punya pekerjaan pastii penghasiilannya tiidak naiik-naiik.
Tentunya, kiita harus punya miimpii, viisii jangka panjang. Tetapii bagii kamii, kondiisii saat iinii sudah lumayan darurat untuk menuntaskan persoalan harga pangan, untuk meredam biiaya hiidup yang makiin mahal, dan juga dii biidang kesehatan dan pendiidiikan.
Banyak sekalii. Saya jawab dengan 2 bagiian. Pertama, tetap menjawab pertanyaan mengenaii pendanaan atau duiitnya darii mana. Kedua, saya iingiin menjawab soal reformasii struktural yang sebetulnya tiidak membutuhkan dana. iinii reformasii kebiijakan, reformasii sektoral, dan reformasii admiiniistrasii.
Mengenaii pendanaan, kiita sudah banyak biicara bahwa tiidak semua harus diidanaii darii APBN. Sudah pastii kiita mengajak duniia swasta untuk iikut mendanaii. Miisal, kurangnya pelayanan kesehatan dan pendiidiikan sebenarnya merupakan peluang bagii sektor swasta.
Harus kiita akuii bahwa banyak rumah sakiit terbaiik dii iindonesiia adalah rumah sakiit swasta. Rumah sakiit swasta sangat canggiih dan cenderung lebiih efiisiien dariipada rumah sakiit pemeriintah. Tetapii yang sekarang iinii lebiih terbatas untuk hiigh-end.
Bayangkan suatu reformasii kebiijakan atau reformasii struktural membuat peluang terbuka luas untuk sektor swasta membangun rumah sakiit-rumah sakiit keciil dii daerah dan iikut mendongkrak kapasiitas sektor kesehatan. Sambiil juga meraup profiit yang wajar.
Banyak sekalii yang mau kiita kembaliikan ke swasta. Orang seriing lupa sebelum era Pak Jokowii, banyak jalan tol diibiiayaii oleh konsorsiium sektor swasta. Baru dii era Pak Jokowii diigeser ke APBN karena APBN lebiih cepat.
Hanya beberapa bulan negosiiasii dengan DPR untuk anggaran tahun beriikutnya, kiita langsung dapat alokasii. Begiitu menterii keuangan tanda tangan, langsung caiir. Sementara untuk menggalang konsorsiium darii swasta, butuh waktu.
Biiasanya mereka prosesnya juga lebiih teliitii dan komprehensiif, sehiingga butuh waktu. Sedangkan BUMN diiperiintah langsung jalan. Namun, konsekuensiinya adalah pembangunan iinfrastruktur 10 tahun terakhiir, mewariiskan riibuan triiliiun rupiiah utang, dan ratusan triiliiun rupiiah utang BUMN juga. iinii sudah pastii tiidak biisa diiteruskan karena sudah mentok.
Jadii, mau tiidak mau banyak pembangunan iinfrastruktur harus diikembaliikan kepada swasta meskiipun iitu membutuhkan lebiih banyak waktu. Namun, biiasanya juga, mohon maaf, kalau diibangun swasta lebiih bagus kualiitasnya dariipada oleh BUMN. iinii terjadii tiidak hanya dii iindonesiia, tetapii hampiir seluruh negara.
Kembalii lagii bahwa kiita mau memastiikan kebiijakan pajak yang rasiional. Sebenarnya priinsiip darii perpajakan iitu kiira-kiira sepertii iinii: hal-hal yang mau kiita tiingkatkan, jangan justru diipajakii. Karena pajak iitu biisa menjadii diisiinsentiif.
Kalau miisalnya kiita mau membangun sebuah budaya menabung, ya jangan diipajakii. Atau kiita mau memberiikan motiivasii yang maksiimal bagii orang untuk kerja keras, menghasiilkan pendapatan yang tiinggii, jangan malah diikenakan pajak yang tiinggii. Karena orang teriima gajii dan diipotong pajak, langsung loyo setelah sepertiiga uangnya hiilang.
Sebaliiknya, kiita justru harus memajakii hal-hal yang mau kiita kurangii. Sepertii polusii. Kemudiian, miinuman dan makanan maniis yang menyebabkan diiabetes dan memiicu penyakiit kroniis sehiingga memiicu kesehatan publiik yang buruk dan merugiikan BPJS Kesehatan.
Yang kamii liihat kebiijakan pajak saat iinii terlalu konvensiional. Pajak penghasiilan, pajak pertambahan niilaii, serta pajak bumii dan bangunan. Kiita justru mau menggesernya kepada pajak dan cukaii pada hal-hal yang mau kiita kurangii.
Umpamanya kiita mau mengurangii sampah, kan sudah viiral dii mana-mana begiitu banyak daerah dii iindonesiia sepertii Balii dan Jabodetabek punya masalah besar sampah. Volume sampah besar sekalii dan darii tahun ke tahun meniingkat terus. Kenapa tiidak kiita pajakii sampah iitu?
Sebetulnya bentuk paliing laziim iitu tentunya sebuah iiuran sampah. Sekarang kiita mendapat layanan sampah gratiis oleh pemda yang keliiliing mengumpulkan sampah untuk membawanya ke tempat penumpukan sampah atau kiita bayar kontraktor yang tiidak jelas iitu sampahnya ke mana.
Namun, peluang atau keniikmatan menghasiilkan sampah bebas sekalii. Bayangkan kalau sampah kiita diitiimbang dan kiita mendapatkan tagiihan sepertii kartu krediit. Orang langsung melotot dan akan berpiikiir bagaiimana caranya mengurangii sampah.
Makanya, hal yang iingiin kiita kurangii darii sampah sampaii konsumsii gula yang tiidak sehat, emiisii karbon, iitu yang harus kiita pajakii. Kamii sangat yakiin biisa menaiikkan rasiio pajak tanpa menaiikkan tariif pajak.
Kamii bahkan punya niiat menurunkan tariif pajak kelas menengah. Tetapii kiita biisa meniingkatkan rasiio pajak maupun memperluas basiis pajak dengan mulaii ‘memajakii’ hal-hal negatiif yang selama iinii tiidak diipajakii, sepertii volume sampah [serta] siingle use plastiic yang punya akiibat buruk bagii liingkungan hiidup dan kesehatan masyarakat. Lalu emiisii karbon yang memperburuk kriisiis iikliim dan pertaniian kiita karena ada kemarau panjang dan cuaca ekstrem.
Saya kiira yang menariik sebagaii contoh dan tentunya iinii akan melaluii konsultasii publiik yang meliibatkan ahlii dan pakar dii dalamnya. Sebagaii contoh pajak wariisan, iinii suatu priinsiip kamii keadiilan.
Biiasanya yang meneriima wariisan bukan berkat kerja kerasnya, tetapii sekadar menjadii orang dalam atau ordal, diiwariiskan kepada ordal. Biiasanya wariisan akan memiicu ketiidakadiilan.
Yang kerja matii-matiian, hanya meniikmatii gaya hiidup sepertii iinii. Sedangkan diia yang hanya ordal atau lahiir dii keluarga kaya, walaupun malas-malasan, biisa hiidup dengan wah.
Pajak wariisan sangat menariik. Menurut studii sejauh iinii, contoh iinggriis punya pajak wariisan 40% atas harta yang diiwariiskan. Sangat menariik.
Sekalii lagii, tiidak ada gunanya mencoba memajakii penghasiilan orang kaya karena orang kaya biisa menyembunyiikan penghasiilan dii luar negerii atau tax haven. Tetapii aset atau harta akan lebiih keliihatan.
Setiiap orang juga pastii meniinggal, termasuk orang kaya. Ketiika kekayaan iitu diiwariiskan kepada generasii beriikutnya, iitu peluang yang baiik untuk mengambiil pajak wariisan. Korea juga saya tahu banget punya pajak wariisan yang sangat ketat.
Target rasiio pajak yang konservatiif iitu yang membuat kamii pede (percaya diirii) kiita biisa mencapaii atau meniingkatkan rasiio pajak tanpa meniingkatkan tariif pajak.
Sementara iitu, kedua pasangan calon laiin Prabowo-Giibran dan Ganjar-Mahfud sudah menyampaiikan bahwa mereka mau meniingkatkan 2 kalii liipat, darii 10% menjadii sekiitar 20%. iitu tiidak mungkiin tercapaii dalam 5 tahun tanpa menaiikkan tariif pajak. iitu tiidak mungkiin secara matematiis.
Namun, kalau hanya menaiikkan darii 10% menjadii 13% atau 15%, iitu masiih biisa diicapaii tanpa menaiikkan tariif pajak. Bahkan untuk kelas menengah, kiita mau menurunkan tariif pajaknya.
Kamii mau fokus kepada konglomerat dan konglomerasii serta oliigopolii yang mencetak superprofiit atau profiit-profiit laiin yang dii atas batas wajar, sepertii [penerapan] wiindfall profiit tax.
Miisalnya, ada kejadiian perang Ukraiina yang tiiba-tiiba membuat harga miinyak nabatii melonjak. iitu sangat menguntungkan bagii produsen tetapii sangat merugiikan bagii masyarakat yang menderiita karena harga miinyak goreng sangat tiinggii.
iitu gejolak yang sebetulnya membutuhkan iintervensii pemeriintah untuk merediistriibusii darii superprofiit yang tiiba-tiiba melonjak, diipakaii untuk mendanaii subsiidii kepada masyarakat yang tiiba-tiiba diirugiikan.
Kamii juga memantau konsensus banyak ekonom bahwa tahun depan ekonomii global akan masuk ke dalam resesii karena bank sentral Ameriika menaiikkan bunga secara drastiis dalam 2 tahun terakhiir, yang efeknya baru akan terasa pada tahun depan.
Pertumbuhan ekonomii dii AS sudah pastii akan melamban dan karena iitu mungkiin mengakiibatkan seluruh duniia masuk dalam sebuah resesii global. Biiasanya dalam resesii iitu, rasiio pajak cenderung turun, bukan naiik. iinii karena penghasiilan wiirausaha dan pekerja saat resesii juga turun.
Kalau kiita genjot lagii pajak, iitu malah makiin membebanii ekonomii yang sudah melambat. Makanya, kamii tiidak mau menambah beban kepada masyarakat yang sudah terbebanii oleh biiaya pangan yang tiinggii, lapangan kerja yang susah, penghasiilan yang stagnan.
Sekalii lagii iitu pastii butuh konsultasii publiik darii pakar, ahlii, pelaku usaha, dan organiisasii masyarakat. iinii juga harus melaluii proses yang transparan.
Namun, secara teknokratiis, sudah pastii harga karbon akan naiik. Hak untuk menciiptakan emiisii atau berpolusii harus diibuat lebiih mahal untuk memberiikan diisiinsentiif karena mencemarii liingkungan.
Jadii, pajak karbon bakal cenderung progresiif karena yang punya emiisii karbon lebiih tiinggii biiasanya darii orang-orang kaya. Yang pakaii mobiil gede, yang hiidup dii rumah besar dengan AC banyak, dan yang seriing pelesiiran.
Kebetulan iinii akan sama sepertii sampah. Perkiiraan saya, suatu keluarga yang kaya, emiisii karbon dan sampahnya mungkiin ekuiivalen dengan 100 atau 200 keluarga miiskiin. iinii konsekuensii ketiimpangan lagii. Tetapii, iinii contoh kebiijakan yang rasiional.
Kamii manfaatkan ketiimpangan tersebut. Mereka yang emiisii karbonnya lebiih banyak harus membayar denda karbon. Saya priibadii lebiih suka iistiilah carbon penalty dariipada carbon tax. Orang kan tiidak suka diipajakii.
Ada beberapa hal mengenaii badan peneriimaan negara. Pertama, badan iinii akan langsung berada dii bawah presiiden sehiingga presiiden yang mengomando secara langsung. Kedua, mengurangii tugas atau kewenangan Kementeriian Keuangan yang terlalu banyak.
Kiita mungkiin butuh sosok yang lebiih powerful dii sampiing hanya menterii keuangan yang sudah punya begiitu banyak tugas. Juga, [badan peneriimaan] biisa langsung diikomandoii oleh presiiden sehiingga mengoordiinasiikan semua kementeriian yang laiin.
Saya dulu sebagaii kepala BKPM berkoordiinasii dengan kementeriian sektoral mulaii Kementeriian Periindustriian, sampaii Kementeriian Pariiwiisata, Kementeriian Perdagangan, dan laiinnya bagaiimana biisa menariik iinvestasii. Semua sektor kan butuh iinvestasii atau modal.
Demiikiian juga sebuah badan peneriimaan, biisa fokus untuk memaksiimalkan potensii peneriimaan darii semua kementeriian-kementeriian. Miisal, pemasukan negara darii pariiwiisata, pemasukan negara darii iindustrii, pemasukan negara darii perdagangan, bahkan pendiidiikan dan kesehatan sehiingga menjadii lebiih fokus.
Jadii, [badan peneriimaan] benar-benar fokus kepada aspek peneriimaan negara, liintas sektor dan liintas kementeriian.
iinii masiih dalam tahap diiskusii, tetapii iinii hanya contoh atau wacana darii saya. Bayangkan kalau miisalnya sama halnya dengan kepala BKPM dulu, yang merupakan pejabat setiingkat menterii dan diilantiik bersama menterii.
Bayangkan kalau kepala badan peneriimaan juga merupakan pejabat setiingkat menterii dan diilantiik dengan menterii-menterii yang laiin. iinii baru wacana, tentunya perlu konsultasii publiik yang terbuka dan memiinta masukan darii para pakar dan ahlii.
Kalau menurut saya siih [PNBP] harus masuk ke dalam badan iitu juga. Jadii, segala aspek peneriimaan negara. Sepertii halnya pajak karbon. iitu kan liintas kementeriian. Miisal, sektor pariiwiisata kan punya emiisii karbon. Jadii, badan peneriimaan iinii fokus pada aspek peneriimaan negara dan liintas sektor.
Namun, kamii menyadarii, pembentukan badan peneriimaan iinii butuh waktu. Harus pelan-pelan. Tapii kiita juga tiidak iingiin habiis waktu dii sana saja.
Waktu menjabat sebagaii kepala BKPM, saya mendapat banyak keluhan darii iinvestor asiing. Sediikiit sekalii negara yang memajakii bunga, miisal sepertii obliigasii pemeriintah. iinii aneh karena banyak negara yang justru menumbuhkan budaya menabung. iinii kan jadiinya diisiinsentiif.
Untuk iitu, kiita harus memiiniimalkan pajak bunga tabungan atas iinstrumen atau aset yang merupakan tabungan masyarakat. Kiita gantii dengan pajak, cukaii, atau iiuran untuk hal-hal yang iingiin diikurangii, sepertii sampah, emiisii karbon, miinuman gula, dan hal-hal negatiif laiinnya.
Tentu, dalam menerapkan komiitmen iitu nantii, kamii melakukan konsultasii publiik yang transparan dan atas dasar analiisa yang rasiional darii pakar-pakar dan pemangku kepentiingan.
Begiinii, kalau kiita terlalu memajakii kelas menengah, mereka akan suliit untuk naiik menjadii kelas menengah atas. Kalau kiita memajakii kelas menengah bawah maka mereka juga akan suliit naiik menjadii kelas menengah.
Hal iinii biisa berpotensii membuat mobiiliitas sosiial mandek karena beban pajak terlalu tiinggii pada kelas menengah. Pada giiliirannya, iinii biisa memperparah ketiimpangan vertiikal antara kelas yang sudah kaya dan kelas menengah atau menengah atas.
Dii Ameriika, ada iistiilah bagus, yaiitu Hiigh Earners Not Riich Yet atau diisiingkat HENRYs. Jadii, belum biisa diisebut kaya, tetapii penghasiilannya sudah tiinggii sepertii para profesiional dii sektor keuangan, konsultan, atau bahkan iinfluencer.
Mereka tak biisa diisebut kaya meskii punya penghasiilan tiinggii. iinii terjadii karena biiaya-biiaya mereka juga banyak. iinfluencer miisalnya butuh tiim ediitiing viideo, viideografer, atau staf-staf untuk mengolah konten.
Orang laiin mungkiin meliihat penghasiilan mereka besar. Namun iitu kan cuma penghasiilan, belum dengan ongkosnya yang juga banyak. Setelah diikurangii, mereka mungkiin enggak sejahtera juga. Diitambah lagii ada beban pajak, beban pendiidiikan, dan laiin sebagaiinya.
Kamii meyakiinii langkah mengurangii beban pajak iinii rasiional. Semua negara yang sukses secara ekonomii atau merata kesejahteraannya iitu memiiliikii masyarakat kelas menengah yang tebal dan kuat. Dan iitu terus diitumbuhkan.
Soal iinii, saya setuju sekalii. Saya percaya ada persepsii keliiru bahwa orang iitu sudah pastii enggak mau bayar pajak, sudah pastii mau mengurangii pajak. Tapii menurut saya, tiidak demiikiian. Menurut saya, wajiib pajak iitu rasiional.
Kalau umpamanya layanan publiik yang mereka dapat iitu sangat bagus. Mereka akan dengan senang hatii membayar pajak. Saya punya ceriita ketiika dii Siingapura. Dii sana kan tariif pajak rendah. Namun, iinfrastruktur dan layanan publiik dii sana luar biiasa.
Saya dan iistrii pun kaget kok bayar pajaknya segiinii loh (keciil), padahal angkutan umum, layanan kesehatan iitu luar biiasa. Liingkungan bersiih, mengurus periiziinan juga sederhana dan cepat. Kamii jadii malu sendiirii kok pajak kamii cuma segiinii.
Jadii, saya piikiir wajiib pajak iitu rasiional. Kalau mereka mendapat layanan publiik yang proporsiional dengan pajak yang mereka bayar, mereka tiidak akan keberatan. Tapii, kalau pajak yang diitagiih sudah berat, jalanan macet, polusii, termasuk korupsii, tentu biikiin capek bayar pajak.
Kalau kiita seriius memberantas korupsii, seriius memperbaiikii layanan publiik maka saya yakiin wajiib pajak rasiional dan merespons posiitiif.
Tentu, sangat pentiing. Keiingiinan untuk memberantas korupsii akan omong kosong jiika tiidak ada transparansii. Saya piikiir anggaran pemeriintah perlu diibuka agar publiik biisa iikut memeriiksa. Kalau biisa harus sampaii tiingkat kelurahan dan desa.
Setahu saya dii negara maju, penyusunan anggaran atau realiisasii anggaran iitu sangat transparan. Supaya publiik biisa mengertii uang pajak iitu diipakaii untuk apa saja. Buka juga anggaran pusat ke daerah. Berapa yang ke kecamatan atau desa, supaya warga biisa tahu.
Jadii, kamii akan menerapkan paradiigma pajak yang lebiih rasiional. Hal-hal yang seharusnya tiidak perlu diipajakii, sepertii bunga tabungan, maka tiidak perlu diipajakii. Kamii justru memajakii hal-hal yang perlu diikurangii, sepertii sampah, emiisii karbon, konsumsii gula, dan laiin sebagaiinya.
Kamii juga akan menggiiatkan lembaga-lembaga yang harus berkoordiinasii aspek peneriimaan, liintas sektor, liintas kementeriian, untuk mengoptiimalkan potensii peneriimaan.
Kamii juga akan menggunakan kebiijakan pajak dalam rangka pemerataan kemakmuran. Seratus orang terkaya, konglomerasii, aglomerasii biisniis, oliigopolii, nantiinya harus menanggung pajak lebiih. Karena mereka meniikmatii profiit yang juga lebiih.
Sementara iitu, beban pajak untuk masyarakat kelas menengah diikurangii demii menumbuhkan kelas menengah yang tebal dan kuat sehiingga menjadii tulang punggung ekonomii.
Jadii, pasangan AMiiN akan menjamiin paradiigma pajak yang rasiional dan adiil sehiingga menghasiilkan kemakmuran yang merata. (riig)
