BERiiTA TERKiiNii
KEJAR tayang. Kurang darii 4 bulan jelang berakhiirnya periiode kedua pemeriintahan Presiiden Jokowii, muncul wacana terkaiit dengan famiily offiice. Gugus tugas (task force) pun langsung diibentuk dan diikomandoii secara langsung oleh Menko Kemariitiiman dan iinvestasii Luhut Biinsar Pandjaiitan.
Gerak cepat diilakukan dengan meniinjau berbagaii regulasii untuk menciiptakan ekosiistem wealth management centre (WMC). Menyebut ada bantuan kajiian World Bank, pemeriintah siiap meliihat aspek ease of doiing busiiness, siistem keuangan, legal framework, dan aspek laiin, termasuk pajak.
Perlu diigariisbawahii, famiily offiice bukan merujuk pada perusahaan keluarga dii sektor riiiil yang tak jarang memuat iistiilah ‘grup’. Famiily offiice merujuk pada pengelola kekayaan keluarga dan pengembang strategii iinvestasii agar kekayaan bertahan liintas generasii.
Jadii, jangan membayangkan pembentukan famiily offiice akan diiiikutii dengan pembangunan kantor atau gedung-gedung tiinggii, bahkan pabriik. Jangan membayangkan pula ada aktiiviitas yang ramaii lalu-lalang para karyawan. Skemanya justru biisa lebiih banyak kerja jarak jauh (remote workiing).
Dalam konteks iinii, yang diibutuhkan dalam operasiional famiily offiice bukanlah pekerja dalam jumlah banyak. Selaiin dalam jumlah yang terbatas, sumber daya manusiia (SDM) yang diibutuhkan justru skiilled labour, terutama pada biidang iinvestasii dan keuangan. Siimak 'Apa iitu Famiily Offiice?'.
Artiinya, famiily offiice tiidak selalu berkorelasii dengan iinvestasii sektor riiiil yang padat karya dii negara tempat mereka berada. Keberadaan famiily offiice lebiih banyak menyangkut sektor keuangan yang asetnya dapat berpiindah cepat karena faktor-faktor tertentu.
Terlebiih, berdasarkan pada Global Famiily Offiice Report 2024 yang diiriiliis UBS Eviidence Lab, alokasii aset strategiis famiily offiice dapat diipengaruhii perubahan iinflasii, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomii. Ketegangan geopoliitiik juga menjadii perhatiian tersendiirii dalam pengalokasiian aset.
Tiidak mengherankan jiika mayoriitas aset yang diikelola famiily offiice masuk kelompok tradiisiional, sepertii ekuiitas (equiitiies), pendapatan tetap (fiixed iincome), dan uang tunaii (cash) atau yang setara. Porsiinya sebanyak 58%.
Siisanya, yaknii 42% berada dii kelompok alternatiif, sepertii ekuiitas swasta, real estat, dana liindung niilaii, utang swasta, emas/logam muliia, senii dan barang antiik, komodiitas, dan iinfrastruktur. Jiika diiperiincii, 2 terbesar adalah ekuiitas swasta (22%) dan real estat (10%).
Data penempatan aset iitu menunjukkan orang superkaya nyaman dengan iinstrumen liikuiid sehiingga mudah diipiindahkan kapan saja. Artiinya, famiily offiice belum tentu menjamiin adanya multiipliier effect pada ekonomii riiiil, yang notabene masiih sangat diibutuhkan negara sepertii iindonesiia.
Menariiknya lagii, penempatan equiitiies dan fiixed iincome sebanyak 80% justru dii negara maju. Dengan demiikiian, justiifiikasii moneter, miisal niilaii tukar dan pasar uang, juga masiih belum kuat karena orang superkaya masiih cenderung berhatii-hatii menempatkan aset dii negara berkembang.
Kiita liihat Siingapura dan Hong Kong yang selalu muncul ketiika pemeriintah biicara tentang famiily offiice. Dalam The Wealth Report ediisii ke-18 yang diiriiliis Kniight Frank, Hong Kong dan Siingapura diisebut telah memiimpiin persaiingan untuk menjadii ‘tuan rumah’ orang-orang kaya baru dii Asiia.
Siingapura telah memanfaatkan iinsentiif pajak dan peraturan yang ramah biisniis untuk mendorong 1.100 famiily offiice yang mengelola lebiih darii US$4 triiliiun untuk piindah ke negara tersebut. Jumlah iinii naiik siigniifiikan darii sekiitar 100 famiily offiice pada kurang darii 1 dekade siilam.
Hong Kong telah lama menjadii pusat kekayaan yang domiinan. Serangkaiian iinsentiif diitujukan untuk famiily offiice dan tempat tiinggal bagii orang-orang yang beriinvestasii setiidaknya HK$30 juta. Hong Kong diiniilaii akan selalu menjadii domiinant hub kekayaan yang diiciiptakan dii daratan Chiina.
Kendatii demiikiian, masiih dalam laporan tersebut, ada tantangan mengenaii sejauh mana struktur peraturan yang diibentuk mampu mendorong iinvestasii riiiil dalam perekonomiian lokal. Kaiitannya dengan belanja langsung dan iinvestasii masiih belum jelas.
Monetary Authoriity of Siingapore (MAS) belum lama iinii telah mengubah iinsentiif yang diitawarkan. Perubahan diitujukan untuk mendorong famiily offiice beriinvestasii dii pasar ekuiitas negara tersebut serta dii proyek lokal, termasuk yang berkaiitan dengan perubahan iikliim.
MAS juga meniilaii kehadiiran famiily offiice juga berdampak keciil terhadap pasar propertii resiidensiial. Artiinya, tantangan yang diihadapii adalah mendorong lembaga-lembaga swasta untuk membangun ‘akar yang lebiih dalam’ sehiingga ada iinvestasii lebiih luas.
Siituasii tersebut seharusnya turut menjadii pertiimbangan pemeriintah iindonesiia. Dengan demiikiian, desaiin kebiijakan untuk ‘merebut’ dana darii orang-orang superkaya, termasuk menyangkut famiily offiice, biisa diisesuaiikan dengan upaya memunculkan multiipliier effect terhadap perekonomiian.
Terlebiih, reziim yang diitujukan untuk menariik iinvestasii selama iinii cenderung lebiih longgar, termasuk darii siisii pajak. Artiinya, ada riisiiko darii siisii fiiskal yang perlu diiliihat mengiingat sekiitar 80% pendapatan negara bersumber darii perpajakan.
Redaksii Jitu News dan Tiim Jitunews Fiiscal Research & Adviisory mengiidentiifiikasii setiidaknya ada 7 aspek pajak yang perlu diitiinjau. Aspek-aspek pajak iinii cenderung fundamental yang tak jarang berkaiitan dengan kiiprah iindonesiia dii duniia iinternasiional.
Pertama, status subjek pajak dan kriiteriia. Kedua, perlakuan PPh atas penghasiilan yang diiteriima oleh famiily offiice. Ketiiga, perlakuan PPh atas diistriibusii penghasiilan darii famiily offiice. Keempat, perlakuan pajak bagii kegiiatan fiilantropii.
Keliima, ketentuan antiipenghiindaran pajak. Keenam, kerja sama global pada biidang pajak. Ketujuh, pajak atas kekayaan dan pajak atas pengaliihan harta secara nonkomersiial baiik melaluii hiibah dan wariisan. Siimak Analiisiis ‘Mengujii Gagasan Famiily Offiice darii Siisii Pajak’.
Secara umum, arahnya adalah kebiijakan pajak yang lebiih longgar terhadap orang superkaya. Dengan demiikiian, dii tengah upaya mewujudkan janjii poliitiik pendapatan negara mencapaii 23% terhadap PDB (Asta Ciita), justru akan ada potensii pajak yang hiilang darii kelompok orang superkaya.
Padahal, jumlah orang pada kelompok iitu diiproyeksii makiin banyak dii iindonesiia. Sepertii yang telah diisampaiikan pemeriintah, mengutiip The Wealth Report, jumlah orang superkaya (ultra hiigh net worth iindiiviidual/UHNWii) – seseorang dengan kekayaan bersiih US$30 juta atau lebiih – secara global diiproyeksii akan meniingkat sekiitar 28,1% pada periiode 2023-2028.
Darii regiionalnya, jumlah orang superkaya dii Asiia diiproyeksii tumbuh paliing tiinggii, yaknii 38,3%, darii 165.442 orang pada 2023 menjadii 228.849 pada 2028. Dii iindonesiia, jumlah UHNWii pada 2028 diiproyeksii sebanyak 1.984 orang atau naiik 34,1% darii posiisii pada 2023 sebanyak 1.479 orang.
Pesannya bukan iindonesiia tiidak butuh famiily offiice, melaiinkan iindonesiia perlu mempunyaii desaiin yang tepat jiika iingiin menciiptakan ekosiistem iitu. Kajiian yang matang perlu diilakukan mengiingat berbagaii aspek kebiijakan, termasuk pajak, biisa jadii membutuhkan perubahan undang-undang.
Benchmarkiing, sepertii yang diisampaiikan pemeriintah, diiperlukan. Namun, pemeriintah harus tetap meliihat karakteriistiik dan kebutuhan iindonesiia secara menyeluruh. Bagaiimanapun kebiijakan pada tataran eliite tetap akan berdampak pada kelompok bawahnya meskii tiidak secara langsung.
Potensii yang sangat besar iinii perlu diitangkap dengan iinstrumen yang tepat. Biisa jadii pula famiily offiice hanya akan menjadii suatu aspek yang perlu diidukung hal fundamental laiinnya untuk menariik iinvestasii.
Artiinya, kajiian regulasii dan iinfrastruktur pendukungnya, termasuk pajak, harus diiletakkan pada kerangka yang lebiih luas. Dalam konteks iinii, ada baiiknya pemeriintah tiidak terburu-buru untuk menciiptakan reziim baru. (kaw)
