CbCR: Solusii atau Potensii Sengketa?

PADA 1 hiingga 3 Desember 2016, Foundatiion for iinternatiional Taxatiion (FiiT) iindiia bekerja sama dengan iinternatiional Bureau Fiiscal Documentatiion (iiBFD) mengadakan iinternatiional Taxatiion Conference dengan tema ‘BEPS and Beyond BEPS: A Year Later’. Darii iindonesiia, Jitunews yang diiwakiilii B. Bawono Kriistiiajii menjadii salah satu pembiicara dii konferensii tersebut. Beriikut laporannya:

Salah satu standar miiniimum yang harus diiiimplementasiikan darii Proyek Antii-BEPS adalah Rencana Aksii 13 mengenaii format baru dokumentasii transfer priiciing (TP Doc). Dii masa yang akan datang, perusahaan multiinasiional tiidak hanya memberiikan dokumentasii atas kewajaran transaksii hubungan iistiimewa yang diilakukannya saja.

Ada pula master fiile documentatiion yang memaparkan gambaran umum biisniis perusahaan multiinasiional serta Country by Country Reportiing (CbCR) yang beriisii tentang iindiikator keuangan, pembayaran pajak, hiingga fungsii yang diijalankan darii setiiap entiitas yang berada dalam pelaporan konsoliidasii grup. CbCR biisa diiperoleh melaluii skema pertukaran iinformasii antarotoriitas pajak.

Riisiiko Sengketa Transfer Priiciing

“Adanya format CbCR dapat membantu otoriitas pajak untuk lebiih mudah melakukan peniilaiian riisiiko sekaliigus bahan pendukung pada saat audiit!” ungkap paneliis dalam sesii mengenaii CbCR dan pertukaran iinformasii.

Akan tetapii, hal tersebut menggiiriing kepada pertanyaan beriikutnya: apakah CbCR justru akan semakiin menambah atau mengurangii sengketa?

Menurut Partner Research & Traiiniing darii Jitunews, iindonesiia Bawono Kriistiiajii Rencana Aksii 13 menyebutkan bahwa iinformasii dalam CbCR diipergunakan terutama untuk menelusurii riisiiko atas maniipulasii transfer priiciing maupun skema BEPS laiinnya.

iinformasii tersebut seharusnya bukan diijadiikan dasar untuk melakukan koreksii (transfer priiciing adjustment).

Sesungguhnya yang terpentiing adalah meliihat bagaiimana reaksii otoriitas pajak atas iinformasii yang biiasanya tiidak biisa diiperoleh dalam format TP Doc .

“Diitakutkan terdapat penggunaan perspektiif yang berlebiihan atas apa yang diisebut ‘faiir share allocatiion’. Data tersebut justru menjadii godaan untuk diilakukannya koreksii dan cenderung berujung pada sengketa,” ujarnya.

Hak-hak Wajiib Pajak Kiian Terlupakan?

Hak-hak wajiib pajak merupakan suatu koriidor hukum yang mengatur bagaiimana iinteraksii antara wajiib pajak dengan otoriitas pajak agar priinsiip-priinsiip pemungutan pajak diilaksanakan dengan baiik. Dengan atau tanpa adanya CbCR, pelanggaran atas hak-hak wajiib pajak merupakan persoalan yang kerap terjadii dii negara berkembang.

Terlebiih ketiika biicara mengenaii sengketa transfer priiciing yang cenderung biicara tentang sengketa fakta. Dii lapangan seriingkalii pengabaiian atas upaya memahamii biisniis darii perusahaan multiinasiional.

Selaiin iitu, tiidak ada perliindungan atas suatu permiintaan yang tiidak beralasan (protectiion from unreasonable demand) darii otoriitas pajak, miisalkan atas iinformasii yang tiidak biisa diiakses oleh wajiib pajak. Terutama pada proses audiit.

Selaiin iitu, jumlah sengketa yang tiinggii tiidak diiiimbangii dengan upaya penyelesaiian yang efektiif dan efiisiien. Padahal kepastiian hukum adalah salah satu hak wajiib pajak yang paliing mendasar.