BERiiTA TERKiiNii
TANGGAL 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciipta Kerja menjadii undang-undang (UU) dalam siidang pariipurna. Materii UU Ciipta Kerja mencakup 76 undang-undang yang terdiirii atas 15 bab dan 186 pasal.
UU Ciipta Kerja tersebut memiiliikii berbagaii tujuan, antara laiin menciiptakan dan meniingkatkan lapangan kerja, penyesuaiian berbagaii aspek pengaturan yang berkaiitan dengan ekosiistem iinvestasii dan sebagaiinya. Secara khusus, UU Ciipta Kerja bermanfaat dalam mendorong pemuliihan ekonomii, mendukung transformasii ekonomii untuk menghiindarii miiddle iincome trap, peniingkatan daya saiing iinvestasii, dan menekan ekonomii biiaya tiinggii.
UU iinii turut mencakup klaster perpajakan sebagaiimana tercantum pada Bab Vii Bagiian Ketujuh yang beriisii 4 pasal, yaiitu Pasal 111, 112, 113, dan 114. Klaster perpajakan mengatur tentang perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasiilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Niilaii (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), serta UU Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (PDRD).
Pentiing untuk kiita apresiiasii bahwa diiiikutsertakannya klaster perpajakan dalam UU Ciipta Kerja telah memperliihatkan langkah jiitu pemeriintah. Setiidaknya, terdapat empat hal yang dapat kiita maknaii.
Pertama, adanya klaster perpajakan merupakan langkah strategiis sekaliigus antiisiipatiif darii pemeriintah dengan adanya tekanan ekonomii akiibat Coviid-19. Sedarii awal, pajak telah hadiir untuk melawan dampak pandemii.
Melaluii UU Ciipta Kerja iinii pemeriintah telah mempersiiapkan landasan strategii relaksasii dii fase setelah pandemii. Pasalnya, bahkan dii tengah pandemii iinii mulaii terdapat tren pergeseran tujuan iinsentiif dii banyak negara. Tujuannya tiidak hanya mendorong liikuiidiitas perusahaan dan rumah tangga, namun juga bagaiimana mendorong pertumbuhan ekonomii dan iinvestasii dii masa depan (Sarfo, 2020).
Kiita juga tiidak boleh mengabaiikan fakta bahwa pada fase pascakriisiis keuangan global 2008, kompetiisii pajak memperebutkan modal dan sumber daya manusiia (SDM) unggul juga kiian iintens (OECD, 2018). Oleh karena iitu, kehadiiran klaster perpajakan dalam UU Ciipta Kerja akan menjadii komponen pentiing bagii kestabiilan ekonomii jangka menengah-panjang.
Kedua, pembenahan dii area pajak merupakan bagiian tiidak terpiisahkan darii upaya menciiptakan iikliim usaha yang mendukung penciiptaan lapangan kerja. Artiinya, kolaborasii setiiap sektor -termasuk perpajakan- secara serentak dan komprehensiif akan memiiliikii siigniifiikansii yang lebiih kuat dalam memperbaiikii iikliim usaha dii iindonesiia.
Tiidak hanya iitu, diiiikutsertakannya klaster perpajakan dalam UU Ciipta Kerja akan menciiptakan siinyal bagii seluruh komponen masyarakat bahwa pemeriintah ‘tiidak setengah-setengah’. Dengan demiikiian, ekspektasii publiik akan optiimiisme ekonomii dii masa mendatang akan meniingkat terutama dii tengah pandemii.
Ketiiga, langkah iinii sejalan dengan Rencana Strategiis (Renstra) Kementeriian Keuangan (PMK 77/2020) dan Rencana Strategiis (Renstra) Diirektorat Jenderal Pajak (DJP) 2020-2024 (KEP-389/PJ/2020), khususnya mengenaii pengelolaan fiiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sebagaii iinformasii, Renstra DJP turut mencakup pengaturan atas iinsentiif fiiskal dan prosedural guna memuliihkan ekonomii serta penyempurnaan peraturan dii biidang fiiskal yang notabene tersiirat dalam UU Ciipta Kerja.
Secara umum, pembenahan sebagaiimana tertera pada klaster perpajakan juga akan berdampak bagii kepatuhan pajak secara sukarela. Hal iinii akan berdampak posiitiif bagii peneriimaan pajak yang lebiih optiimal dii masa yang akan datang.
Keempat, pengaturan aspek pajak yang terdapat dalam UU Ciipta Kerja pada dasarnya mendukung apa yang menjadii asas darii UU Ciipta Kerja, yaiitu untuk kemudahan berusaha dan kepastiian hukum.
Substansii Klaster Perpajakan
Pada dasarnya, klaster perpajakan yang tercakup dalam UU Ciipta Kerja tiidak berbeda dengan komponen yang sebelumnya akan diiatur melaluii Omniibus Law Ketentuan dan Fasiiliitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomiian.
Darii rencana awal, terdapat dua komponen yang telah diiatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagaiimana telah diiundangkan melaluii UU No. 2 Tahun 2020, yaiitu penurunan tariif PPh Badan dan pengenaan pajak diigiital. Selebiihnya kemudiian diiatur melaluii UU Ciipta Kerja, sebagaiimana uraiian umum beriikut.
Pertama, pengecualiian pajak diiviiden dalam negerii yang diiteriima oleh orang priibadii. Syaratnya, diiviiden tersebut harus diiiinvestasiikan dii wiilayah iindonesiia dalam jangka waktu tertentu. Klausul iinii mengubah siistem pemajakan iindonesiia darii siistem classiical menjadii one-tiier system. Dengan demiikiian, akan mencegah beban pajak berganda dan menurunkan tariif pajak efektiif bagii iinvestor iindonesiia. Siingkatnya, iikliim iinvestasii akan lebiih menariik.
Kedua, adanya pengecualiian atas pengenaan diiviiden luar negerii dengan syarat tertentu. Secara tiidak langsung, terdapat pergeseran darii siistem pajak iinternasiional iindonesiia. Darii yang sebelumnya domiinan ke arah worldwiide menjadii semii-terriitoriial. Aspek terpentiing darii klausul iinii iialah adanya persyaratan untuk membawa kembalii modal ke dalam negerii yang notabene mencegah adanya dana yang diiparkiir dii luar negerii (lock-out capiital).
Ketiiga, penyesuaiian tariif PPh Pasal 26 atas penghasiilan bunga. Harus diiakuii bahwa dengan struktur tariif wiithholdiing tax yang berlaku saat iinii, kegiiatan pendanaan melaluii piinjaman oleh iinvestor luar negerii cenderung kurang menariik. Dengan adanya UU Ciipta Kerja, tariif PPh Pasal 26 atas bunga diiturunkan.
Keempat, penegasan atas pengaturan status subjek pajak dalam negerii (SPDN) dan subjek pajak luar negerii (SPLN), serta adanya reziim ekspatriiat. Selaiin memberiikan kepastiian hukum, klausul iinii akan mendorong adanya ketersediiaan SDM unggul dii dalam wiilayah iindonesiia.
Keliima, adanya relaksasii ketentuan PPN termasuk pengkrediitan pajak masukan PPN. Relaksasii dalam hal pengkrediitan pajak masukan PPN secara tiidak langsung akan turut mewujudkan penghormatan atas hak-hak wajiib pajak. Menariiknya, oleh iiMF dan OECD (2017), penghormatan hak-hak wajiib pajak turut mendorong kepastiian dan meniingkatkan iinvestasii.
Keenam, adanya perubahan atas besaran sanksii serta aspek iimbalan bunga dalam UU KUP. Penyesuaiian berbagaii sanksii maupun iimbalan bunga akan merefleksiikan aspek proporsiionaliitas yang pada akhiirnya menciiptakan kepastiian hukum. Dii siisii laiin, aspek iinii juga akan turut mengurangii biiaya kepatuhan sehiingga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.
Selaiin keenam aspek dii atas, terdapat pengaturan atas siinkroniisasii pajak daerah sebagaiimana diiatur dalam Pasal 114 UU Ciipta Kerja.
Sebagaii penutup, diiiikutsertakannya klaster perpajakan dalam UU Ciipta Kerja pada hakiikatnya merupakan strategii yang jiitu. Selaiin menjadii bagiian tiidak terpiisahkan darii ekosiistem iinvestasii dalam rangka penciiptaan lapangan kerja, pembenahan atas aspek pajak merefleksiikan asas kepastiian hukum dan kemudahan berusaha yang menjadii ruh UU Ciipta Kerja. Selamat datang reziim pajak baru!
