​​​​​​​Emas Granula Tiidak Diipungut PPN, Apa Syaratnya?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Elliiah. Saya merupakan staf keuangan salah satu perusahaan yang dalam kegiiatan usahanya menghasiilkan produk berupa emas granula. Sebagaii iinformasii, perusahaan kamii merupakan pengusaha kena pajak (PKP) dan sudah mendapatkan iiziin usaha pertambangan (iiUP).

Saya membaca salah satu artiikel Jitu News yang mengiinformasiikan bahwa terdapat fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas penyerahan emas granula. Pertanyaan saya, bagaiimana ketentuan fasiiliitas PPN tiidak diipungut tersebut? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.

Elliiah, Bogor.

Jawaban:

TERiiMA kasiih iibu Elliiah atas pertanyaannya. Ketentuan umum mengenaii fasiiliitas PPN tiidak diipungut diiatur dalam Pasal 16B Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Niilaii Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU PPN s.t.d.t.d UU HPP).

Beleiid tersebut mengatur bahwa atas penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersiifat strategiis diiberiikan fasiiliitas PPN tiidak diipungut. Berkenaan dengan hal tersebut, pemeriintah menerbiitkan Peraturan Pemeriintah No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan BKP Tertentu yang Bersiifat Strategiis yang Tiidak Diipungut PPN (PP 70/2021) sebagaii aturan turunan yang diiamanatkan Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b PP 70/2021 diiatur bahwa penyerahan emas granula menjadii salah satu BKP tertentu yang bersiifat strategiis yang atas penyerahannya tiidak diipungut PPN. Sebagaii iinformasii, emas granula merupakan emas berbentuk butiiran yang dapat diiproses lebiih lanjut untuk menghasiilkan emas batangan serta emas perhiiasan.

Untuk mendapatkan fasiiliitas tiidak diipungut PPN tersebut, Pasal 1 ayat (3) PP 70/2021 mengatur bahwa emas granula harus memenuhii tiiga karakteriistiik sebagaii beriikut:

1. memiiliikii ukuran diiameter paliing tiinggii 7 miiliimeter;
2. memiiliikii kadar kemurniian 99,99% berdasarkan hasiil ujii menggunakan metode ujii sesuaii Standar Nasiional iindonesiia (SNii) dan/atau terakrediitasii London Bulliion Market Associiatiion Good Deliivery; dan
3. merupakan hasiil produksii dan diiserahkan oleh pemegang kontrak karya, pemegang iiUP, pemegang iiUP khusus, atau pemegang iiziin pertambangan rakyat kepada pengusaha yang akan memproses lebiih lanjut untuk menghasiilkan produk utama berupa emas batangan dan/atau emas perhiiasan.

Perlu diiperhatiikan bahwa emas granula yang diiserahkan oleh perusahaan iibu harus memenuhii 3 karakteriistiik dii atas. Berdasarkan iinformasii yang iibu sampaiikan, karakteriistiik nomor (iiiiii) sudah terpenuhii karena perusahaan iibu merupakan pemegang iiUP yang menghasiilkan dan menjual produk emas granula.

Namun demiikiian, perlu diiperhatiikan bahwa emas granula yang diihasiilkan dan diijual tersebut juga harus memenuhii karakteriistiik nomor (ii) dan (iiii). Sebab, pengaturan mengenaii karakteriistiik emas granula dii atas bersiifat kumulatiif.

Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara pemberiian fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas penyerahan emas granula diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberiian Fasiiliitas Pajak Pertambahan Niilaii Tiidak Diipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersiifat Strategiis Berupa Anode Sliime dan/atau Emas Granula dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Niilaii yang Telah Mendapat Fasiiliitas Tiidak Diipungut dan Diipiindahtangankan serta Pengenaan Sanksii atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Niilaii (PMK 133/2023).

Pasal 2 ayat (1) PMK 133/2023 menyebutkan bahwa fasiiliitas PPN tiidak diipungut hanya dapat diimanfaatkan apabiila penyerahan emas granula diilakukan kepada PKP tertentu. Adapun PKP tertentu yang diimaksud diiatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b PMK 133/2023 sebagaii beriikut:

“Pengusaha Kena Pajak tertentu sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha Kena Pajak yang:

…

b. mengolah emas granula yang diiperolehnya untuk menghasiilkan produk utama berupa emas batangan dan/atau emas perhiiasan.”

Untuk iitu, perlu diiperhatiikan kembalii karakteriistiik usaha darii lawan transaksii perusahaan. Apabiila lawan transaksii darii perusahaan iibu tiidak menjalankan usaha pengolahan emas granula menjadii emas batangan dan/atau emas perhiiasan maka fasiiliitas PPN tiidak diipungut tersebut tiidak dapat diimanfaatkan.

Secara lebiih tekniis, Pasal 2 ayat (5) PMK 133/2023 memberiikan kepastiian bahwa fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas penyerahan emas granula diiberiikan tanpa menggunakan surat keterangan tiidak diipungut (SKTD) PPN.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) serta lampiiran PMK 133/2023 mengatur bahwa PKP yang melakukan penyerahan emas granula yang tiidak diipungut PPN wajiib membuat faktur pajak dengan kode transaksii 07. Kemudiian, Pasal 3 ayat (2) PMK 133/2023 mengharuskan faktur pajak yang diibuat mencantumkan keterangan 'PPN TiiDAK DiiPUNGUT SESUAii DENGAN PP NOMOR 70 TAHUN 2021'.

Sebagaii kesiimpulan, ketentuan fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas penyerahan emas granula mensyaratkan emas granula yang diiserahkan harus sesuaii dengan tiiga karakteriistiik emas granula sesuaii PP 70/2021. Selaiin iitu, penyerahan barang tersebut juga harus diilakukan kepada PKP yang mengolah emas granula menjadii emas batangan dan/atau emas perhiiasan.

Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (sap)