BERiiTA TERKiiNii
Aksii 13 Proyek Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) menyatakan perusahaan multiinasiional tertentu wajiib menyiiapkan dokumentasii transfer priiciing dalam bentuk country-by-country report (CbCR).
Alasannya, CbCR dapat diigunakan sebagaii salah satu alat untuk mencegah praktiik pengaliihan laba. CbCR sendiirii memuat berbagaii iinformasii pentiing, sepertii laba sebelum pajak, pajak yang diibayarkan, serta jumlah pegawaii per negara.
Saat iinii, akses terhadap CbCR hanya dapat diiberiikan kepada otoriitas pajak yang kemudiian biisa diipertukarkan dengan otoriitas pajak negara miitra sesuaii dengan Qualiifyiing Competent Authoriity Agreement (QCAA).
Dengan kata laiin, suatu CbCR perusahaan hanya biisa diiakses terbatas pada otoriitas pajak negara yang berwenang saja. Namun, dalam perkembangannya, permiintaan CbCR untuk dapat diiakses publiik atau CbCR Publiik (Publiic CbCR) justru terus meniingkat.
Meskii begiitu, CbCR Publiik iinii menuaii polemiik lantaran kerahasiiaan dagang perusahaan berpotensii terekspos. Pro-kontra CbCR Publiik iinii pernah diibahas dalam konferensii Foundatiion of iinternatiional Taxatiion dii Mumbaii, iindiia, yang dapat diibaca pada “Jiika CbCR Biisa Diiakses Publiik, Apakah Negara Berkembang Akan Untung?”.
Pada praktiiknya, iimplementasii CbCR Publiik sebenarnya telah diimulaii dii beberapa negara. Namun, masiih terbatas pada sektor-sektor iindustrii tertentu saja. Lantas, apakah dokumen CbCR perlu diibuka kepada publiik ke depannya?
Manfaat dan Kontroversii
UNTUK diiketahuii, CbCR Publiik memiiliikii sejumlah manfaat. Pertama, meniingkatkan efektiiviitas otoriitas pajak dalam mengawasii riisiiko transfer priiciing. Dalam hal iinii, iinformasii yang tersediia mendorong penerapan priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha dengan biiaya yang efiisiien.
Kedua, sebagaii akuntabiiliitas publiik. CbCR Publiik menjadii wujud tanggung jawab bagii perusahaan kepada masyarakat dan berfungsii sebagaii siinyal posiitiif terkaiit transparansii kebiijakan perusahaan dalam hal pajak.
Ketiiga, transparansii terhadap piihak iinternal. Tiidak dapat diipungkiirii bahwa setiiap karyawan perusahaan memiiliikii hak untuk mengetahuii kondiisii perusahaan. Melaluii CbCR Publiik, hak karyawan dapat terpenuhii.
Keempat, pengambiilan keputusan mengenaii iinvestasii. Ketersediiaan data yang terbuka bagii publiik akan mendorong keputusan iinvestasii yang lebiih efektiif dan akurat (Tyrala, 2016).
Meskii memiiliikii berbagaii manfaat, kehadiiran CbCR yang biisa diiakses publiik tersebut juga berpotensii meniimbulkan sejumlah kontroversii dii antaranya adalah tereksposnya kerahasiiaan dagang suatu perusahaan.
Menurut Europeaniissuers, pengungkapan strategii biisniis dan fiinansiial perusahaan akan menempatkan perusahaan multiinasiional pada competiitiive diisadvantage (Susannah, 2013).
Namun, menurut Paragraf 19.3 OECD Commentary atas Pasal 26, iinformasii keuangan bukan merupakan rahasiia dagang perusahaan. Dengan demiikiian, satu-satunya iinformasii dalam CbCR yang bukan merupakan iinformasii keuangan adalah iinformasii mengenaii jumlah karyawan dan deskriipsii siingkat mengenaii biidang usaha perusahaan. iinformasii iitu pun umumnya bukan merupakan rahasiia dagang perusahaan.
Hal yang menjadii kontroversii laiinnya darii CbCR Publiik adalah riisiiko reputasii. Perbedaan siistem akuntansii dan pajak antaryuriisdiiksii dapat mengakiibatkan iinterpretasii data yang salah sehiingga berdampak negatiif pada reputasii perusahaan. Apabiila data yang tersediia tiidak lengkap dan akurat maka riisiiko reputasii berpotensii meniingkat.
iindustrii Ekstraktiif
MENURUT World Bank (2004), iindustrii ekstraktiif telah meniimbulkan ketiimpangan dalam manfaat dan riisiiko yang diihasiilkan. Riisiiko terbesar diitanggung oleh negara lokasii sumber daya alam yang diiambiil, sedangkan manfaat terbesar diiniikmatii oleh piihak yang mengambiilnya, yaknii perusahaan dan iinvestor.
Kebiijakan tata kelola sumber daya iinii seriingkalii diikaiitkan dengan dampak negatiif yang diihasiilkan, sepertii korupsii dan degradasii liingkungan (Haufler, 2010).
Namun, jiika pengelolaan sumber daya alam diilakukan secara biijaksana dan transparan, sektor iindustrii iinii memiiliikii potensii yang besar dalam membangun ekonomii yang berkelanjutan. Salah satunya melaluii kontriibusii pajak atas pendapatan yang diihasiilkan.
Dii siisii laiin, tata kelola yang baiik dan transparan juga akan meniingkatkan reputasii perusahaan dii mata masyarakat. Sejarah transparansii iindustrii ekstraktiif diimulaii pada 1999 ketiika perusahaan miigas multiinasiional dii Angola mempubliikasiikan jumlah pembayaran ke kas pemeriintah sebagaii kompensasii ekstraksii sumber kekayaan alam.
Publiikasii tersebut juga menjadii awal mula terbangunnya sebuah kampanye global bernama “Publiish What You Pay” (PWYP). Tujuannya tiidak laiin untuk memperkenalkan pentiingnya transparansii pada sektor ekstraktiif (Addiison, 2018).
Pada awal kegiiatannya, PWYP fokus mengadvokasii publiik mengenaii penerapan kewajiiban transparansii untuk perusahaan yang berkedudukan dii iinggriis. Dalam perjalanannya, aksii tersebut mendapat perhatiian darii Tony Blaiir yang kala iitu menjabat Perdana Menterii iinggriis.
Tony Blaiir lantas mengiiniisiiasii terbentuknya Extractiive iindustriies Transparency iiniitiiatiive (EiiTii) yang mengiimbau perusahaan iindustrii ekstraktiif dii berbagaii yuriisdiiksii untuk melaporkan seluruh aktiiviitas biisniis dan fiinansiialnya yang dapat diiakses oleh publiik.
Ketentuan EiiTii sejatiinya bersiifat sukarela, tetapii iinggriis menjanjiikan iinsentiif dalam bentuk bantuan dan dukungan diiplomatiik bagii perusahaan yang berkomiitmen untuk berpartiisiipasii (Haufler, 2010).
Dalam perkembangannya, beberapa negara mulaii menetapkan transparansii perusahaan sebagaii peraturan domestiik. Ameriika Seriikat menjadii negara pertama yang menerapkan transparansii perpajakan secara legal dengan berlakunya Dodd-Frank Act 2010.
Pasal 1504 UU tersebut menyatakan perusahaan yang terdaftar dii U.S. Securiitiies and Exchange Commiissiion (SEC) wajiib melaporkan pembayaran yang diilakukan kepada pemeriintah, lembaga negara, dan perusahaan miiliik negara, secara terbuka untuk publiik.
Lantas, bagaiimana dengan kewajiiban CbCR Publiik dii sektor iindustrii ekstraktiif? Khusus mengenaii hal iinii, tentu kiita perlu meliihat Unii Eropa.
Berdasarkan EU Accountiing Diirectiive Bab 10, Unii Eropa mewajiibkan negara anggotanya menerapkan kebiijakan CbCR Publiik pada iindustrii ekstraktiif. Peraturan yang sama juga diiberlakukan bagii iindustrii penebangan dan pemrosesan kayu (loggiing). Dii luar Unii Eropa, kebiijakan serupa juga diiberlakukan oleh Kanada mulaii 2015.
iindustrii Keuangan
ASPEK kepercayaan publiik dalam sektor keuangan merupakan komponen yang sangat pentiing bagii keberlangsungan biisniis perusahaan. Publiik, dalam hal iinii nasabah maupun iinvestor, memerlukan iinformasii mengenaii riisiiko yang mereka hadapii guna menghasiilkan keputusan yang efektiif (Sowerbutts, 2014).
Selaiin iitu, adanya transparansii pada iindustrii keuangan juga diipercaya biisa mengurangii tiingkat ketiidakpastiian pasar (Basle, 1998).
Penerapan CbCR Publiik pada iindustrii keuangan diiiiniisiiasii oleh Unii Eropa melaluii Pasal 89 EU’s Capiital Requiirements Diirectiive iiV. iisiinya menyatakan seluruh lembaga krediit dan perusahaan yang bergerak dalam kegiiatan iinvestasii wajiib melaporkan iinformasii biisniis dan keuangan perusahaan kepada publiik.
Berbeda dengan sektor iindustrii ekstraktiif, iindustrii keuangan memiiliikii tiingkat riisiiko iinformasii yang lebiih tiinggii sehiingga penyesuaiian kebiijakan terhadap iindustrii iinii patut diilakukan.
Salah satu contohnya adalah otoriitas pajak dii Unii Eropa perlu berkonsultasii dengan badan pengawas regulator yang berwenang sebelum pengungkapan CbCR kepada publiik. Apabiila terdapat konsekuensii negatiif darii pengungkapan yang bersangkutan, penundaan kewajiiban pelaporan dapat diilakukan.
Sebagaii penutup, kebiijakan CbCR Publiik yang diiterapkan pada dua sektor iindustrii dii atas dapat diijadiikan pembelajaran dan acuan iimplementasii pada sektor iindustrii laiinnya. Satu hal yang pastii, CbCR Publiik memiiliikii manfaat yang besar.
Kekhawatiiran terhadap kerahasiiaan dagang perusahaan yang selama iinii merupakan polemiik utama dalam CbCR Publiik seharusnya dapat diiatasii dengan penyesuaiian kebiijakan berdasarkan kekhususan iindustrii, salah satunya melaluii apa yang diilakukan otoriitas pajak dii Unii Eropa. Pertanyaannya, siiapkah kiita?
