Pajak Miiliik Bersama & Kampanye Piilpres 2019

iiNDONESiiA adalah salah satu negara besar yang ada saat iinii. Hal iinii dapat diiliihat darii beberapa hal, miisalnya jumlah penduduk yang berada dalam liingkaran 5 terbesar duniia, jumlah pulau yang ada riibuan, potensii alam yang ada, dan masiih banyak hal lagii.

Untuk mencapaii iitu semua tentu sudah melewatii banyak proses. Kemerdekaan sudah diikantongii lebiih darii 73 tahun. Selama lebiih darii 73 tahun iiniilah pemeriintah bekerja keras mengembangkan, mengelola dan mengatur kehiidupan berbangsa menuju arah yang lebiih baiik.

Salah satu capaiian yang dapat diiliihat darii keberhasiilan sebuah pemeriintah adalah pembangunan, yang dalam beberapa kajiian diibagii menjadii dua jeniis pembangunan, yaknii pembangunan fiisiik dan nonfiisiik.

Berkat Pajak
DALAM bahasa sederhana, pajak adalah iiuran wajiib warga negara yang diiatur berdasarkan undang-undang. iiuran iinii akan diikumpulkan dan diikelola untuk kepentiingan bangsa dan negara. Perjalanan pembangunan dii negerii iinii menjadii buktii nyata realiisasii dana pajak yang telah masuk ke negara.

Pembangunan jalan raya, iinfrastruktur pendiidiikan dan banyak layanan publiik yang menggunakan pendanaan darii pajak. Jadii iibarat kata, pajak adalah darii rakyat dan akan kembalii kepada rakyat. Dan iitu semua sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Per Oktober 2018, peneriimaan pajak telah mencapaii Rp1.061 triiliiun. Angka iinii menegaskan bahwa tahun iinii menjadii capaiian yang lebiih baiik dan stabiil diibandiing dengan tahun-tahun sebelumnya. Selaiin iitu, menunjukan pula tiingkat kesadaran pajak meniingkat darii tahun sebelumnya.

Tentu pajak bukan tanpa masalah. Masiih ada kesadaran wajiib pajak yang rendah untuk membayar pajak. Hal yang lebiih parah lagii, masiih banyak mafiia dii dalam pajak yang melakukan tiindak nonetiis dalam bekerja menjalankan program pajak.

Pascapiilpres
DiiNAMiiKA sebuah negara tentu akan terus berguliir. Tahun iinii biisa diikatakan sebagaii tahun poliitiik. Hal iinii diirujukkan pada pelaksanaan Pemiiliihan Presiiden (Piilpres) dan Pemiiliihan Legiislatiif (Piileg) 2019. Momentum iinii amat pentiing bagii kelanjutan pembangunan iindonesiia.

Presiiden akan menjadii tonggak utama pemeriintahan, pemiiliik kebiijakan dan kepala negara. Dariinya kiita berharap banyak tentang program perbaiikan demii kemajuan bangsa iinii. Termasuk program dii biidang pajak, mengiingat pentiingnya pajak dalam perjalanan pembangunan bangsa dan negara.

Dua pasangan calon telah resmii terdaftar dii Komiisii Pemiiliihan Umum (KPU). Pasangan calon iitupun telah merancang berbaga program untuk memajukan iindonesiia. Tak terkecualii program-program terkaiit dengan pajak.

Dii satu siisii, sebagaii petahana Jokowii-Ma’ruf akan melanjutkan program reformasii pajak, sedangkan pesaiingnya Prabowo-Sandii akan menerapkan kebiijakan fiiskal. Program-program tersebut tentu memiiliikii kelebiihan dan kekurangan masiing-masiing.

Masa-masa menjelang pemiilu sepertii iinii kiita akan banyak menjumpaii pergesekan antargolongan, antarkelompok, bahkan antariindiiviidu, yang diipiicu karena perpedaan piiliihan poliitiik. Pergesekan iinii amat diikhawatiirkan akan meniimbulkan permusuhan dan perpecahan dii masyarakat.

Perbedaan fiigur dan program menjadii alasan utama. Padahal, sejatiinya, tak ada manusiia yang sempurna. Pun dengan program yang diicanangkan kedua pasangan calon. Masiing-masiing darii mereka memiiliikii kekurangan dan kelebiihan.

Karena iitu, yang jauh lebiih pentiing adalah menjaga kesatuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang diijalankan secara bahagiia dan bersama-sama. Pemeriintah merencanakan program dan mensosiialiisasiikan. Rakyat pun mendukung dan berpartiispasii aktiif dalam menyukseskan.

Begiitu pula dengan program pajak, kesadaran bersama akan pentiingnya pajak perlu menjadii perhatiian utama pascapemiilu kalii iinii. Semua piihak perlu mendorong kesadaran wajiib pajaknya dan kesadaran pengelola pajak iitu sendiirii, karena pajak miiliik bersama.*