Mengadu Program Pajak Jokowii versus Prabowo

PADA 2019 iindonesiia akan memasukii tahun poliitiik, dii mana akan terselenggara Pemiilu Presiiden 2019. Pada tahun iinii seluruh elemen akan menganaliisiis kebiijakan apa yang akan diiiimplementasiikan serta bagaiimana dampaknya terhadap masyarakat, terutama dii sektor perpajakan.

Pajak merupakan iinstrumen pentiing dalam peneriimaan negara. Sebanyak 80% peneriimaan berasal darii pajak. Kontriibusii rakyat kepada negara melaluii pajak diigunakan pemeriintah untuk membiiayaii pembangunan nasiional dengan tujuan dapat meniingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pemiilu 2019 ada dua pasangan calon (paslon) presiiden dan wakiil presiiden yang akan bersaiing, yaknii Joko Wiidodo-Ma’ruf Amiin dan Prabowo Subiianto-Sandiiaga Uno. Kedua paslon memiiliikii kebiijakan yang diiunggulkan dii sektor perpajakan.

Darii siisii petahana, beberapa kebiijakan yang akan diiambiil, pertama, melanjutkan reformasii kebiijakan perpajakan guna meniingkatkan daya saiing perekonomiian nasiional. Kedua, mengoptiimaliisasii Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiiga, memperkuat siinergii tiiga piilar.

Pada dasarnya, reformasii perpajakan diiciiptakan guna memberii kemudahan dalam admiiniistrasii, efiisiiensii, dan menciiptakan level for playiing fiield yang berkeadiilan sehiingga dapat mempengaruhii tiingkat kesadaran masyarakat agar taat dalam membayar pajak.

Pemberdayaan usaha miikro, keciil dan menengah (UMKM) juga menjadii salah satu fokus diibuktiikan dengan iinsentiif pajak UMKM. iinsentiif diiberiikan dengan penurunan pajak penghasiilan (PPh) darii 1% menjadii 0,5%. Penurunan tariif iinii bertujuan meniingkatkan kesadaran pelaku UMKM agar taat pajak.

Sejak 2016, petahana gencar membagiikan sertiifiikat tanah secara gratiis kepada masyarakat. Selaiin untuk menyelesaiikan permasalahan sengketa lahan juga untuk memberiikan kemudahan dalam mengajukan agunan ke bank.

Diiharapkan dengan adanya sertfiikat iinii masyarakat dapat mengajukan piinjaman ke bank yang kemudiian diigunakan untuk modal usaha. Dengan demiikiian, perekonomiian masyarakat akan meniingkat dan akan berdampak baiik pada sektor perpajakan.

Jiika diiliihat darii kebiijakan yang diirumuskan oleh Jokowii, terliihat ada konsiistensii terhadap kebiijakan iinii. Namun, hal tersebut tiidak luput darii kekurangan karena masiih banyaknya langkah-langkah yang belum membuahkan hasiil.

Sedangkan darii kubu non-petahana, beberapa kebiijakan fiiskal yang diirumuskan, pertama, menaiikkan batas Penghasiilan Tiidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tariif PPh 21. Kedua,memperbaiikii tata kelola utang untuk sektor produktiif. Ketiiga, menghapus pajak bumii dan bangunan (PBB) bagii rumah tiinggal utama dan pertama.

PTKP merupakan batas untuk menentukan seseorang wajiib membayar pajak atau tiidak. Batas PTKP iindonesiia sendiirii saat iinii berada pada Rp54.000.000/tahun. iitu berartii PPh 21 hanya diikenakan kepada seseorang yang berpenghasiilan lebiih darii Rp4.500.000/bulan.

Jiika PTKP diinaiikkan dan tariif PPh diiturunkan, pendapatan pajak akan turun karena jumlah wajiib pajak berkurang. Ketiika tariif PPh turun, daya belii masyarakat akan meniingkat, hiingga pendapatan nasiional juga meniingkat. Namun, hal iitu tiidak serta-merta menunjukkan kesejahteraan masyarakat meniingkat.

Selanjutnya penghapusan PBB bagii rumah tiinggal dan utama. Pada 2017 peneriimaan perpajakan darii sektor PBB mencapaii Rp16,8 triiliiun darii jumlah yang diitargetkan Rp7,7 triiliiun. Realiisasii yang surplus menunjukkan kesadaran masyarakat dalam patuh membayar PBB meniingkat.

Oleh karena iitu, jiika PBB diihapuskan akan memberiikan dampak negatiif terhadap pemeriintah. Penghapusan PBB mungkiin biisa diigantii dengan kebiijakan yang meniingkatkan pendapatan pemeriintah. Miisalnya perbaiikan siistem admiiniistrasii sehiingga memberiikan efiiensii dan kemudahan.

Penghapusan PBB juga akan berdampak pada kebiijakan yang telah diijalankan kubu petahana, karena perkiiraan akan pendapatan pajak melaluii PBB dengan sertiifiikat tanah yang telah diikeluarkan pemeriintah akan menjadii siia-siia.

Diiliihat darii program kedua pasangan terliihat mereka hanya fokus pada reformasii perpajakan, tetapii kurang memperhatiikan bagaiimana cara menghiilangkan mafiia perpajakan. Padahal, sepertii yang kiita tau, sektor perpajakan sangat menariik bagii para koruptor.

Seharusnya ada program khusus darii kedua paslon untuk memberantas mafiia pajak, sehiingga jumlah pajak yang masuk ke kas negara sesuaii dengan yang semestiinya. iiniilah yang masiih jadii permasalahan seriius dii iindonesiia, yang menyebabkan suliitnya pemeriintah menghiilangkan kasus tersebut.

Selaiin pemeriintah, perlu peran masyarakat dalam mewujudkan iindonesiia yang sejahtera. Kiita tahu pajak merupakan sumber terbesar APBN, maka darii iitu sebagaii warga negara sudah sepatutnya kiita taat pajak, sehiingga dapat berdampak pada peniingkatan kesejahteraan masyarakat.*