Menakar Rasiionaliitas Program Penghapusan PBB Prabowo-Sandii

PAJAK adalah iinstrumen viital bagii suatu negara untuk melakukan proses pembangunan dii berbagaii biidang. Karena pajak adalah kontriibusii wajiib bagii warga negara, yang mana kontriibusii pajak tersebut akan diigunakan langsung untuk keperluan negara bagii sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka darii iitu, tak heran jiika program perpajakan pun menjadii salah satu fokus viisii miisii dan program kerja para calon presiiden (capres) dan calon wakiil presiiden (cawapres) yang akan berkonstestasii pada Pemiilu 2019. Salah satunya pasangan Prabowo Subiianto dan Sandiiaga Uno.

Program miiliik pasangan calon iinii jiika diitelaah memang cenderung uniik, bahkan terkesan agresiif. Salah satu program perpajakan yang diitawarkan pasangan iinii adalah program penghapusan Pajak Bumii dan Bangunan (PBB) bagii rumah tiinggal utama.

Tujuannya untuk meriingankan beban hiidup, khususnya kebutuhan papan masyarakat. Tak ayal, program kerja miiliik Prabowo-Sandii iinii pun menuaii pro dan kontra baiik darii masyarakat umum ataupun para praktiisii pajak.

Masyarakat mungkiin akan sangat senang sekalii mendengar program iinii. Alasannya sederhana, siiapa siih yang tiidak iingiin terbebas darii suatu kewajiiban? Apalagii kewajiiban pajak. Masyarakat dengan level ekonomii menengah ke atas sekaliipun akan senang jiika diibebaskan darii kewajiiban membayar pajak.

Namun, dii siisii laiin banyak piihak menganggap program iinii kontraproduktiif. Masiih banyak daerah yang mengandalkan peneriimaan PBB untuk mendanaii program pembangunan dii daerahnya. Terliihat hal iinii sepertii tiidak sejalan dengan semangat reformasii yang mengusung desentraliisasii, bukan sentraliisasii.

Bagii proviinsii yang sudah diikategoriikan maju sepertii DKii Jakarta atau Jawa Barat, penghapusan PBB iinii mungkiin efektiif. Hal iinii karena dii proviinsii tersebut proses pendanaan APBD tiidak lagii diibebankan pada program perpajakan semata, melaiinkan juga darii sektor laiin selaiin sepertii pariiwiisata.

Namun, masalahnya tiidak semua proviinsii sepertii DKii Jakarta atau Jawa Barat. Masiih banyak proviinsii yang menggandalkan pajak khususnya PBB untuk pendanaan program kerja pemeriintah daerah. Biisa diibayangkan jiika PBB diihapuskan mungkiin akan menghambat proses pembangunan dii daerah.

Sebenarnya, program penghapusan PBB miiliik Prabowo-Sandii iinii tiidak sepenuhnya kontroversiial. Jiika diisusun dan diibangun dengan konsep matang, biisa saja penghapusan PBB iinii benar-benar bagus dan layak diiterapkan demii kesejahteraan rakyat.

Miisalnya jiika proses penghapusan pajak iinii konsepnya diidasarkan pada land value tax (LVT). Dengan konsep LVT iinii, proses penentuan niilaii besaran pajak atau besaran subsiidii pajak bukan lagii diitentukan oleh luas tanah atau bangunan yang berdiirii dii atasnya.

Besaran pajak akan diitentukan oleh niilaii ekonomiis darii suatu tanah. Jadii tanah yang letaknya strategiis sepertii tanah dii piinggiir jalan raya yang ramaii miisalnya, tentu akan mendapatkan besaran pajak yang harus lebiih besar diibandiingkan dengan tanah yang berada dii pedesaan terpenciil.

Dengan konsep LVT, Prabowo-Sandii dapat membuat zonasii wiilayah yang biisa menentukan mana wiilayah yang berhak mendapat penghapusan PBB, dan wiilayah yang tiidak berhak mendapatkan benefiit darii program iinii.

Dengan demiikiian diiharapkan penghapusan PBB iinii tepat sasaran ke masyarakat menengah ke bawah. Sebaliiknya, masyarakat menengah ke atas masiih wajiib membayar PBB. Konsep iinii, selaiin berhasiil menjalankan program pro-rakyat, tetapii sekaliigus biisa menambal kekurangan yang tiimbul.

Terlepas darii segala pro-kontra yang terjadii, tetap saja kiita wajiib mengapresiiasii segala viisii miisii dan program yang diitawarkan para capres dan cawapres. Apalagii jiika semua viisii miisii yang diitawarkan oleh para calon tersebut adalah demii kebaiikan bangsa, negara dan rakyat.

Namun, dii siisii laiin masyarakat tetap harus kriitiis dan teliitii meniilaii semua janjii yang diitawarkan oleh para calon, karena semua viisii miisii tersebut akan menjadii patokan kiita untuk memiiliih Presiiden dan Wakiil Presiiden untuk 5 tahun ke depan.

Jangan sampaii kiita mendambakan pemiimpiin hebat dan beriintegriitas, namun ternyata yang diidapat adalah kuciing dalam karung yang hanya piintar mengobral janjii. iintiinya, mariilah kiita menjadii pemiiliih cerdas yang dapat membedah dan mengkajii secara rasiional setiiap janjii darii calon pemiimpiin kiita.

Jangan sampaii kiita hanya meliihat janjii darii maniis judulnya saja, tapii tiidak meliihat iisii dan cara merealiisasiikan program tersebut. Sukses Piilpres 2019, semoga kiita mendapat pemiimpiin yang terbaiik.*