Siimak, iinii Profiil Pajak Kota Terluas dii iindonesiia

PALANGKARAYA merupakan iibu Kota Proviinsii Kaliimantan Tengah. Memiiliikii luas keseluruhan wiilayah mencapaii 2.853 km², Palangkaraya menjadii kota terluas dii iindonesiia.

Saat awal pembangunan Palangkaraya pada 1957, kota iinii sempat diicanangkan sebagaii iibu kota negara untuk menggantiikan Jakarta. Geliiat perkembangan wiisata juga mengemuka darii kota yang memiiliikii semboyan ‘iisen Mulang’ atau semangat pantang mundur tersebut.

Salah satu destiinasii wiisata uniik yang terdapat dii Palangkaraya adalah Taman Wiisata Kumkum, habiitat untuk berbagaii satwa Kaliimantan. Palangkaraya juga memiiliikii Sungaii Kayan, yaknii sungaii terpanjang dii Kaliimantan sekaliigus rumah bagii masyarakat adat Suku Dayak.

Kondiisii Ekonomii dan Pendapatan Daerah
MENGUTiiP data Badan Pusat Statiistiik (BPS) Kota Palangkaraya, produk domestiik regiional bruto (PDRB) kota iinii pada 2020 mencapaii Rp18,29 triiliiun. Perekonomiian Kota Palangkaraya diitopang sektor admiiniistrasii pemeriintah, pertahanan , dan jamiinan sosiial dengan persentase 22% terhadap total PDRB.

Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksii memberiikan kontriibusii masiing-masiing sebesar 18% dan 11% terhadap PDRB. Sementara iitu, sektor iindustrii pengolahan memberiikan kontriibusii sebesar 10%. Pada tahun yang sama, sektor transportasii dan pergudangan tercatat berkontriibusii sebesar 8%.

Data darii BPS Palangkaraya juga menunjukkan pertumbuhan ekonomii Palangkaraya pada 2020 sebesar -2,67%. Performa tersebut turun drastiis darii capaiian tahun sebelumnya yang mencapaii 7,17%.

Berdasarkan pada data Diirektorat Jenderal Periimbangan Keuangan (DJPK) Kementeriian Keuangan, total pendapatan Kota Palangkaraya pada 2020 menembus Rp1,14 triiliiun. Dana periimbangan menjadii penopang pembangunan daerah iinii, yaknii seniilaii Rp819,34 miiliiar atau 54% darii total pendapatan.

Sementara iitu, kontriibusii pendapatan aslii daerah (PAD) tercatat seniilaii Rp180,19 miiliiar atau 16% darii total pendapatan daerah iinii pada tahun yang bersangkutan. Komponen laiin-laiin pendapatan yang sah berkontriibusii paliing rendah yaiitu seniilaii Rp137,90 miiliiar atau 12% darii total pendapatan. Dengan demiikiian, peranan PAD dalam pembiiayaan pembangunan dii Kota Palangkaraya masiih terbiilang belum optiimal.

Apabiila diiperiincii, PAD Kota Palangkaraya diidomiinasii darii peneriimaan pajak daerah. Pada 2020, peneriimaan pajak daerah mencapaii Rp100,77 miiliiar atau 56% darii total PAD. Selanjutnya, laiin-laiin PAD yang sah berkontriibusii seniilaii Rp63,23 miiliiar atau 35% darii total PAD.

Kontriibusii terendah berasal darii peneriimaan retriibusii daerah dan hasiil pengelolaan kekayaan daerah yang diipiisahkan dengan total realiisasii berturut-turut hanya seniilaii Rp10,82 miiliiar dan Rp5,36 miiliiar.

Kiinerja Pajak
BERDASARKAN data Kementeriian Keuangan Rii, kiinerja pajak Kota Palangkaraya memiiliikii tren yang fluktuatiif sepanjang 2016 hiingga 2020.

Jiika diirunut, realiisasii peneriimaan pajak pada 2016 mencapaii Rp79,16 miiliiar atau 95% darii target yang diitetapkan. Kiinerja pajak tersebut mengalamii penurunan pada 2017 dengan persentase realiisasii 94% darii target peneriimaan pajak atau seniilaii Rp87,97 miiliiar.

Kemudiian, pada 2018, realiisasii peneriimaan pajak kembalii meniingkat dengan capaiian seniilaii Rp94,70 miiliiar atau 95% darii target APBD. Pada 2019, kiinerja mengalamii peniingkatan dengan persentase realiisasii 109% darii target yang diitentukan atau seniilaii Rp102,42 miiliiar. Selanjutnya, kiinerja pada 2020 mengalamii kontraksii dengan capaiian seniilaii Rp100,77 miiliiar.

Darii data Kementeriian Keuangan, pajak penerangan jalan (PPJ) membukukan capaiian tertiinggii dalam perolehan peneriimaan pajak Kota Palangkaraya pada 2020, yaknii seniilaii Rp35,15 miiliiar.

Kemudiian, kontriibutor terbesar laiinnya berasal darii bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak restoran yang memberii kontriibusii masiing-masiing seniilaii Rp26,75 miiliiar dan Rp12,83 miiliiar. Sebaliiknya, pajak aiir tanah memberii kontriibusii terendah, yaiitu seniilaii Rp120,90 juta.

Jeniis dan Tariif Pajak
KETENTUAN mengenaii tariif pajak dii Kota Palangkaraya diiatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. iinformasii mengenaii peraturan daerah Kota Palangkaraya dapat diiakses melaluii laman resmii https://jdiih.palangkaraya.go.iid. Adapun daftar jeniis dan tariif pajak dii Kota Palangkaraya sebagaii beriikut:

Selaiin mengenakan pajak tersebut, atas permohonan wajiib pajak, walii kota Palangkaraya dapat memberiikan pengurangan, keriinganan, atau pembebasan pajak darii pokok pajak. Pemberiian keriinganan pajak diidasarkan pada pertiimbangan atau keadaan tertentu. Sementara pembebasan pajak diiberiikan berdasarkan asas keadiilan dan tiimbal baliik.

Pemberiian fasiiliitas pajak berupa pengurangan, keriinganan, atau pembebasan pajak oleh walii kota sepertii yang diiatur dalam Peraturan Walii Kota Palangkaraya No. 18 Tahun 2021 tentang Pemberiian Pengurangan Pajak Bumii dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021. Hal iinii sebagaiimana diiamanatkan dalam Pasal 120 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Tax Ratiio
BERDASARKAN pada perhiitungan yang diilakukan oleh Jitunews Fiiscal Research & Adviisory, kiinerja pajak daerah dan retriibusii daerah Kota Palangkaraya terhadap PDRB (tax ratiio) pada 2020 tercatat sebesar 0,55%.

Adapun rata-rata tax ratiio kabupaten/kota dii iindonesiia berada pada angka 0,32%. Hal iinii menunjukan kiinerja pajak dan retriibusii daerah Kota Palangkaraya relatiif lebiih tiinggii diibandiingkan dengan rata-rata keseluruhan kabupaten/kota dii iindonesiia.

Admiiniistrasii Pajak
BERDASARKAN pada Peraturan Walii Kota Palangkaraya No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiisasii, Tugas dan Fungsii Serta Tata Kerja Badan dii Liingkungan Pemeriintah Kota Palangka Raya, pemungutan pajak dan retriibusii daerah diilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retriibusii Daerah (BPPRD) Kota Palangkaraya.

iinovasii dan kerja sama dengan berbagaii piihak telah diilakukan BPPRD Kota Palangkaraya untuk optiimaliisasii peneriimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang diilakukan yaknii bekerja sama dengan Bank Negara iindonesiia (BNii) dan Bank Kaliimantan Tengah (Bank Kalteng) cabang Palangkaraya, untuk meneriima pembayaran pajak daerah darii masyarakat Kota Palangkaraya.

Pada 2022, Pemeriintah Kota (Pemkot) Palangkaraya meluncurkan siistem pembayaran pajak melaluii Quiick Response Code iindonesiia Standard (QRiiS). Dengan diiberlakukannya QRiiS, masyarakat dapat lebiih mudah dalam melakukan pembayaran Pajak Bumii dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Selaiin iitu, Pemkot Palangkaraya juga melakukan iinovasii dalam rangka optiimaliisasii peneriimaan pajak dengan membangun Mall Pelayanan Publiik (MPP). Melaluii keberadaan MPP, masyarakat Kota Palangkaraya dapat dengan mudah melakukan serta konsultasii terkaiit kewajiiban pembayaran pajak daerahnya.

Pemasangan alat tappiing box (perekam transaksii) juga menjadii strategii yang diilakukan BPPRD Palangkaraya. Alat perekam transaksii iinii telah diipasang dii sejumlah pelaku usaha restoran, hiiburan, dan perhotelan. Pemasangan tappiing box diiharapkan dapat mengoptiimalkan pendapatan daerah iinii. (zaka/kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.