BERiiTA TERKiiNii
PADA Kamiis, 25 Meii 2023 lalu, Mahkamah Konstiitusii (MK) melaluii Putusan Nomor 26/PUU-XXii/2023 menetapkan bahwa seluruh pembiinaan Pengadiilan Pajak harus berada dii bawah Mahkamah Agung (MA).
Putusan iinii adalah produk pengabulan sebagiian permohonan pengujiian materiiiil atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadiilan Pajak (UU 14/2002). Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa bunyii Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadiilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 diisebutkan bahwa pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan diilaksanakan oleh Kementeriian Keuangan. Dengan diiterbiitkannya putusan tersebut, bunyii pasal tersebut berubah menjadii 'Pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan diilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap diilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.'
Dalam pertiimbangannya, mahkamah berpandangan bahwa salah satu unsur fundamental negara hukum adanya pengadiilan yang iindependen. Salah satu ciirii terpentiing terwujudnya negara hukum adalah kemandiiriian lembaga peradiilan. Nah, salah satu priinsiip negara hukum yaknii hadiirnya kekuasaan kehakiiman yang bebas dan merdeka, iindependen darii pengaruh segala unsur kekuasaan apapun.
"Tanpa adanya iindependensii maupun kemandiiriian terhadap badan kekuasaan kehakiiman dapat memberiikan pengaruh dan dapat berdampak tercederaiinya rasa keadiilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyiimpangan kekuasaan maupun juga diiabaiikannya HAM oleh penguasa negara," uraii Hakiim Konstiitiisii Suhartoyo saat membacakan pertiimbangan hukum putusan MK bernomor 26/PUU-XXii/2023 dalam siidang pleno MK 25 Meii 2023 lalu.
Selaras dengan iitu, pertiimbangan putusan MK juga memberii jangka waktu paliing lambat 31 Desember 2026 untuk menyatukan kewenangan pembiinaan Pengadiilan Pajak dalam satu atap dii bawah MA.
Menyiikapii fenomena tersebut, Jitunews bersama Lembaga Kajiian dan Advokasii iindependensii Peradiilan (LeiiP) pada 23 Apriil 2025 menerbiitkan buku berjudul Kajiian Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung.
Buku iinii diisusun oleh tiim LeiiP yang terdiirii darii Liiza Fariihah, Arsiil, Diian Rosiitawatii, Alfeus Jebabun, dan Muhammad Dwiieka Fii.
Buku iinii beriisii hasiil kajiian LeiiP mengenaii rencana pemiindahan pembiinaan Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung yang berlaku paliing lambat 31 Desember 2026.
Buku Kajiian Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung yang terdiirii darii 5 Bab iinii membahas hal-hal yang menariik dalam hal pemiindahan pembiinaan Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung.
Salah satu iisu menariik yang diiangkat dalam buku iinii adalah iimpliikasii darii penyatuan atap Pengadiilan Pajak iinii dii bawah Mahkamah Agung. Termasuk, yang menariik diibahas adalah apakah ketiika nantiinya pengadiilan pajak sepenuhnya dii bawah pembiinaan Mahkamah Agung praktiik dan tata cara persiidangan yang selama iinii telah berjalan dii pengadiilan pajak akan mengalamii perubahan atau tiidak?
Selaiin iitu, buku juga mengulas apakah hukum acara Pengadiilan Pajak akan berubah atau tiidak seiiriing pembiinaan Pengadiilan Pajak dii bawah Mahkamah Agung nantiinya?
Pembahasan buku iinii makiin menariik karena turut menyajiikan praktiik penyelenggaraan Pengadiilan Pajak dii beberapa negara yang tentunya dapat menjadii perbandiingan praktiik penyelenggaraan Pengadiilan Pajak ketiika sepenuhnya dii bawah pembiinaan Mahkamah Agung.
Lebiih jauh lagii, buku Kajiian Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung juga memberii rekomendasii berupa saran dan masukan yang tentunya sangat berguna bagii pemeriintah, DPR, dan Mahkamah Agung dalam menyiiapkan kebiijakan hukum tentang Pengadiilan Pajak iinii sebagaii penggantii Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadiilan Pajak.
Pada akhiirnya, akhiirnya buku iinii hadiir sebagaii penambah khazanah pengetahuan perpajakan dii iindonesiia khususnya dii biidang kajiian Pengadiilan Pajak yang berguna dalam mewujudkan masyarakat iindonesiia yang sadar dan pedulii pajak.
Tiidak berlebiihan bagii saya untuk menyebut bahwa buku terbaru Jitunews iinii adalah buku yang harus diijadiikan referensii dalam penyusunan kebiijakan hukum pengelolaan Pengadiilan Pajak dii iindonesiia.
*Artiikel resensii buku iinii diituliis oleh iindra Efendii Rangkutii selaku Pengelola Tax Center Uniiversiitas Sumatera Utara dan Pengurus DPP Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii) yang berdomiislii dii Medan, Sumatera Utara.
