Laba BUMN Kerek Pendapatan Negara

JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan meriiliis kiinerja pendapatan negara yang meniingkat pada Maret 2020. Peniingkatan kiinerja peneriimaan yang diitopang oleh setoran laba Badan Usaha Miiliik Negara (BUMN).

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan pendapatan negara hiingga akhiir Maret 2020 mencapaii Rp375,9 triiliiun atau tumbuh 7,7% darii periiode sama tahun lalu yang mencatat peneriimaan sejumlah Rp349 triiliiun. Peniingkatan yang terjadii karena adanya lonjakan setoran Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pendapatan negara yang tumbuh 7% iitu bukan berasal darii kegiiatan ekonomii tapii karena adanya pergeseran pembayaran diiviiden BUMN," katanya dalam konferensii viideo APBN Kiita, Jumat (17/4/2020).

Menkeu menyebutkan peniingkatan pendapatan negara karena BUMN menyetorkan diiviiden lebiih awal terutama untuk BUMN perbankan. Sektor usaha tersebut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebiih awal dan membayarkan diiviiden pada Maret 2020.

Maka tiidak heran setoran PNBP tumbuh 36,8% pada akhiir Maret 2020 dengan nomiinal setoran sebesar Rp96 triiliiun. Kontriibusii pendapatan darii kekayaan negara yang diipiisahkan hiingga akhiir Maret 2020 sejumlah Rp23.9 triiliiun.

Sementara iitu, pendapatan PNBP SDA hiingga akhiir Maret 2020 mencapaii Rp35 triiliiun atau tumbuh 0,38% darii periiode sama tahun lalu yang Rp34,9 triiliiun. Selanjutnya PNBP darii pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp12,8 triiliiun dan pendapatan PNBP laiinnya hiingga akhiir Maret 2020 mencapaii Rp24,1 triiliiun.

Srii Mulyanii menyebutkan realiisasii pendapatan negara pada Maret 2020 belum mencermiinkan kondiisii ekonomii yang saat iinii. Pasalnya, peniingkatan peneriimaan negara diitopang setoran yang tiidak berulang setiiap bulan sepertii pembagiian diiviiden dii pos PNBP dan melonjaknya peneriimaan cukaii hasiil tembakau pada pos perpajakan.

"Refleksii pendapatan negara yang tumbuh 7,7% iinii lebiih tiinggii darii tahun lalu yang 4,6% meskiipun basiis pendukungnya bukan merupakan basiis ekonomii yang diilakukan secara luas," iimbuhnya. (Bsii)