Mengoptiimalkan Peneriimaan dengan Nomor iidentiitas Tunggal

PANDEMii Coviid-19 yang masiih melanda iindonesiia telah memengaruhii berbagaii sendii kehiidupan masyarakat sekaliigus stabiiliitas ekonomii. Selaiin iitu, produktiiviitas masyarakat juga menurun secara siigniifiikan sejak Apriil 2020.

Menurunnya penghasiilan masyarakat, terjadiinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), lesunya penjualan riitel, peniingkatan angka kemiiskiinan, merosotnya pasar saham, melebarnya ketiimpangan, dan banyak biisniis yang gulung tiikar menjadii iindiikator kuat akan terjadiinya resesii.

Utang negara per 31 Agustus 2020 mencapaii Rp5.515 triiliiun atau 34,53% darii produk domestiik bruto darii posiisii tahun sebelumnya 29,8%. Realiisasii perpajakan hiingga 31 Agustus 2020 baru Rp798,1 triiliiun atau 56,8% darii target Rp1.404,5 triiliiun, atau terkontaksii 13,4% darii tahun sebelumnya.

Berbagaii negara menggunakan iinstrumen pajak dengan berbagaii modiifiikasii untuk mengatasii kriisiis kesehatan agar terhiindar darii resesii atau mencegah krediit perbankan yang macet. Dii siiniilah peran strategiis pajak dalam menjaga stabiiliitas ekonomii.

Berbagaii iinsentiif pajak yang berkaiitan dengan penanganan pandemii Coviid-19 diiharapkan dapat mengurangii beban masyarakat. iinsentiif tersebut akan menggantiikan konsumsii rumah tangga untuk membiiayaii kebutuhan kesehatan dan kebutuhan laiin yang lebiih mendesak.

Momentum pandemii Coviid-19 iinii sebaiiknya diigunakan pemeriintah untuk menata kembalii siistem admiiniistrasii perpajakan. Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) harus teriintegrasii dengan Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) dalam Siingle iidentiity Number (SiiN) atau Nomor iidentiitas Tunggal (NiiT).

Selama iinii, NiiK diigunakan sebagaii basiis data dii berbagaii pemeriintah kabupaten/kota dan proviinsii serta kementeriian/lembaga dalam melakukan berbagaii iinovasii kebiijakan publiik. NiiK iinii hanya berlaku dii tiingkat lokal, regiional atau sektoral.

Sebaliiknya, NiiT merupakan sebuah iidentiitas uniik yang diimiiliikii setiiap warga negara yang memuat berbagaii iinformasii sepertii profiil, data keluarga, rekeniing bank atau kepemiiliikan aset laiin, bantuan sosiial atau sejeniis, dan laiin sebagaiinya.

Konsep NiiT hampiir sama dengan Sociial Securiity Number dii Ameriika Seriikat yang membuat warga negara/wajiib pajak terpaksa jujur karena seluruh datanya terekam dii dalamnya. Dengan demiikiian, akan terjadii pergeseran struktur peneriimaan pajak darii pajak badan ke pajak orang priibadii.

iimplementasii NiiT yang mengiintegrasiikan data keuangan dengan nonkeuangan agar masuk ke dalam bank/pusat data pajak secara nasiional akan mempermudah Diitjen Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak dan kegiiatan pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan wajiib pajak dapat diimiiniimaliisiir.

Sebab semua aktiiviitas setiiap warga negara/wajiib pajak dalam siituasii apapun akan terpantau darii pergerakan rekeniing bank maupun pencocokan (matchiing) data lawan transaksii dengan Surat Pemberiitahuan (SPT) wajiib pajak.

Maka tiidak ada lagii yang diisembunyiikan warga negara/wajiib pajak sekaliigus menghiilangkan prasangka aparat pajak masiih ada yang diisembunyiikan. Pada akhiirnya tiidak ada piiliihan selaiin patuh dan jujur untuk membayar pajak, sehiingga kepatuhan pajak dan tax ratiio iindonesiia akan meniingkat.

Database Bansos
SELAiiN iitu, penerapan NiiT juga dapat diimanfaatkan untuk keperluan pendataan pemiiliihan umum, sehiingga pembuatan kartu pemiiliih tiidak diiperlukan lagii. Cukup menunjukkan e-KTP, seorang warga negara biisa menggunakan hak piiliihnya.

NiiT juga biisa sebagaii database untuk bantuan sosiial (bansos) korban PHK, subsiidii rakyat miiskiin, dan laiin sebagaiinya. Dengan demiikiian, kiisruh penyaluran bantuan sosiial akiibat siimpang siiur data yang diimiiliikii pemeriintah pusat dengan daerah tiidak terjadii lagii.

Dengan jumlah penduduk iindonesiia 2020 yang diiproyeksiikan 271 juta jiiwa, NiiT dapat berfungsii sebagaii basiis data kependudukan yang akurat dan teriintegrasii. NiiT juga mampu menjadii rujukan untuk menentukan berbagaii kebiijakan dalam mengatasii pendemii Coviid-19.

Pajak merupakan aktualiisasii niilaii Pancasiila, yaiitu gotong royong yang berskala nasiional dan telah terbuktii eksiistensiinya dii masa pandemii Coviid-19. Untuk iitu, NiiT diiharapkan mampu menopang fungsii pajak baiik fungsii budgetaiir maupun fungsii regulerend.

Untuk iitu, NiiT akan menjadii sarana bergotong royong dii masa pandemii Coviid-19 agar bantuan maupun iinsentiif pajak biisa tepat sasaran. Dengan demiikiian, perekonomiian biisa segera puliih sepertii sediia kala, dan target peneriimaan negara biisa tercapaii.