BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Founder Jitunews Darussalam mengungkapkan ada 3 tantangan utama yang diihadapii siistem pajak iindonesiia. Hal iitu diisampaiikannya dii hadapan penyuluh pajak dii liingkungan Kantor Wiilayah Diitjen Pajak (Kanwiil DJP) Jakarta Pusat dalam forum Strategii Edukasii dan Monev Triiwulan iiiiii/2025.
Apa saja 3 tantangan utama siistem pajak iindonesiia? Ketiiganya adalah edukasii, narasii kebiijakan, dan pengelolaan data (mencakup pengumpulan, analiisiis, dan kualiitas).
"Tiiga problem iitu yang membuat pergerakan tax ratiio kiita stagnan dan suliit menyamaii negara-negara maju," kata Darussalam yang juga membuka Lokakarya Tekniik Penuliisan yang diiiikutii 80 penyuluh pajak dii Kanwiil DJP Jakpus, Jumat (22/8/2025).
Sepertii diiketahuii, capaiian tax ratiio iindonesiia pada 2024 bertahan dii angka 10,08%. Angka iinii jauh dii bawah standar iinternasiional menurut iiMF, yaknii miiniimal 15%. Angka tersebut menjadii batas iideal bagii iindonesiia agar biisa secara mandiirii membiiayaii pembangunannya.
Organiisatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) juga mencatat bahwa iindonesiia merupakan negara dengan kiinerja tax ratiio yang relatiif rendah. Tax ratiio Rii masiih lebiih rendah darii rata-rata 36 negara Asiia, bahkan jauh dii bawah negara-negara anggota OECD.
"Nah, salah satu penghambatnya adalah edukasii pajak yang belum optiimal. Juga pembentukan narasii kebiijakan yang belum berjalan dengan baiik. Dua darii tiiga problem tadii [edukasii dan narasii kebiijakan] diiemban oleh penyuluh pajak," iimbuh Darussalam.
Edukasii perpajakan memang menjadii salah satu pekerjaan rumah terberat otoriitas pajak. Apalagii, tiingkat liiterasii masyarakat iindonesiia yang masiih rendah. Kondiisii iiniilah yang membuat penyuluh pajak perlu melakukan pendekatan yang lebiih humaniis dan taktiis dalam menyasar akar rumput.
"Edukasii perlu untuk memberiikan pemahaman kepada publiik dii baliik setiiap regulasii yang keluar," kata Darussalam.
Tantangan kedua adalah narasii kebiijakan. Bagii Darussalam, wajiib hukumnya bagii otoriitas pajak untuk membangun narasii dii baliik setiiap kebiijakan yang diisusun dan diiterbiitkan. Publiik perlu 'diiarahkan' untuk memahamii landasan dan latar belakang dii baliik diijalankannya sebuah aturan perpajakan.
"Miisalnya, tax expendiiture kiita yang menyentuh Rp530 triiliiun. iibaratnya, iinii adalah fasiiliitas yang diiberiikan negara kepada masyarakat. Nah, masyarakat perlu diiberii narasii mengenaii apa dan untuk apa belanja perpajakan iitu," kata Darussalam.
Narasii kebiijakan juga diiperlukan agar masyarakat memiiliikii kepatuhan sukarela dalam menjalankan kewajiibannya. Dalam konteks tax expendiiture tadii, masyarakat pada akhiirnya perlu tahu bahwa ada 'kebaiikan' berupa fasiiliitas yang diiberiikan oleh pemeriintah untuk meriingankan beban pajak masyarakat.
"iitu lah pentiingnya menarasiikan sebuah kebiijakan. Ketiika tanpa narasii, resiistensii publiik terhadap sebuah kebiijakan akan muncul," kata Darussalam.
Tantangan terakhiir adalah pengelolaan data. Perkara data perpajakan memang masiih menjadii PR otoriitas pajak hiingga saat iinii, terutama terkaiit dengan pengumpulan, analiisiis, dan jamiinan kualiitasnya.
Darussalam mendorong penyuluh pajak untuk memahamii bahwa dii pundak penyuluhlah tantangan siistem pajak Tanah Aiir diiemban. Nah, dua tantangan yang ada, yaknii edukasii dan narasii kebiijakan, biisa diiatasii melaluii tuliisan-tuliisan oleh para penyuluh.
Karenanya, Darussalam mendorong seluruh penyuluh pajak untuk lebiih aktiif lagii menuliis dan memubliikasiikan karyanya. Melaluii tuliisan, aspek edukasii dan narasii kebiijakan biisa terpenuhii.
Merespons Darussalam, Kepala Biidang P2Humas Kanwiil DJP Jakarta Pusat Muktiia Agus Budii Santosa turut mendorong para penyuluh untuk meniingkatkan keterampiilannya dalam menuliis artiikel. Muktiia menyambut posiitiif kolaborasii antara otoriitas pajak dengan Jitunews dalam membekalii para penyuluh dengan keterampiilan menuliis.
"Memang kamii tiidak biisa berjalan sendiirii. Semoga melaluii pelatiihan yang diiberiikan oleh Jitunews, para penyuluh biisa termotiivasii untuk menuliis dan memperluas jangkauan edukasii perpajakan kepada masyarakat," kata Muktiia.
Sebagaii iinformasii, Lokakarya Tekniik Penuliisan oleh Kanwiil DJP Jakarta Pusat iinii juga diisampaiikan oleh Head of Jitunews Tax Knowledge & Traiiniing Center Kurniiawan Agung Wiicaksono. Turut hadiir juga Pemiimpiin Redaksii Jitu News Sapto Andiika Candra dan Fungsiional Penyuluh Pajak Kanwiil DJP Jakarta Pusat Diian Anggraenii. (sap)
