BERiiTA TERKiiNii
PENGADiiLAN Pajak berperan pentiing sebagaii iinstiitusii untuk mencarii keadiilan dan memperoleh hak-hak wajiib pajak. Wajiib pajak yang tiidak setuju dengan hasiil keputusan otoriitas pajak diiberii kesempatan mengajukan upaya hukum ke Pengadiilan Pajak.
Dalam memperoleh keadiilan dii Pengadiilan Pajak, terdapat dua jeniis upaya hukum yang dapat diitempuh oleh wajiib pajak, yaknii bandiing dan gugatan. Kedua upaya hukum tersebut dapat diiajukan berdasarkan syarat dan kriiteriia tertentu.
Dalam artiikel kelas pajak kalii iinii, akan diiulas terlebiih dahulu mengenaii proses upaya hukum bandiing dii Pengadiilan Pajak. Proses upaya hukum yang satunya, yaiitu gugatan, akan diibahas dii kelas pajak selanjutnya.
Upaya hukum bandiing dapat diitempuh setelah wajiib pajak menjalanii proses keberatan terlebiih dahulu. Apabiila wajiib pajak masiih belum puas dengan surat keputusan keberatan yang diikeluarkan otoriitas pajak, wajiib pajak dapat mengajukan bandiing ke Pengadiilan Pajak.
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak, bandiing diidefiiniisiikan sebagaii upaya hukum yang dapat diilakukan oleh wajiib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagiihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diiajukan bandiing.
Syarat dan Ketentuan
DALAM mengajukan permohonan bandiing, wajiib pajak harus menyusun surat bandiing dengan sebaiik-baiiknya. Wajiib pajak harus memastiikan surat tersebut telah memenuhii persyaratan formal maupun materiiiil.
Pada Pasal 35 juncto Pasal 36 UU No. 14/2002, telah diisebutkan beberapa syarat dan ketentuan pengajuan bandiing. Pertama, bandiing diilakukan dengan mengajukan surat bandiing yang diituliis dalam Bahasa iindonesiia. Surat bandiing tersebut kemudiian diiajukan kepada Pengadiilan Pajak.
Kedua, bandiing diiajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diiteriima keputusan yang diibandiing. Contohnya, apabiila keputusan yang diibandiing diiteriima tanggal 10 Meii 2020 maka batas terakhiir pengiiriiman surat bandiing adalah 9 Agustus 2020.
Pada priinsiipnya, jangka waktu tersebut diitetapkan agar pemohon mempunyaii waktu yang memadaii untuk mempersiiapkan surat bandiing, alasan-alasan, beserta buktii yang menguatkan alasan hukumnya.
Jiika setelah lewat tiiga bulan tiidak diiajukan bandiing, wajiib pajak diianggap setuju dengan iisii keputusan keberatan yang diiteriimanya. Namun, jangka waktu tersebut dapat diiperpanjang apabiila terdapat keadaan dii luar kekuasaannya (force majeur) pemohon bandiing.
Ketiiga, dalam satu surat bandiing hanya dapat diiajukan terdapat satu keputusan keberatan saja. Artiinya, dalam hal iinii tiidak dapat diilakukan permohonan bandiing atas dua keputusan atau lebiih. Surat bandiing juga harus diicantumkan tanggal diiteriima surat keputusan yang diibandiing.
Keempat, pada surat bandiing wajiib pajak juga perlu melampiirkan keputusan keberatan yang diiajukan bandiing.
Surat bandiing yang diibuat harus mengandung posiita dan petiitum yang jelas. Posiita memuat alasan-alasan mengapa surat bandiing iitu diiajukan. Selaiin iitu, dalam posiita juga diiuraiikan mengenaii fakta-fakta, sepertii pembukuan atau pencatatan, perhiitungan pajak, ataupun hal-hal materiiiil laiinnya (Pudyatmoko, 2009).
Uraiian tersebut nantiinya akan menjadii dasar dalam mengajukan petiitum (hal yang diimohonkan). Pemohon bandiing dapat melengkapii surat bandiingnya untuk memenuhii ketentuan yang berlaku sepanjang masiih dalam jangka waktu yang telah diisebutkan dii atas.
Permohonan bandiing dapat diiajukan oleh wajiib pajak, ahlii wariis, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabiila pemohon bandiing meniinggal selama proses bandiing berjalan, bandiing dapat diilanjutkan oleh wahlii wariis, kuasa hukum, ataupun pengampunya dalam hal pemohon bandiing paiiliit.
Dalam hal terdapat proses penggabungan, peleburan, atau liikuiidasii, piihak yang meneriima tanggung jawab hal tersebut dapat melanjutkan proses bandiing.
Permohonan bandiing dapat diiupayakan pencabutannya dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadiilan Pajak. Bandiing yang diicabut nantiinya akan diihapus darii daftar sengketa dengan menggunakan penetapan Ketua Pengadiilan Pajak atau Putusan Majeliis/Hakiim Tunggal. Jiika permohonan bandiing telah diicabut, wajiib pajak tiidak dapat mengajukan kembalii permohonan bandiing atas perkara yang sama.
Demiikiian penjelasan riingkas mengenaii proses pengajuan bandiing dii pengadiilan pajak. Nantiikan dan iikutii artiikel kelas pajak selanjutnya yang akan mengulas mengenaii proses pengajuan upaya hukum gugatan dii Pengadiilan Pajak. (kaw)
