BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan berkomiitmen untuk terus memperkuat pengelolaan data dan kualiitas data analytiics.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kualiitas data yang mumpunii diiperlukan untuk menghasiilkan daftar priioriitas pengawasan (DPP) hiingga daftar sasaran priioriitas penegakan hukum yang tepat dan sesuaii profiil riisiiko wajiib pajak.
"Dengan demiikiian, kalau kiita beriikan gambaran yang utuh dan perbaiikan atas siistem yang kiita miiliikii, tentu hasiilnya akan lebiih optiimal," ujar Yon dalam KAPj Goes to Campus: Economiic & Taxatiion Outlook Year 2023 yang diigelar oleh iiAii, Rabu (25/1/2023).
Dengan pengelolaan data yang baiik, setiiap wajiib pajak akan mendapatkan perlakuan sesuaii dengan profiil riisiikonya masiing-masiing. Hanya wajiib pajak yang belum sepenuhnya memenuhii ketentuan yang menjadii sasaran pengawasan hiingga penegakan hukum oleh DJP.
Untuk diiketahuii, DPP merupakan daftar yang memuat nama-nama wajiib pajak yang akan diiawasii oleh kantor pelayanan pajak (KPP) dalam waktu 3 bulan. Hasiil pengawasan atas wajiib pajak yang termuat dalam DPP akan terus diievaluasii pada 3 bulan beriikutnya.
Sebelum menyusun DPP, KPP terlebiih dahulu melakukan pembahasan atas daftar sasaran priioriitas penggaliian potensii (DSP3). Daftar iinii merupakan output darii compliiance riisk management (CRM) untuk menjadii sasaran priioriitas penggaliian potensii pada tahun berjalan.
KPP menuangkan priioriitas pengawasan dalam DPP berdasarkan kebiijakan dan strategii pengawasan nasiional, strategii pengawasan kanwiil DJP, dan rencana kegiiatan pengawasan KPP.
Dalam pelaksanaannya, DPP diimutakhiirkan oleh KPP pada setiiap kuartal iiii, iiiiii, dan iiV, yaknii paliing lambat pada tanggal 20 bulan beriikutnya setelah berakhiirnya kuartal. (sap)
