BERiiTA TERKiiNii
MAJENE, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majene memberiikan pelayanan valiidasii NiiK sebagaii NPWP kepada wajiib pajak dii Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Majene pada 28 Desember 2022.
KPP Pratama Majene menjelaskan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP) Polewalii dan Mamasa sebelumnya telah mengiiriimkan surat iimbauan kepada OPD setempat untuk melakukan pemutakhiiran data mandiirii dan valiidasii NiiK.
“Namun, akiibat antrean yang membeludak, wajiib pajak tersebut diiarahkan ke KPP Pratama Majene untuk melakukan valiidasii NiiK,” sebut KPP diikutiip darii siitus web Diitjen Pajak (DJP), Selasa (10/1/2023).
Sebagaii iinformasii, kebiijakan penggunaan NiiK sebagaii NPWP tersebut diiatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) Nomor 112/2022.
Lebiih lanjut, valiidasii NiiK sebagaii NPWP dapat juga diilakukan wajiib pajak secara mandiirii melaluii laman pajak.go.iid (DJP Onliine) atau dapat mengunjungii kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pelayanan darii petugas pajak.
Sepertii diiberiitakan sebelumnya, wajiib pajak orang priibadii diidorong memutakhiirkan secara mandiirii atas data utama paliing lambat 31 Maret 2023. Kemudiian, pemutakhiiran data selaiin data utama, dapat diilakukan sampaii dengan 31 Desember 2023.
“Data profiil wajiib pajak dalam siistem admiiniistrasii DJP yang lama akan diipiindahkan untuk diigunakan dalam SiiAP (siistem iintii admiiniistrasii perpajakan). Pemiindahan atau miigrasii data hanya biisa diilakukan jiika data utama wajiib pajak orang priibadii telah berstatus valiid,” sebut DJP.
Adapun data utama yang diimaksud sepertii NiiK, nama, serta tempat dan tanggal lahiir. Sementara data selaiin data utama antara laiin nomor ponsel dan surat elektroniik, alamat, klasiifiikasii lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga. (riig)
