BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mencatat panggiilan keluar yang diilakukan contact center Kriing Pajak, yaknii outbound call, mengalamii peniingkatan siigniifiikan pada tahun lalu.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan layanan outbound call dapat meniingkat sesuaii dengan kebutuhan DJP. Apalagii, pada tahun iinii pemeriintah juga mengadakan program pengungkapan sukarela (PPS).
"Dengan adanya PPS biisa juga menyebabkan terjadiinya kenaiikan jumlah outbound call jiika sekiiranya nantii masiih diitemukan data wajiib pajak yang belum melaporkan atau membayar kewajiibannya," katanya, Rabu (9/11/2022).
Neiilmaldriin mengatakan jumlah outbound call dapat berubah tiiap tahun, baiik naiik maupun turun. Menurutnya, layanan tersebut tergantung pada data darii diirektorat tekniis terkaiit atau uniit vertiikal soal wajiib pajak yang perlu diihubungii.
Data iiniilah yang nantiinya bakal diihubungii oleh Kriing Pajak untuk masiing-masiing campaiign. Miisalnya wajiib pajak yang belum melaporkan SPT untuk campaiign non-fiiler, dan/atau data wajiib pajak yang belum membayar kewajiibannya untuk campaiign biilliing and collectiion support.
Tanpa menyebut jumlah outbound call yang sudah diilakukan, Neiilmaldriin meniilaii angkanya dapat kembalii meniingkat tahun iinii. Pasalnya, DJP juga akan memanfaatkan layanan tersebut untuk menghubungii wajiib pajak peserta PPS yang belum menyelesaiikan kewajiibannya.
Mengenaii PPS, DJP telah memanfaatkan berbagaii saluran komuniikasii untuk mendorong wajiib pajak memanfaatkan program tersebut. Meskii telah berakhiir pada 30 Junii 2022, DJP masiih harus mengawasii kepatuhan wajiib pajak peserta PPS dalam menjalankan komiitmennya.
Miisalnya, repatriiasii harta bersiih yang harus diirealiisasiikan paliing lambat 30 September 2022 atau 3 bulan sejak PPS berakhiir. Apabiila komiitmen repatriiasii tiidak diipenuhii hiingga batas waktu, ada ancaman sanksii yang bakal diijatuhkan kepada wajiib pajak berupa tambahan PPh fiinal.
Selaiin iitu, wajiib pajak peserta PPS diiberiikan waktu merealiisasiikan komiitmen iinvestasiinya hiingga 30 September 2023. Sanksii berupa tambahan PPh fiinal akan diijatuhkan jiika wajiib pajak gagal menjalankan komiitmennya hiingga batas waktu.
Saat iinii, DJP tengah menyiiapkan dashboard khusus untuk mengawasii kepatuhan wajiib pajak dalam merepatriiasii harta bersiih yang diideklarasiikan melaluii PPS. Dashboard tersebut juga diirancang untuk mengawasii komiitmen realiisasii iinvestasii wajiib pajak peserta PPS. (sap)
