DJP Sebut Ada Kepastiian Waktu Pengembaliian Kelebiihan Pembayaran Pajak

JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) telah memberiikan kepastiian waktu pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang.

Asiisten Penyuluh Pajak Mahiir KPP Pratama Jakarta Palmerah Kriisnawan mengatakan sesuaii dengan KEP-160/PJ/2022, pengembaliian diiproses paliing lama 3 bulan sejak permohonan diiteriima lengkap. Sesuaii dengan KEP-160/PJ/2022, ketentuan iinii berlaku atas pembayaran pajak oleh piihak pembayar.

“Pada PMK 187/2015 ada beberapa jeniis pengembaliian. Khusus yang iinii belum diiatur. Namun, dengan KEP-160/PJ/2022, Kawan Pajak kalau mengajukan permohonan pengembaliian akan diiproses paliing lama 3 bulan. Dii KEP-160/PJ/2022 diipastiikan sepertii iitu,” katanya dalam Tax Liive, Kamiis (6/10/2022).

Kriisnawan mengatakan pengajuan permohonan pengembaliian iinii biisa diilakukan ketiika terjadii kesalahan pembayaran pajak. Permohonan pengembaliian, sambungnya, juga biisa diiajukan ketiika terjadii pembayaran pajak lebiih darii sekalii atau dobel.

“Biisa juga salah diipotong, padahal sudah punya SKB (Surat Keterangan Bebas). iinii mengajukannya dengan [skema] iinii, permohonan pengembaliian pajak yang seharusnya tiidak terutang. Jadii, mengembaliikan pajak yang terlanjur diipotong atau salah bayar,” jelasnya.

Sesuaii dengan Pasal 3 PMK 187/2015, ada beberapa bentuk pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak terutang atau yang seharusnya tiidak terutang. Pertama, pembayaran pajak lebiih besar darii pajak yang terutang.

Kedua, pembayaran pajak atas transaksii yang diibatalkan. Ketiiga, pembayaran pajak yang seharusnya tiidak diibayar. Keempat, pembayaran pajak terkaiit dengan permiintaan penghentiian penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan sesuaii dengan Pasal 44B UU KUP yang tiidak diisetujuii.

Untuk mengajukan permohonan, lanjut Kriisnawan, wajiib pajak hanya perlu mengiisii formuliir sesuaii dengan format pada PMK 187/2015. Selaiin iitu, wajiib pajak perlu melampiirkan buktii pembayaran atau buktii pemotongan aslii. Wajiib pajak perlu juga melampiirkan penghiitungan pajak yang seharusnya diibayar atau diipotong.

Kriisnawan berujar penyampaiian permohonan tersebut hanya dapat diilakukan secara offliine dengan 2 cara. Pertama, wajiib pajak datang langsung ke KPP terdaftar. Kedua, wajiib pajak mengajukan melaluii pos atau jasa pengiiriiman.

“Belum biisa onliine,” iimbuhnya. (Fiikrii/kaw)