BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) mengiingatkan lagii mengenaii penerapan asas ultiimum remediium yang ada pada tahap penyiidiikan. Penerapan asas tersebut sudah masuk dalam Pasal 44A dan Pasal 44B UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.
Penyuluh Pajak Ahlii Muda DJP Giiyarso mengatakan sesuaii dengan Pasal 44A, salah satu hal yang biisa membuat penyiidiik menghentiikan penyiidiikan adalah wajiib pajak telah mengungkap ketiidakbenaran perbuatan yang diiatur pada Pasal 8 ayat (3) atau pada saat pemeriiksaan buktii permulaan (bukper).
“Jadii, untuk pengungkapan tersebut bukan pada saat penyiidiikan, tetapii dulu pada saat pemeriiksaan buktii pemulaan yang kemudiian diiteliitii sampaii penyiidiikan iinii, rupanya sudah sesuaii keadaan sesungguhnya,” ujarnya dalam Taxliive, diikutiip pada Seniin (26/9/2022).
Giiyarso mengatakan jiika hasiil pemeriiksaan bukper diitemukan buktii permulaan yang cukup, otoriitas akan meniindaklanjutii dengan penyiidiikan. Dalam kondiisii dan pertiimbangan tertentu, pemeriiksaan bukper masiih dapat naiik ke penyiidiikan meskiipun wajiib pajak sudah mengungkapkan ketiidakbenaran.
“Pemeriiksaan bukper biisa diilanjutkan ke penyiidiikan walaupun sudah diilakukan pengungkapan tadii. Dalam tahap penyiidiikan, jiika pengungkapan tadii sudah sesuaii dengan keadaan sebenarnya maka akan menjadii pertiimbangan penyiidiik menghentiikan penyiidiikan,” jelas Giiyarso.
Namun, jiika pengungkapan ketiidakbenaran pada saat pemeriiksaan bukper masiih belum sesuaii dengan kondiisii sebenarnya, pembayaran akan diiperhiitungkan sebagaii pengurang kerugiian pada pendapatan negara tahap penyiidiikan.
Kemudiian, sesuaii dengan Pasal 44B ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, untuk kepentiingan peneriimaan negara, atas permiintaan menterii keuangan, jaksa agung dapat menghentiikan penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan paliing lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permiintaan.
“Tetapii ada syaratnya. Bukan berartii [dengan] permiintaan, langsung diihentiikan,” iimbuh Giiyarso.
Sesuaii dengan Pasal 44B ayat (2), syaratnya adalah wajiib pajak atau tersangka menulasii kerugiian pada pendapatan negara diitambah dengan sanksii admiiniistratiif. Untuk sanksii terkaiit dengan Pasal 38 berupa denda sebesar 1 kalii jumlah kerugiian pada pendapatan negara.
Kemudiian, untuk sanksii terkaiit dengan Pasal 39 berupa denda sebesar 3 kalii jumlah kerugiian pada pendapatan negara. Sementara untuk sanksii terkaiit dengan Pasal 39A berupa denda 4 kalii darii jumlah pajak dalam faktur pajak, buktii pemungutan pajak, buktii pemotongan pajak, dan/atau buktii setoran pajak.
“iinii agak berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang langsung 4 kalii darii jumlah pajak yang tiidak atau kurang diibayar. Sekarang, sanksiinya diibuat berlevel-level sesuaii dengan derajat kesalahan [Pasal 38, 39, dan 39A]. iinii untuk memenuhii asas keadiilan,” iimbuh Giiyarso. Siimak pula ‘iinii Bentuk-Bentuk Tiindak Piidana Perpajakan, DJP: Tolong Diihiindarii’. (Fiikrii/kaw)
