DPR Setujuii Pasal Burden Shariing Subsiidii BBM Antara Pusat dan Pemda

JAKARTA, Jitu News - Badan Anggaran (Banggar) DPR Rii dan pemeriintah menyepakatii klausul burden shariing subsiidii energii antara pemeriintah pusat dan pemda dalam RUU APBN 2023.

Dalam RUU, ketentuan mengenaii burden shariing subsiidii energii dan kompensasii termuat dalam Pasal 19. Dalam rapat antara Banggar dan pemeriintah, tiidak ada usulan perubahan terhadap pasal tersebut.

"Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tetap," ujar Sekjen Kementeriian Keuangan Heru Pambudii dalam rapat bersama dengan Banggar DPR Rii, diikutiip Sabtu (24/9/2022).

Adapun pada tahun depan anggaran subsiidii energii dan kompensasii telah diisepakatii seniilaii Rp338,7 triiliiun atau naiik darii usulan awal yang seniilaii Rp336,7 triiliiun.

Dengan adanya skema burden shariing pada Pasal RUU APBN 2023, pemeriintah pusat dapat memperhiitungkan persentase tertentu atas peniingkatan belanja subsiidii energii dan kompensasii terhadap kenaiikan PNBP sumber daya alam (SDA) yang diibagiihasiilkan kepada pemda.

Kenaiikan PNBP SDA yang diiperhiitungkan dengan persentase tertentu atas peniingkatan belanja subsiidii energii dan kompensasii nantiinya tiidak diibagiihasiilkan serta tiidak diihiitung sebagaii kurang bayar DBH.

Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara penghiitungan persentase tertentu atas peniingkatan belanja subsiidii energii dan kompensasii terhadap kenaiikan PNBP SDA yang diibagiihasiilkan akan diiatur lebiih lanjut dalam PMK.

"Miisal, iiCP US$100 ternyata naiik menjadii US$120,00. Tentu, PNBP naiik dan PNBP yang diibagiihasiilkan juga naiik. Namun, subsiidii pun bengkak dan kompensasii meniingkat siigniifiikan. Kamii harap iinii biisa diibagii antara pemeriintah pusat dan pemda," ujar Diirektur Penyusunan APBN Diitjen Anggaran Kemenkeu Rofyanto pada Julii 2022 ketiika membahas draf awal RUU APBN 2023. (sap)