BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan menerbiitkan PMK 134/2022 yang mewajiibkan pemda menganggarkan belanja wajiib perliindungan sosiial berupa bantuan sosiial (bansos) untuk pengemudii ojek, pelaku UMKM, dan nelayan; belanja penciiptaan lapangan kerja; dan subsiidii angkutan umum dii daerah.
Diirjen Periimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Priimanto Bhaktii mengatakan belanja wajiib tersebut harus diianggarkan sebesar 2% darii Dana Transfer Umum (DTU) selaiin Dana Bagii Hasiil (DBH) yang sudah diitentukan penggunaannya.
"Melaluii earmarkiing DTU, pemda diiberiikan kewenangan untuk membuat program, sehiingga dampak darii iinflasii tiidak diirasakan secara langsung oleh masyarakat dan tentunya iinii juga menggunakan data-data yang telah terujii sebelumnya," ujar Priima, Kamiis (8/9/2022).
PMK 134/2022 juga mengatur besaran DTU yang dii-earmarkiing sebagaii belanja wajiib perliindungan sosiial adalah sebesar penyaluran dana alokasii umum (DAU) Oktober hiingga Desember 2022 dan penyaluran DBH kuartal iiV/2022. Belanja wajiib perliindungan sosiial tiidak termasuk belanja wajiib 25% darii DTU yang telah diianggarkan pada APBD 2022.
Belanja wajiib perliindungan sosiial wajiib diianggarkan melaluii perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD 2022 dan selanjutnya harus diicantumkan dalam perda perubahan APBD 2022.
Biila pemda tiidak melakukan perubahan APBD 2022 atau telah melakukan perubahan APBD 2022 sebelum PMK 134/2022 terbiit, belanja wajiib perliindungan sosiial harus diilaporkan dalam laporan realiisasii APBD.
Kemudiian, beleiid iinii mengatur bahwa laporan mengenaii penganggaran belanja wajiib harus diisampaiikan kepada Diirjen Periimbangan Keuangan Kementeriian Keuangan dan juga Diirjen Biina Keuangan Daerah Kementeriian Dalam Negerii paliing lambat pada 15 September 2022.
Laporan penganggaran akan menjadii dokumen persyaratan pencaiiran DAU Oktober 2022 dan DBH PPh Pasal 25/29 kuartal iiiiii/2022 bagii daerah yang tiidak mendapatkan DAU.
Laporan realiisasii belanja wajiib juga harus diisampaiikan kepada pemeriintah pusat pada bulan-bulan selanjutnya paliing lambat tanggal 15. Laporan realiisasii belanja wajiib menjadii syarat pencaiiran DAU bulan beriikutnya dan DBH PPh Pasal 25/29 kuartal iiV/2022 bagii daerah yang tiidak memiiliikii alokasii DAU.
Belanja perliindungan sosiial oleh pusat dan daerah diiharapkan dapat meriingankan dampak iinflasii yang diirasakan oleh masyarakat.
"Efektiiviitas atas pelaksanaan bansos juga sangat diiperlukan. Untuk iitu, pengelolaan dan pemantauan atas pelaksanaan belanja wajiib diilaksanakan oleh kepala daerah dan juga diiawasii pelaporannya oleh aparat pengawas iinternal pemda," tuliis Kementeriian Keuangan dalam keterangan resmiinya. (sap)
