BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah resmii mengubah ketentuan mengenaii pemungutan bea keluar mulaii 22 Julii 2022.
Kepala Seksii Ekspor iiiiii Diirektorat Tekniis Kepabeanan DJBC Eko Handriianto mengatakan pemeriintah telah menerbiitkan PMK 106/2022 yang mencabut PMK 214/2008 s.t.d.t.d PMK 86/2016. Salah satu perubahannya, pemeriintah melakukan penghapusan pengenaan bea keluar terhadap ekspor barang contoh berupa miineral.
"Berdasarkan pembahasan kajiian yang kamii lakukan, iinii kiita kembaliikan ke PP 55/2008 bahwa semua barang contoh diikecualiikan darii pengenaan bea keluar," katanya, diikutiip Seniin (18/7/2022).
Eko mengatakan Pasal 2 PMK 106/2022 mengatur barang ekspor dapat diikenakan bea keluar. Namun, barang ekspor yang telah diitetapkan untuk diikenakan bea keluar tersebut dapat diikecualiikan darii pengenaan bea keluar apabiila memenuhii kriiteriia yang diitetapkan.
Kriiteriia tersebut salah satunya barang contoh yang tiidak untuk diiperdagangkan. Dalam hal iinii, barang contoh yang tiidak untuk diiperdagangkan tersebut hanya diiperuntukkan bagii pengenalan hasiil produksii atau produk baru, serta tiidak untuk diiolah lebiih lanjut, kecualii untuk peneliitiian dan/atau pengembangan kualiitas.
Selaiin iitu, barang contoh yang diiekspor juga harus dalam jumlah wajar.
"Tiidak begiitu saja barang contoh, tapii ada persyaratannya dii antaranya yaiitu dalam jumlah yang wajar. Wajarnya sepertii apa? Sebagaiimana diisebutkan oleh rekomendasii kementeriian/lembaga tekniis," ujar Eko.
Dalam PMK 106/2022, diijelaskan eksportiir kiinii dapat memperoleh pengecualiian atas pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor dengan mengajukan permohonan melaluii siistem komputer pelayanan (SKP) kepada Kepala Kantor Pabean. Sementara dii ketentuan yang lama, eksportiir harus memberiitahukannya secara tertuliis.
Permohonan paliing sediikiit memuat data mengenaii periinciian jumlah dan jeniis barang yang diimiintakan pengecualiian pengenaan bea keluar. Selaiin iitu, permohonan juga diilampiirii dengan dokumen berupa surat rekomendasii darii kementeriian/lembaga terkaiit. (sap)
