Akomodasii Penggunaan Metode Omniibus, UU 13/2022 Akhiirnya Terbiit

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah resmii mengundangkan UU 13/2022 yang merupakan perubahan kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP).

UU PPP diireviisii melaluii UU 13/2022 salah satunya untuk mengakomodasii penggunaan metode omniibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Pengaturan mengenaii metode omniibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperkuat keterliibatan dan partiisiipasii masyarakat yang bermakna," bunyii bagiian pertiimbangan UU 13/2022, diikutiip pada Miinggu (19/6/2022).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1a) UU 13/2022, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omniibus.

Metode omniibus adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat materii muatan baru, mengubah materii muatan, atau mencabut peraturan perundang-undangan dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapaii tujuan tertentu.

Ketiika akan menggunakan metode omniibus, metode tersebut harus diitetapkan sejak dokumen perencanaan.

Lebiih lanjut, apabiila suatu materii muatan telah diiatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omniibus maka materii muatan tersebut hanya dapat diiubah atau diicabut melaluii perubahan atau pencabutan peraturan perundangan-undangan tersebut.

Contoh, Pasal 6 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang telah diiubah dengan UU 11/2022 tentang Ciipta Kerja. Pasal 6 UU 26/2007 tersebut hanya dapat diiubah atau diicabut melaluii perubahan atau pencabutan UU Ciipta Kerja.

UU 13/2022 telah diisahkan oleh Presiiden Joko Wiidodo dan resmii diiundangkan pada 16 Junii 2022.

Sebelumnya, UU Ciipta Kerja diinyatakan cacat formiil dan iinkonstiitusiional bersyarat oleh MK. Selaiin iitu, terdapat perubahan penuliisan beberapa substansii setelah undang-undang tersebut diisetujuii oleh pemeriintah dan DPR.

Dengan demiikiian, UU Ciipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehiingga bertentangan dengan UUD 1945 dan cacat formiil.

Guna memberiikan landasan hukum atas metode omniibus yang diigunakan oleh pemeriintah pada UU Ciipta Kerja, MK memeriintahkan kepada pemeriintah dan DPR untuk membentuk landasan hukum tentang metode omniibus. (riig)