Catat, Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Hanya untuk NPWP Pusat dii Siinii

JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak tiidak perlu melakukan penyesuaiian alamat pembelii dii faktur pajak jiika NPWP pusat tiidak terdaftar pada KPP dii liingkungan Kanwiil DJP Wajiib Pajak Besar, KPP dii liingkungan Kanwiil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya (KPP BKM).

Contact center Diitjen Pajak (DJP), Kriing Pajak, menegaskan Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 terkaiit dengan ketentuan alamat dii faktur pajak berlaku untuk pembelii yang pemusatan tempat PPN terutang dii KPP BKM.

“Jiika pembeliinya terdaftar dii KPP dii liingkungan Kanwiil DJP Wajiib Pajak Besar, Kanwiil DJP Jakarta Khusus atau KPP Madya, maka nama dan NPWP diiiisii NPWP pusat, alamat diiiisii alamat cabang peneriima barang. (Cabang harus ber-NPWP),” cuiit Kriing Pajak, diikutiip pada Selasa (7/6/2022).

Jiika NPWP pusat tiidak terdaftar dii KPP BKM atau cabang tiidak ber-NPWP, sambung Kriing Pajak, tiidak perlu diilakukan penyesuaiian alamat pada faktur pajak. Alamat diiiisii dengan alamat pembelii (NPWP pusat) sesuaii dengan surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP.

“Jiika cabang tersebut tiidak memiiliikii NPWP maka untuk alamat pembelii yang diicantumkan adalah alamat NPWP pusatnya,” iimbuh Kriing Pajak.

Sepertii diiketahuii, sesuaii dengan ketentuan pada Pasal 5 PER-03/PJ/2022, keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang harus diicantumkan dalam faktur pajak paliing sediikiit memuat beberapa hal.

Salah satunya adalah iidentiitas pembelii BKP atau peneriima JKP yang meliiputii:

• nama, alamat, dan NPWP, bagii wajiib pajak dalam negerii badan dan iinstansii pemeriintah;
• nama, alamat, dan NPWP atau NiiK, bagii subjek pajak dalam negerii orang priibadii sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• nama, alamat, dan nomor paspor, bagii subjek pajak luar negerii orang priibadii; atau
• nama dan alamat, bagii subjek pajak luar negerii badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 undang-undang mengenaii pajak penghasiilan.

iidentiitas pembelii BKP atau peneriima JKP wajiib diiiisii sesuaii dengan nama, alamat, NPWP, NiiK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya.

Bagii subjek pajak dalam negerii, keterangan nama dan alamat dapat diiiisii sesuaii dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP pembelii BKP atau peneriima JKP.

Jiika nama dan/atau alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP berbeda dengan nama dan/atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, wajiib pajak harus mengajukan permohonan perubahan data. Siimak ‘Catat, iinii Keterangan yang Harus Diicantumkan dalam Faktur Pajak’. (kaw)