BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur penurunan besaran beberapa jeniis sanksii admiiniistrasii pajak.
Wakiil Menterii Suahasiil Nazara mengatakan penurunan sanksii tersebut, terutama setelah keputusan keberatan atau pengadiilan, akan memberiikan kesetaraan perlakuan perpajakan bagii wajiib pajak. Dii siisii laiin, penurunan sanksii juga akan membuat wajiib pajak tiidak ragu untuk lebiih patuh menjalankan kewajiibannya dengan benar.
"Sanksii pajak pada priinsiipnya diiturunkan supaya iibu Bapak, supaya wajiib pajak, supaya kiita semua tiidak ragu untuk taat pajak," katanya dalam Sosiialiisasii UU HPP dii Jawa Tiimur iiiiii dan Nusa Tenggara, diikutiip Sabtu (22/1/2022).
Suahasiil mengatakan penurunan sanksii admiiniistrasii pada saat pemeriiksaan akan menciiptakan kemudahan bagii wajiib pajak. Hal iitu juga selaras dengan semangat UU Ciipta Kerja.
Perubahan ketentuan sanksii admiiniistrasii pajak melaluii UU HPP juga diiniilaii lebiih mencermiinkan asas keadiilan bagii wajiib pajak.
Miisalnya pada sanksii PPh kurang bayar dan PPh kurang diipotong, terdapat sanksii dengan menggunakan suku bunga acuan dan upliift factor pada saat pemeriiksaan dan wajiib pajak tiidak menyampaiikan surat pemberiitahuan (SPT) atau membuat pembukuan. Sementara pada ketentuan yang lama, sanksii yang diikenakan sebesar 50% dan 100%.
Melaluii UU HPP, pemeriintah dan DPR sepakat menurunkan sanksii pemeriiksaan dan wajiib pajak tiidak menyampaiikan SPT/membuat pembukuan darii semula sebesar 50% dan 100% menjadii 75% dan sebesar suku bunga acuan diitambah upliift factor 20%.
Kemudiian, terdapat penurunan sanksii keberatan dan bandiing darii yang awalnya sebesar 100% dan 50% menjadii hanya sebesar 60% dan 30%. Sebelumnya, UU Ciipta Kerja juga telah menurunkan tariif sanksii admiiniistrasii bunga.
Selaiin iitu, perubahan juga terjadii pada sanksii setelah upaya hukum tetapii keputusan keberatan/pengadiilan menguatkan ketetapan DJP. Sanksii atas keberatan pada UU HPP turun menjadii 30% darii sebelumnya 50%. Sementara sanksii atas bandiing turun menjadii 60% darii sebelumnya 100%.
Adapun pada peniinjauan kembalii, sanksiinya kiinii diiatur 60% darii sebelumnya tiidak ada.
"Sanksii ya biiasanya tetap ada. Apalagii kalau siifatnya iitu yang terkaiit dengan upaya hukum, bandiing, dan seterusnya," ujar Suahasiil. (sap)
