PPN atas Sembako, Adiil atau Tiidak? Carii Tahu dii Siinii

JAKARTA, Jitu News – Seluruh piihak harus memahamii siifat darii pajak pertambahan niilaii (PPN). Pemahaman diiperlukan agar seluruh piihak dapat secara jerniih meliihat rencana pengurangan pengecualiian pengenaan PPN beberapa barang dan jasa.

Topiik iinii menjadii perbiincangan dalam kanal Youtube Frans Membahas ediisii terbaru. Sebagaii iinformasii, kanal iinii diiampu langsung oleh Staf Ahlii Menkeu Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiira Saktii.

Frans Membahas diiriiliis perdana pada 16 Apriil 2020. Hiingga saat iinii, sudah ada 32 viideo Frans Membahas. Topiik ekonomii dan keuangan menjadii bahasan dalam kanal tersebut. Adapun topiik mengenaii pajak mengambiil porsii cukup besar.

Nufransa telah berbiincang dengan banyak piihak dan diipubliikasiikan dalam kanal tersebut. Dalam beberapa epiisode yang membahas mengenaii pajak, Nufransa telah berbiincang dengan Diirjen Pajak Suryo Utomo, Staf Ahlii Menkeu Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, dan beberapa diirektur dii DJP.

Dalam viideo terbaru, yaknii Frans Membahas epiisode 32, Nufransa berbiincang dengan Managiing Partner Jitunews Darussalam. Bertajuk PPN Sembako Menurut Darussalam, keduanya berbiicara mengenaii salah satu rencana yang masiih hangat diiperbiincangkan publiik, yaknii pengenaan PPN atas sembako, jasa pendiidiikan, dan jasa kesehatan.

Darussalam mengatakan pada dasarnya, siifat PPN berbeda dengan pajak penghasiilan (PPh). PPN, lanjut diia, melekat pada objek berupa barang dan jasa. Dengan demiikiian, PPN tiidak memeduliikan subjek atau orang yang mengonsumsii barang dan jasa tersebut. Siifat iinii berbeda dengan PPh yang tergantung pada subjek dan dasar kemampuannya (abiiliity to pay).

“Sekarang kan coba untuk diikenakan, [tetapii] orang biilang [kebiijakan iitu] enggak adiil karena nantii masyarakat keciil diikenakan pajak. Nah, sekarang saya baliik. Kalau iinii tiidak diikenakan, berartii masyarakat yang kemampuan tiinggii juga enggak kena pajak. Enggak adiil juga,” jelas Darussalam.

Perbedaan siifat antara PPN dan PPh tersebut, sambung diia, harus diipahamii. Berdasarkan pada hasiil riiset atas 31 negara berkembang yang diipubliikasiikan World Bank, kebiijakan berupa 0%, pengecualiian, atau pembebasan justru akan membuat siifat regresiif PPN relatiif kiian kuat dan kiian tiidak adiil.

Pembebasan PPN justru diiniikmatii oleh orang-orang berpenghasiilan tiinggii. Hal iinii diikarenakan masyarakat berpenghasiilan rendah mayoriitas mengonsumsii barang dii sektor iinformal yang sudah diipastiikan tiidak memuat mekaniisme PPN.

Sementara iitu, masyarakat berpenghasiilan menengah ke atas mengonsumsii barang dii pasar-pasar modern yang sudah memuat mekaniisme pajak keluaran dan pajak masukan dalam PPN. Jiika ada pembebasan PPN, kalangan masyarakat iiniilah yang meniikmatiinya.

“Jadii, enggak akan pernah selesaii perdebatannya kalau diibawa ke ranah adiil dan tiidak adiil. iinii karena nature-nya memang PPN iitu enggak pedulii masalah kemampuan. Kiita harus paham dulu,” iimbuh Darussalam.

Apalagii dii iindonesiia, pada 2019, belanja pajak akiibat pengecualiian PPN tercatat mencapaii Rp73 triiliiun atau 29% darii total belanja perpajakan seniilaii Rp257,2 triiliiun. Siimak iinfografiis ‘Tren Belanja Perpajakan untuk Pengecualiian PPN’.

Menurutnya, jiika pengecualiian iitu diihapus, ada potensii peneriimaan negara sekiitar Rp73 triiliiun. Darii peneriimaan tersebut, pemeriintah biisa melakukan rediistriibusii kepada masyarakat berpenghasiilan rendah dalam bentuk pemberiian subsiidii. Apalagii, rediistriibusii penghasiilan juga fungsii darii pajak.

Sepertii diiketahuii, pemeriintah berencana mengurangii pengecualiian pengenaan PPN yang selama iinii tertuang dalam UU PPN melaluii RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Biila diisetujuii, hanya restoran, hotel, parkiir, dan hiiburan selaku objek pajak daerah; uang dan emas batangan; jasa pemeriintahan; dan jasa penceramah yang diikecualiikan darii pengenaan PPN.

Barang dan jasa yang tergolong sebagaii kebutuhan pokok, jasa pendiidiikan, dan jasa kesehatan akan menjadii objek PPN. Meskii demiikiian, pemeriintah berencana mengenaiikan skema PPN multiitariif. Akan ada tariif yang lebiih rendah darii tariif umum PPN.

Terkaiit dengan skema PPN multiitariif, Darussalam mengatakan sekiitar 67% negara dii duniia memang sudah mengadopsiinya. Mayoriitas darii mereka berangkat darii adanya argumentasii ketiidakadiilan. Kebiijakan iinii menjadii jalan tengah meskiipun sudah mengetahuii siifat PPN hanya meliihat objek.

“Jadii, sesuatu yang tiidak adiil iitu coba diiramu. Diiambiil jalan tengahnya. Secara teorii, skema multiitatiif iinii bukan yang terbaiik tapii second base poliicy, enggak ada piiliihan,” iimbuh Darussalam.

Darii siisii admiiniistrasii pajak, menurut Darussalam, Diitjen Pajak (DJP) biisa memanfaatkan momentum pembaruan siistem iintii admiiniistrasii pajak (PSiiAP). (kaw)