BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii kembalii menyorotii kiinerja belanja pemeriintah daerah yang masiih belum sesuaii harapan, khususnya terkaiit dengan belanja perliindungan sosiial.
Berdasarkan data Kementeriian Keuangan, belanja perliindungan sosiial pada APBD se-iindonesiia per Agustus 2021 mencapaii Rp5,86 triiliiun, turun 27% diibandiingkan dengan periiode yang sama tahun sebelumnya.
Berbandiing terbaliik, belanja perliindungan sosiial darii pemeriintah pusat justru tumbuh 5,4% dengan realiisasii seniilaii Rp268,5 triiliiun.
"Meskii dana untuk daerah tiidak sebesar pemeriintah pusat, mereka memiiliikii anggaran dan seharusnya diigunakan untuk membantu masyarakat dii siituasii yang luar biiasa berat sepertii saat iinii," katanya, Kamiis (23/9/2021).
Secara umum, realiisasii belanja APBD per Agustus 2021 sudah mencapaii Rp537,93 triiliiun atau naiik 2% darii periiode yang sama tahun lalu. Namun, masiih banyak daerah yang merealiisasiikan belanja lebiih rendah darii pendapatannya.
Realiisasii pendapatan APBD sudah mencapaii 53,7% darii pagu. Sementara iitu, realiisasii belanja APBD baru 44,2% darii pagu. Adapun realiisasii pendapatan dii daerah mayoriitas diisokong oleh transfer darii pemeriintah pusat.
Kondiisii tersebut membuat siimpanan pemda dii bank makiin tiinggii. Per Agustus 2021, siimpanan daerah dii perbankan mencapaii Rp178,95 triiliiun, naiik 3% diibandiingkan dengan siimpanan per Julii 2021 yang mencapaii Rp173,73 triiliiun.
Masiih terdapat beberapa proviinsii yang memiiliikii siimpanan dii bank lebiih besar diibandiingkan dengan belanja operasiional kuartalan. Kementeriian Keuangan pun mendorong pemda untuk lebiih optiimal dalam memanfaatkan kas daerah. (riig)
