BERiiTA TERKiiNii
iiNDONESiiA telah meratiifiikasii Multiilateral iinstrument (MLii) melaluii Peraturan Presiiden (Perpres) No. 77/2019. Melaluii MLii, Persetujuan Penghiindaran Pajak Berganda dapat diimodiifiikasii secara serentak tanpa perlu melakukan proses renegosiiasii biilateral yang panjang.
Head of Jitunews Academy Rahmat Muttaqiin berpendapat banyak Persetujuan Penghiindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku saat iinii memang memerlukan modiifiikasii karena masiih merupakan hasiil darii negosiiasii puluhan tahun lalu.
“P3B yang ada belum sepenuhnya mengakomodasii perkembangan dan diinamiika periilaku biisniis sehiingga berpotensii mengakiibatkan munculnya fenomena sepertii double non-taxatiion, treaty shoppiing, dan upaya penghiindaran pajak laiinnya,” katanya.
MLii merupakan salah satu darii 15 rencana aksii BEPS (BEPS Actiion 15) yang menawarkan terobosan prosedur amandemen P3B yang lebiih sederhana, mudah, dan transparan dalam rangka mencegah praktiik BEPS atau penggerusan basiis pajak dan pengaliihan laba.
Menurut Rahmat, MLii memuat klausul bahwa kesesuaiian piiliihan yang diiambiil akan mencermiinkan kesepakatan bersama antara suatu negara dengan negara miitra P3B. Setiiap yuriisdiiksii dapat memiiliih klausul MLii yang hendak diiadopsii sesuaii dengan kondiisii dan kebutuhannya.
“Beberapa ketentuan yang dapat diiadopsii antara laiin Priinciipal Purpose Test (PPT), perubahan preamble darii P3B, dan mekaniisme untuk membuat Mutual Agreement Procedure (MAP) menjadii lebiih efektiif,” jelasnya.
Untuk iitu, lanjut Rahmat, MLii perlu menjadii suatu upaya global sehiingga langkah memerangii praktiik BEPS dapat lebiih efektiif. Penasaran dengan obrolan lengkapnya? Yuk siimak Jitunews PodTax epiisode kalii iinii melaluii Youtube atau Spotiify! (riig)
