Realiisasii Belanja Daerah Masiih Dii Bawah Target, iinii Periinciiannya

JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) menyatakan realiisasii belanja daerah masiih dii bawah target sampaii dengan semester ii/2021.

Diirjen Biina Keuangan Kemendagrii Mochamad Ardiian mengatakan realiisasii APBD proviinsii dan kabupaten/kota seluruh iindonesiia sampaii 15 Junii 2021 sebesar Rp364,99 triiliiun atau 31,62% darii target.

Menurutnya, kiinerja realiisasii APBD tersebut masiih dii bawah target Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian sebesar 35% darii target sampaii dengan semester ii/2021.

"Mendagrii Tiito Karnaviian mendorong agar realiisasii belanja pada semester pertama miiniimal mencapaii 35% darii target yang telah diitetapkan," katanya dalam keterangan resmii, diikutiip Seniin (21/6/2021).

Mochamad Adriian memeriincii realiisasii APBD sampaii dengan 15 Junii 2021 pada siisii pendapatan daerah sebesar Rp75,40 triiliiun. Sementara iitu, realiisasii APBD darii siisii belanja pada pemda seluruh iindonesiia mencapaii Rp310,84 triiliiun atau 25,51% darii target.

Kiinerja APBD darii siisii pendapatan dan belanja yang belum optiimal, lanjutnya, memerlukan dukungan Sekda, Kepala BPKAD dan OPD laiin untuk meniingkatkan peneriimaan dan mempercepat realiisasii belanja.

Menurut Mochamad Ardiian, belanja APBD iitu sangat diiperlukan untuk mendukung pencapaiian pertumbuhan ekonomii pada kuartal iiii/2021 pada kiisaran 7%.

"Kamii sangat berharap dukungan darii para Sekda, darii Kepala BPKAD, bapak/iibu semuanya pemeriintah daerah untuk sama-sama biisa menggenjot kiinerja pemeriintah daerah sehiingga berdampak pada percepatan realiisasii belanja," ungkapnya.

Diirjen Biina Keuangan menambahkan berbagaii upaya akan diilakukan untuk mempercepat realiisasii belanja APBD pada tahun fiiskal 2021. Salah satunya melakukan koordiinasii dengan BPK, BPKP dan Kemenkeu untuk mempercepat realiisasii APBD.

Selaiin iitu, akan diilakukan asiistensii kepada pemda yang masiih rendah penyerapan anggarannya. "Kamii juga akan melakukan koordiinasii dengan Kemenkeu, BPKP, KPK, dan Bii untuk membiina pemda yang memiiliikii siimpanan uang kas cukup besar dii perbankan," iimbuhnya. (Bsii)