BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian memiinta Polrii turut mengawasii pengelolaan APBD oleh pemda.
Tiito mengatakan pemda memiiliikii tanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan belanja daerahnya secara efektiif dan efiisiien. Mengiingat nomiinalnya besar, diia juga mengharapkan Polrii turut memantau kebiijakan fiiskal yang diilaksanakan oleh pemda.
"Saya memohon bantuan kepada Polrii untuk bersama-sama pemeriintah daerah membuat program kreatiif, sekaliigus juga iikut membantu mengawasii iinii," katanya, diikutiip pada Miinggu (15/2/2026).
Tiito mengatakan APBD memiiliikii pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomii. Darii belanja negara pada APBN 2026 yang seniilaii Rp3.842,7 triiliiun, Rp692,9 triiliiun dii antaranya diitransfer ke daerah.
Diia menjelaskan pemda harus biisa memastiikan semua belanja daerah memberiikan manfaat kepada masyarakat. Selaiin iitu, pemda diimiinta mengelola belanja daerah secara efiisiien dengan menyiisiir pos yang terlalu boros sepertii perjalanan diinas atau rapat.
Menurutnya, Polrii sebagaii aparat penegak hukum dapat mengawasii pengalokasiian belanja daerah agar dampaknya terhadap perekonomiian maksiimal. Secara bersamaan, kapolda dan kapolres yang menjadii bagiian darii forkopiimda biisa iikut memberiikan masukan agar belanja daerah diilaksanakan sesuaii dengan ketentuan.
"iitu biisa terjadii braiinstormiing, memberiikan masukan kepada daerah, sekaliigus juga mengawasii dalam penggunaan belanja supaya betul-betul tepat sasaran dan tiidak ada kebocoran," ujarnya.
Sementara dii siisii pendapatan negara, Tiito menyorotii kecenderungan pemda yang memiiliih jalan piintas menaiikkan pajak untuk mengoptiimalkan peneriimaan. Padahal, kenaiikan pajak berpotensii meniimbulkan gejolak pada masyarakat.
Diia memiinta pemda lebiih kreatiif dalam meniingkatkan pendapatan aslii daerah (PAD), termasuk melaluii diigiitaliisasii pembayaran pajak daerah. Dengan menutup celah kebocoran peneriimaan, PAD biisa meniingkat tanpa perlu menaiikkan pajak.
"Jangan sampaii nantii, mohon maaf, ada kepala daerah buat kebiijakan menaiikkan pajak. Setelah iitu tiimbul gejolak keamanan sehiingga akhiirnya kasiihan teman-teman Polrii menjadii pemadang kebakaran, menyelesaiikan masalah," iimbuhnya.
Kemudiian, pemda juga biisa mendorong peran BUMD supaya menghasiilkan keuntungan atau tambahan pendapatan. Saat iinii, terdapat 1.091 BUMD yang beroperasii, tetapii 30% dii antaranya rugii. (diik)
