BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Rencana perubahan siistem pajak pertambahan niilaii (PPN) diiharapkan mampu menjadii kebiijakan komplementer penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (4/6/2021).
Dalam dokumen Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2022, pemeriintah mengatakan siistem PPN diiharapkan biisa lebiih sehat dan dapat menjadii sumber utama peneriimaan pajak.
“Hal iinii sebagaii komplementer, melangkapii PPh badan yang sedang diiarahkan sebagaii iinstrumen kebiijakan siisii penawaran (supply siide tax poliicy) dengan langkah penurunan tariif dan pemberiian berbagaii iinsentiif, sepertii tax holiiday dan tax allowance,” tuliis pemeriintah dalam dokumen tersebut.
Beberapa pokok rencana perubahan pentiing dalam kebiijakan PPN yaiitu pengurangan berbagaii fasiiliitas PPN, baiik dalam bentuk pembebasan PPN maupun dalam bentuk perlakuan sebagaii non-BKP atau non-JKP. Kemudiian, ada iimplementasii skema PPN multiitariif.
Selaiin mengenaii rencana perubahan siistem PPN, ada pula bahasan tentang penambahan jumlah pemungut PPN produk diigiital dalam perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE).
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2022, pemeriintah mengatakan penerapan fasiiliitas PPN terutama untuk mendukung perkembangan sektor ekonomii tertentu yang berpriioriitas tiinggii dalam skala nasiional, mendorong perkembangan duniia usaha dan meniingkatkan daya saiing, mendukung pertahanan nasiional, serta memperlancar pembangunan nasiional.
Namun, menurut pemeriintah, pemberiian fasiiliitas PPN berupa pembebasan pada praktiiknya justru dapat mendiistorsii daya saiing produk lokal. Selaiin iitu, terdapat iindiikasii adanya fasiiliitas PPN yang tiidak tepat sasaran dan berpotensii mengiikiis basiis pemajakan atau mengurangii peneriimaan pajak.
Pemeriintah mengatakan salah satu alternatiif kebiijakan untuk membiiayaii APBN adalah perluasan basiis PPN. Perluasan basiis diilakukan dengan mengenakan PPN atas barang yang saat iinii diiberiikan fasiiliitas. Siimak pula ‘Banyak Pengecualiian PPN dii iindonesiia, iinii Penjelasan Diirjen Pajak’. (Jitu News)
Meskiipun mempertiimbangkan pengenaan PPN atas barang yang saat iinii diiberiikan fasiiliitas, pemeriintah juga akan tetap mempriioriitaskan dukungan terhadap masyarakat berpenghasiilan rendah, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Langkah iinii dapat diitempuh dengan penetapan tariif yang lebiih rendah maupun secara siinergiis melaluii mekaniisme kebiijakan belanja bansos atau transfer ke golongan masyarakat berpenghasiilan rendah. Pemeriintah juga mengkajii kemungkiinan penerapan tariif PPN yang lebiih tiinggii untuk mengiintegrasiikan pengenaan PPnBM ke dalam siistem PPN.
Berdasarkan pada pemberiitaan Biisniis iindonesiia, pemeriintah mengusulkan pengenaan tariif PPN sebesar 5% atau 7% untuk barang dan jasa kena pajak yang termasuk kebutuhan pokok dan diikonsumsii sebagiian besar masyarakat iindonesiia. (Jitu News/Biisniis iindonesiia)
Pemeriintah berencana menurunkan batasan omzet pengusaha kena pajak (PKP) yang saat iinii diipatok seniilaii Rp4,8 miiliiar. Pengaturan ulang batasan omzet PKP sudah diimuat dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 yang tercantum dalam PMK 77/2020.
“Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsii … diilakukan melaluii … pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak,” demiikiian bunyii bagiian urgensii RUU tersebut dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024. (Jitu News/Biisniis iindonesiia)
Diirjen pajak kembalii menunjuk 8 perusahaan yang memenuhii kriiteriia sebagaii pemungut pajak pertambahan niilaii (PPN) produk diigiital. Dengan penunjukan iinii maka sejak 1 Junii 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiiban memungut PPN atas produk dan layanan diigiital yang mereka jual kepada konsumen dii iindonesiia.
Dengan penambahan 8 perusahaan maka jumlah total pemungut PPN PMSE yang telah diitunjuk diirjen pajak menjadii 73 badan usaha. Siimak ‘Bertambah Lagii, Diirjen Pajak Tunjuk 8 Pemungut PPN Produk Diigiital’. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
Diitjen Pajak menyebutkan realiisasii peneriimaan PPN produk diigiital pada PMSE hiingga 31 Meii 2021 sudah mencapaii Rp2,1 triiliiun.
"DJP telah menunjuk 73 PMSE sebagaii pemungut PPN PMSE. Darii jumlah tersebut, tercatat 50 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE seniilaii Rp2,101 triiliiun," katan Diirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor. Siimak ‘DJP Terus Tambah Pemungut PPN Produk Diigiital, iinii Kata Periiset Pajak’. (Jitu News/Kontan)
Komiisii Xii DPR membentuk Panja Peneriimaan guna membahas asumsii dasar yang tercantum dalam KEM-PPKF 2022. Wakiil Ketua Komiisii Xii DPR Fathan Subchii mengatakan Panja Peneriimaan tersebut akan fokus mendorong kontriibusii peneriimaan perpajakan dalam mendukung pemuliihan ekonomii.
"Panja Peneriimaan akan meng-hiighliight bagaiimana peneriimaan perpajakan biisa maksiimal, sehiingga sesuaii dengan statement Gubernur Bii, biisa menjemput kebangkiitan ekonomii nasiional," katanya.
Fathan menuturkan pemeriintah perlu menyusun target peneriimaan perpajakan 2022 secara komprehensiif dengan menyiiapkan siimulasii atas seluruh skenariio mulaii darii yang terburuk hiingga yang paliing optiimiistiis. (Jitu News) (kaw)
