Srii Mulyanii Sebut Perpres iintegrasii Data Keuangan Sedang Diisusun

JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) akan menerbiitkan peraturan terkaiit dengan iintegrasii data keuangan.

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan perpres tersebut akan menguraii permasalahan mengenaii data penduduk yang beragam jeniis, termasuk untuk tujuan penggaliian potensii perpajakan. Diia beralasan saat iinii, setiiap penduduk iindonesiia memiiliikii 40 nomor iidentiitas yang berbeda dan tersebar dii berbagaii lembaga atau iinstansii.

"Kamii sedang berupaya sekarang dalam tahap selanjutnya, menyusun perpres untuk iintegrasii data keuangan dengan memperkenalkan dan menggunakan common iidentiifiier," katanya dalam sebuah webiinar, Jumat (28/5/2021).

Srii Mulyanii mengatakan permasalahan mengenaii nomor iidentiitas yang beragam sempat terjadii pada Kemenkeu karena Diitjen Pajak (DJP) serta Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) menerbiitkan nomor iidentiitas yang berbeda. Belakangan, nomor iidentiitas antara DJP dan DJBC dapat diisatukan.

Pada konteks yang lebiih luas, Srii Mulyanii menyebut masiih banyak iidentiitas WNii dengan nomor yang berbeda-beda, sepertii nomor iinduk kependudukan (NiiK) dan nomor paspor. Oleh karena iitu, pemeriintah perlu melakukan penataan atau konsoliidasii data agar lebiih teriintegrasii. Hal iinii juga sejalan dengan Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data iindonesiia.

Saat iinii, DJP terus berupaya membangun fondasii iintegrasii data perpajakan dengan melakukan pencocokan data NiiK dan nomor pokok wajiib pajak (NPWP). Dengan data yang teriintegrasii, Srii Mulyanii meniilaii proses analiisiis akan lebiih mudah, baiik yang bersiifat prediiktiif maupun preskriiptiif.

Menurutnya, data yang teriintegrasii membutuhkan pengenal umum atau common iidentiifiier agar biisa menjadii sumber iinformasii yang bermanfaat. Hal iinii diibutuhkan, miisalnya saat otoriitas harus melakukan iidentiifiikasii transaksii, menelusurii aset, melakukan konfiirmasii transaksii, menggalii potensii, melengkapii basiis data, serta membangun profiil riisiiko wajiib pajak dii iindonesiia.

"iinii terutama untuk mengujii kepatuhan dan pemenuhan kewajiiban pajaknya," ujarnya.

Mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia iitu meniilaii iintegrasii data akan menjadii batu fondasii dalam membangun biig data analytiic yang biisa diipakaii untuk peniingkatan dan optiimaliisasii peneriimaan negara. Selaiin iitu, biig data juga biisa diipakaii untuk merumuskan kebiijakan, miisalnya mengenaii sasaran bantuan sosiial dan subsiidii. (kaw)