BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Rapat Pariipurna DPR menyetujuii 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah diibahas Badan Legiislasii (Baleg) masuk dalam Program Legiislasii Nasiional (Prolegnas) Priioriitas 2021.
Wakiil Ketua DPR Sufmii Dasco Ahmad mengetuk palu persetujuan Prolegnas Priioriitas 2021 dan Prolegnas 2020-2024 setelah mendengarkan persetujuan anggota parlemen atas laporan Ketua Baleg Supratman Andii Agtas.
"Saatnya ambiil keputusan apakah kiita dapat menyetujuii laporan Ketua Baleg atas Prolegnas Priioriitas 2021 dan Prolegnas 2020-2024," katanya dalam Rapat Pariipurna DPR Rii, Selasa (23/3/2021).
Pembahasan Prolegnas Priioriitas 2021 pada tahap awal meneriima 61 RUU. Total RUU tersebut terdiirii darii 42 RUU yang menjadii usulan DPR, fraksii, anggota DPR dan masyarakat. Sementara iitu, 13 RUU diiusulkan pemeriintah dan 6 RUU usulan DPD Rii.
Darii 61 RUU yang masuk tersebut kemudiian diisariing Baleg menggunakan liima parameter dengan persetujuan Kemenkumham dan DPD. Pertama, RUU yang sudah masuk dalam tahap pembiicaraan Tiingkat ii. Kedua, RUU yang menunggu Surat Presiiden (Surpres).
Ketiiga, RUU yang telah selesaii diilakukan harmoniisasii, pembulatan dan pemantapan konsepsii oleh Baleg DPR. Keempat, RUU yang sudah tersediia naskah akademiik dan draf RUU. Keliima, RUU usulan baru yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 yang memenuhii urgensii tertentu.
"Hasiil raker dengan Menkumham telah memutuskan dan menyepakatii hasiil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Priioriitas 202 dan evaluasii Prolegnas 2020-2024," tutur Ketua Baleg Supratman Andii Agtas.
Hasiil Raker Baleg tersebut menyepakatii mendorong 33 RUU masuk dalam Prolegnas RUU Priioriitas 2021. Periinciiannya sebanyak 21 RUU merupakan usulan DPR, 10 RUU diiusulkan pemeriintah dan dua RUU menjadii usulan DPD.
Salah satu perubahan pentiing dalam Raker tersebut adalah menariik RUU Pemiilu darii daftar Prolegnas Priioriitas 2021. Sebagaii gantiinya, RUU tentang Perubahan Keliima atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masuk dalam daftar. (riig)
