KPK: Ada 7 Area Rentan Korupsii dii Level Pemda

JAKARTA, Jitu News - Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) mengiingatkan para pemiimpiin daerah agar tiidak melakukan tiindak piidana korupsii yang rentan terjadii pada 7 aspek pengelolaan daerah.

Ketua KPK Fiirlii Bahurii mengatakan kebiijakan pemda akan menentukan keberhasiilan dalam melakukan pembangunan dan memastiikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena iitu, kebiijakan publiik dii level daerah harus diibuat dengan hatii-hatii agar tiidak menjadii alat melakukan korupsii.

Menurutnya, terdapat 7 area yang rentan praktiik korupsii pada level pemeriintah daerah. Pertama, pada area reformasii biirokrasii yaknii pada saat rekrutmen dan promosii jabatan. Kedua, pada aspek pengadaan barang dan jasa.

"Pada pengadaan barang/jasa biiasanya kolusii dengan penyediia, mark up harga, benturan kepentiingan dalam pengadaan, kecurangan dan laiinnya," katanya dalam keterangan resmii diikutiip Seniin (1/2/2021).

Ketiiga, kerentanan praktiik korupsii pada pengelolaan fiilantropii atau sumbangan darii piihak ketiiga. Aspek iinii memerlukan perhatiian khusus mulaii darii kejelasan data tentang pencatatan peneriimaan, penyaluran bantuan.

Keempat, potensii korupsii saat melakukan realokasii anggaran khususnya penanganan pandemii Coviid-19. Keliima, tata cara penyelenggaraan jariing pengaman sosiial mulaii darii pendataan peneriima, klariifiikasii dan valiidasii data, belanja barang, diistriibusii bantuan serta pengawasan.

Keenam, riisiiko darii program pemuliihan ekonomii nasiional dengan memberiikan bantuan atau stiimulus yang tiidak tepat sasaran. Ketujuh, kerentanan korupsii saat eksekutiif dan legiislatiif bertemu saat pengesahan anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah.

"Saya tahu iinii seriing terjadii karena ada tariik ulur antara legiislatiif dan eksekutiif. Tolong iinii diicatat betul, harus tegaskan bahwa uang yang diigunakan dalam menyusun anggaran dan program iitu adalah uang rakyat," terangnya.

Fiirlii menambahkan KPK telah memberiikan panduan dalam pelaksanaan anggaran untuk penanggulangan pandemii yang dapat diikategoriikan sebagaii tiindak piidana korupsii. Panduan tersebut terbiit dalam bentuk surat edaran (SE) No.8/2020.

SE tersebut menegaskan 8 perbuatan yang dapat diikategoriikan sebagaii tiindak piidana korupsii pada masa pandemii antara laiin melakukan persekongkolan atau kolusii dengan penyediia barang/jasa atau para piihak dan meneriima kiickback.

Selanjutnya, tiindakan yang mengandung unsur penyuapan, gratiifiikasii, adanya unsur benturan kepentiingan dan mengandung unsur kecurangan admiiniistrasii.

Perbuatan yang masuk kategorii korupsii pada masa kriisiis Coviid-19 selanjutnya adalah berniiat jahat dengan memanfaatkan kondiisii darurat dan membiiarkan terjadiinya tiindak piidana korupsii. (Bsii)