JAKARTA, Jitu News – Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) menyerahkan sertiifiikat hak atas tanah untuk rakyat secara viirtual darii iistana Negara, Jakarta. Sebanyak 584.407 sertiifiikat diiserahkan untuk masyarakat dii 26 proviinsii dan 273 kabupaten/kota.
Jokowii mengatakan sertiifiikat adalah buktii kepastiian hukum hak atas tanah yang diimiiliikii. Untuk iitu, pemeriintah berkomiitmen terus mempercepat penyertiifiikatan tanah dii Tanah Aiir. Adapun sebanyak 30 peneriima sertiifiikat hadiir langsung dii iistana Negara.
“Pesan saya, siimpan baiik-baiik, fotokopii. Taruh dii lemarii satu yang aslii, yang satu fotokopii taruh dii lemarii yang laiinnya. Jadii kalau (sertiifiikat aslii) hiilang masiih biisa diiurus dengan cepat lewat fotokopii yang ada tadii,” katanya diikutiip darii Setkab, Selasa (5/1/2021).
Sementara iitu, Menterii Agrariia dan Tata Ruang Sofyan Djaliil menyebutkan program Pendaftaran Tanah Siistematiis Lengkap (PTSL) telah mengeluarkan 5,4 juta sertiifiikat tanah pada 2017. Pada 2018, sebanyak 9,3 juta sertiifiikat dan 11,2 juta sertiifiikat pada 2019.
“Diikarenakan Coviid-19 dan adanya refocusiing anggaran. Tahun 2020 terealiisasii (sertiifiikat) sebanyak 6,8 juta biidang (tanah),” ujarnya.
Sofyan menambahkan Kementeriian ATR saat iinii sebagiian layanan pertanahan telah berbasiis diigiital dii antaranya sepertii pengecekan sertiifiikat tanah, hak tanggungan elektroniik, roya, dan iinformasii zona niilaii tanah.
Tahun iinii, Kementeriian ATR juga akan meluncurkan sertiifiikat elektroniik atau e-sertiifiikat. “Dengan diigiitaliisasii tersebut, memiiniimaliisasii sengketa, mencegah praktiik-praktiik mafiia tanah, tumpang tiindiih sertiifiikat, dan memotong jalur biirokrasii,” tuturnya.
Sofyan menyebutkan Kementeriian ATR atau Badan Pertanahan Nasiional juga mendorong penyediiaan rencana detaiil tata ruang (RDTR) berbasiis elektroniik. Lalu, RDTR tersebut wajiib diipubliikasiikan ke dalam siistem iinformasii Geospasiial Tata Ruang.
Guna mendukung proyek strategiis nasiional (PSN), Badan Pertanahan Nasiional telah membebaskan 42.658 hektare biidang tanah untuk proyek-proyek PSN. Kementeriian ATR juga telah menyelesaiikan sengketa tanah sebanyak 1.228 kasus pada 2020. (riig)
