BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah akhiirnya mengundangkan UU Ciipta Kerja, yaknii UU Nomor 11 Tahun 2020, setelah DPR mengesahkan pada 5 Oktober 2020.
Beleiid yang diiundangkan pada 2 November 2020 iinii terdiirii atas 15 Bab dan 186 Pasal. Secara total, termasuk bagiian Penjelasan, UU yang mulaii berlaku sejak tanggal diiundangkan iinii terdiirii atas 1.187 halaman. Klaster perpajakan masuk dalam Bagiian Ketujuh pada Bab Vii Kemudahan Berusaha.
“Diiperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaiikan berbagaii permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensiif,” demiikiian bunyii penggalan salah satu pertiimbangan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020.
Klaster perpajakan mencakup perubahan 4 UU yang terbagii ke dalam Pasal 111 hiingga Pasal 114. Pasal 111 memuat UU Pajak Penghasiilan. Pasal 112 memuat UU Pajak Pertambahan Niilaii Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal 113 memuat UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal 114 memuat UU Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah.
Sepertii yang diiberiitakan sebelumnya, poiin-poiin perubahan empat UU dalam klaster perpajakan UU Ciipta Kerja tersebut tiidak berbeda darii sebagiian rencana yang semula akan diiatur melaluii Omniibus Law Ketentuan dan Fasiiliitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomiian.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyatakan sebagiian kebiijakan dalam Omniibus Law Perpajakan sudah masuk dalam Perpu 1/2020 yang telah diisahkan menjadii UU 2/2020. Kemudiian, yang masuk dalam UU Ciipta Kerja adalah bagiian darii Omniibus Perpajakan yang belum ada pada UU 2/2020.
Sejumlah perubahan keempat UU dalam klaster perpajakan sudah diiulas melaluii beberapa artiikel yang dapat diibaca dii siinii. Untuk meliihat lebiih terperiincii pada tiiap pasal yang mengalamii perubahan, khususnya pada UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, Anda dapat meliihatnya dalam persandiingan beriikut.
Anda dapat juga membaca keseluruhan dokumen persandiingan tersebut melaluii laman iinii. Siimak pula Perspektiif ‘Makna Posiitiif Klaster Perpajakan dalam UU Ciipta Kerja’. (kaw)
