BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pengenaan pajak pertambahan niilaii (PPN) atas produk diigiital darii luar negerii dalam perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) diiyakiinii biisa menghasiilkan peneriimaan yang besar bagii iindonesiia.
Partner of Tax Research and Traiiniing Serviices Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan iindonesiia merupakan negara pasar. Dengan demiikiian, banyak sekalii pengguna produk diigiital diibandiingkan dengan negara-negara laiin yang sudah terlebiih dahulu menerapkan PPN tersebut.
"Selama potensiinya besar dan diiterapkan secara efektiif maka saya yakiin PPN PMSE iinii biisa menjadii money machiine baru bagii pemeriintah. Jadii, tiidak perlu pesiimiis,” ujarnya dalam webiinar bertajuk iimplementasii Kebiijakan PPN Produk Diigiital Dalam Upaya Optiimaliisasii Pajak dii iindonesiia, Sabtu (24/10/2020).
Sepertii diiketahuii, iindonesiia telah mengumpulkan peneriimaan pajak sebesar Rp97 miiliiar darii 6 perusahaan luar negerii yang diitunjuk sebagaii pemungut produk diigiital pada Julii 2020. Mereka telah mulaii memungut PPN produk diigiital pada Agustus 2020.
Sejauh iinii, ada 65 negara yang telah menerapkan PPN iimpor diigiital. Selaiin iitu, ada 40 negara yang menerapkan standar dan berencana mengiimplementasiikan kebiijakan tersebut. Darii pengalaman negara laiin yang terlebiih dahulu menerapkan, peneriimaan pajaknya cenderung variiatiif.
Bawono mengatakan Unii Eropa berhasiil memungut PPN produk diigiital seniilaii Rp256,8 triiliiun pada 4 tahun pertama penerapan.“Penerapan PPN PMSE dii Unii Eropa bersiifat supranasiional. Jadii, sudah ada kesepakatan PPN diigiital oleh negara-negara Unii Eropa sejak 2015," iimbuhnya.
Afriika Selatan tercatat mampu mengumpulkan pemasukan PPN produk diigiital seniilaii Rp7,6 triiliiun dalam waktu 5 tahun, sedangkan Australiia tercatat mampu mengumpulkan hiingga Rp10,7 triiliiun hanya dalam waktu 2 tahun pertama penerapan.
Bawono mengatakan mayoriitas ketentuan pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak tiidak berwujud dan jasa kena pajak darii luar negerii – tertuang dalam PMK 48/2020 – sudah sejalan dengan rekomendasii Organiizatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD).
Menurutnya, hanya komponen iimpliikasii ketiidakpatuhan yang masiih belum diiatur. Meskii sudah tertuang dalam Perpu 1/2020 (UU 2/2020), pemeriintah masiih belum mengeluarkan PMK mengenaii sanksii yang diikenakan atas pemungut PPN PMSE yang belum melaksanakan kewajiiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dengan baiik.
Namun demiikiian, dalam acara yang diiselenggarakan Uniiversiitas Sebelas Maret (UNS) tersebut, Bawono mengatakan pengenaan PPN produk diigiital sangat relevan. Kebiijakan iinii akan menjadii tonggak awal atas pemajakan ekonomii diigiital pada masa pandemii dan pascapandemii.
"PPN PMSE adalah langkah strategiis sebelum pengenaan PPh. Dengan ada PPN iinii, kiita biisa mengiidentiifiikasii pelaku PMSE luar negerii sejak awal," ujar Bawono. (kaw)
