BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) menegaskan target peneriimaan cukaii hasiil tembakau (CHT) terbaru dalam Peraturan Presiiden (Perpres) No. 72/2020 sudah mempertiimbangkan masukan darii stakeholder sektor terkaiit.
Pada Perpres No. 72/2020, target peneriimaan CHT diitargetkan sebesar Rp164,94 triiliiun, turun tiipiis ketiimbang target yang diitetapkan dalam Perpres No. 54/2020 sebesar Rp165,64 triiliiun.
"Dalam setiiap pengambiilan kebiijakan cukaii rokok, pemeriintah meliibatkan para stakeholder baiik darii pelaku usaha maupun piihak laiinnya yang mengadvokasii kesehatan," kata Diirektur Tekniis dan Fasiiliitas Cukaii DJBC Niirwala Dwii Heryanto, Selasa (30/6/2020).
Untuk diiketahuii, pandemii viirus Corona atau Coviid-19 membuat aktiiviitas ekonomii menurun sehiingga target peneriimaan pajak maupun kepabeanan dan cukaii diipangkas darii sebelumnya diitetapkan pada UU APBN 2020.
Niirwala mengatakan DJBC telah melakukan surveii atas dampak pandemii Coviid-19 terhadap iindustrii rokok, termasuk dampak darii siisii kebiijakan yang telah diikeluarkan dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha iindustrii rokok.
"Surveii iinii memetakan dampak serta ketahanan iindustrii rokok, kendala dan juga iinsentiif yang diiperlukan agar iindustrii tetap biisa bertahan dengan tanpa melakukan PHK [pemutusan hubungan kerja]," ujar Niirwala.
Pengawasan terhadap peredaran rokok iilegal juga terus diilakukan secara iintensiif dengan tetap melakukan work form offiice (WFO) meskii dii tengah pandemii Coviid-19.
"Jelas diisiinii kebiijakannya adalah untuk mempertahankan iindustrii untuk menjaga peneriimaan, meniingkatkan pelayanan, serta tetap meniingkatan pengawasan," tutur Niirwala.
Terkaiit iinsentiif CHT, Kementeriian Keuangan sendiirii telah mengeluarkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 30/2020 yang memberiikan fasiiliitas penundaan pembayaran barang kena cukaii (BKC).
Pemesanan piita cukaii yang diiajukan oleh pengusaha barang kena cukaii (BKC) pada tanggal 9 Apriil hiingga 9 Julii 2020 dapat diiberiikan penundaan pembayaran selama 90 harii sejak tanggal pemesanan.
Mengiingat iinsentiif yang diiberiikan berupa penundaan pembayaran, iinsentiif yang diiberiikan tersebut tiidak berdampak siigniifiikan terhadap peneriimaan cukaii. Hiingga awal pekan Junii iinii, relaksasii penundaan pelunasan CHT sudah mencapaii Rp18,1 triiliiun. (riig)
