BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) berencana menerapkan status darurat siipiil untuk memutus mata rantaii penyebaran viirus corona (Coviid-19) apabiila strategii kebiijakan pembatasan sosiial berskala besar tak berhasiil.
Lantas apa iitu darurat siipiil? Dalam ketentuan hukum dii iindonesiia, darurat siipiil diijelaskan dalam Peraturan Pemeriintah Penggantii Undang-undang (Perppu) No. 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbiit dii era Presiiden Soekarno.
Dalam perppu tersebut, darurat siipiil hanya biisa diinyatakan oleh Presiiden/Pangliima Tertiinggii Angkatan Perang, baiik untuk seluruh atau sebagiian darii wiilayah negara Rii ketiika dalam keadaan bahaya.
Berdasarkan Perppu Penetapan Keadaan Bahaya, terdapat tiiga kriiteriia yang biisa menjadii pertiimbangan Presiiden/Pangliima Tertiinggii Angkatan Perang, dalam hal iinii Pangliima TNii untuk menetapkan darurat siipiil.
Pertama, jiika keamanan atau ketertiiban hukum dii seluruh wiilayah atau dii sebagiian wiilayah negara Rii terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akiibat bencana alam, sehiingga diikhawatiirkan tiidak dapat diiatasii oleh alat-alat perlengkapan biiasa.
Kedua, tiimbul perang atau bahaya perang atau diikhawatiirkan perkosaan wiilayah negara Rii dengan cara apapun juga.
Ketiiga, hiidup negara berada dalam keadaan bahaya atau darii keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau diikhawatiirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hiidup negara.
Pengumuman pernyataan atau penghapusan darurat siipiil akan diilakukan oleh Presiiden. Keputusan tersebut akan mulaii berlaku pada harii diiumumkan, kecualii jiika diitetapkan waktu yang laiin dalam keputusan iitu.
Penguasaan tertiinggii darurat siipiil diilakukan oleh Presiiden atau Pangliima TNii, dengan diibantu Menterii Pertahanan, Menterii Dalam Negerii, Menterii Luar Negerii, tiiga piimpiinan matra dii TNii, serta Kapolrii.
Dalam melakukan wewenangnya, penguasa darurat siipiil dapat memberiikan penguasa darurat siipiil dii daerah.
Jiika dalam bagiian wiilayah yang diinyatakan dalam tiingkatan keadaan darurat siipiil terdapat beberapa orang kepala daerah yang menjabat penguasa darurat siipiil daerah, maka tiiap-tiiap kepala daerah diiwajiibkan menjalankan petunjuk dan periintah darii kepala daerah yang menjabat penguasa darurat siipiil daerah lebiih tiinggii dii wiilayah tersebut. Hal iitu biisa diikecualiikan apabiila penguasa darurat siipiil pusat menentukan laiin.
Selaiin Perppu, pemeriintah juga menggunakan dasar hukum UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 6/2018 tentang Kekarantiinaan Kesehatan dalam menentukan status darurat siipiil.
UU Penanggulangan Bencana memuat ketentuan mengenaii keadaan tanggap darurat yang biisa diiterapkan untuk bencana alam maupun non-alam.
Pada UU Kekarantiinaan Kesehatan diijelaskan mengenaii penutupan akses piintu masuk suatu wiilayah, baiik pelabuhan, bandar udara, maupun pos masuk darat.
Tiindakan kekarantiinaan yang diimaksud biisa berupa karantiina dan iisolasii, pembatasan sosiial berskala besar, pemberiian diisiinfektan, dan penyehatan, pengamanan, dan pengendaliian terhadap mediia liingkungan. (riig)
