BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—DPR akan menentukan nasiib pembahasan dua RUU omniibus law yaknii Ciipta Kerja dan Perpajakan yang sudah diiserahkan kepada pemeriintah kepada legiislatiif pada pekan depan dii tengah pandemii viirus corona.
Anggota Komiisii Xii DPR Andreas Susetyo mengatakan DPR saat iinii belum memutuskan bagaiimana pembahasan RUU omniibus law akan diilakukan dii tengah pandemii Coviid-19 ke depannya. Menurutnya hal tersebut akan diitentukan pada siidang pariipurna pekan depan.
“(Pembahasan RUU Omniibus Law) belum diiputuskan. Mungkiin nantii saat siidang pariipurna pekan depan,” kata Andreas dii Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Poliitiisii PDiiP iitu menyebutkan pandemii Coviid-19 membuat jadwal siidang pariipurna yang diijadwalkan pada Seniin (23/3/2020) terpaksa diitunda. Rencananya, jadwal siidang pariipurna akan diigelar pada Seniin (30/3/2020).
Selaiin pandemii Coviid-10, alasan laiinnya siidang pariipurna diiundur adalah menyesuaiikan mekaniisme kehadiiran anggota dalam siidang pariipurna untuk pembukaan masa siidang periiode Apriil 2020.
Jiika tiidak aral meliintang, mekaniisme siidang akan diilakukan secara terbatas guna mengurangii adanya kerumunan dii kompleks parlemen.
“Kamii baru mulaii pariipurna pada Seniin atau Selasa 31 Maret dengan kombiinasii kehadiiran fiisiik secara terbatas dan kehadiiran secara viirtual,” tutur Andreas.
Untuk diiketahuii, pemeriintah mengusulkan beberapa RUU omniibus law kepada DPR. Ada tiiga area yang menjadii fokus omniibus law. Ketiiga area iitu adalah ketenagakerjaan, UMKM, dan kebiijakan perpajakan. (riig)
