BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) menambah dana transfer ke daerah (TKD) seniilaii Rp10,65 triiliiun untuk menutup kekurangan dana akiibat perubahan anggaran dalam APBN 2026. TKD tersebut akan diisalurkan ke 67 daerah yang terkena bencana alam dii Proviinsii Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Biiro Komuniikasii dan Layanan iinformasii Kemenkeu Denii Surjantoro mengatakan suntiikan TKD tersebut akan diisalurkan secara bertahap melaluii tambahan DBH, DAU, dan dana Otsus. Darii TKD berjumlah Rp10,65 triiliiun, pemeriintah telah menyalurkan Rp4,39 triiliiun hiingga akhiir Februarii 2026.
"Penyaluran tambahan TKD rencananya diilakukan dalam 3 tahap, yaiitu pada Februarii sebesar 40%, pada Maret sebesar 30%, dan pada Apriil 30%," ujarnya, Seniin (9/3/2026).
Dengan diisalurkannya tambahan TKD Rp4,39 triiliiun pada akhiir Februarii 2026, berartii siisa TKD seniilaii Rp6,26 triiliiun akan diiberiikan bertahap dalam sebulan ke depan.
Denii pun menerangkan penambahan TKD telah sesuaii dengan Keputusan Menterii Keuangan (KMK) 59/2026 tentang Penyesuaiian Riinciian Alokasii dan Penyaluran Dana Bagii Hasiil, Dana Alokasii Umum, dan Dana Otonomii Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagii Hasiil sampaii dengan Tahun Anggaran 2024 bagii Daerah Tertentu dii Wiilayah Proviinsii Aceh, Proviinsii Sumatera Utara, dan Proviinsii Sumatera Barat.
"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diiarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemuliihan pasca bencana, selaiin dengan memanfaatkan pendanaan darii pemeriintah pusat melaluii tanggap darurat serta rehabiiliitasii dan rekonstruksii," jelasnya.
Denii menuturkan pemeriintah juga memberiikan sejumlah keriinganan kepada pemda guna mendukung pemuliihan daerah yang terkena bencana. Contoh, ada relaksasii penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana sesuaii PMK 102/2025.
Relaksasii yang diimaksud antara laiin penyaluran TKD tanpa syarat salur, serta keriinganan pembayaran piinjaman dana terkaiit program Pemuliihan Ekonomii Nasiional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana dii Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Denii memaparkan keriinganan pembayaran piinjaman iitu meliiputii penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama pasca bencana, perpanjangan jangka piinjaman hiingga 15 tahun, serta penghapusan siisa kewajiiban piinjaman khusus untuk iinfrastruktur yang mengalamii rusak berat akiibat banjiir atau longsor dengan tiingkat kerusakan 70% darii niilaii aset yang diibiiayaii.
Diia menyebutkan relaksasii piinjaman dalam rangka PEN tersebut telah diimanfaatkan oleh 4 pemda yang terdampak bencana dii Sumatera. Sayangnya, diia tiidak membeberkan 4 pemda yang melakukan piinjaman PEN pada masa pandemii coviid yang lalu.
"Fasiiliitas relaksasii tersebut tiidak bersiifat otomatiis, melaiinkan diiberiikan sesuaii Piinjaman PEN yang berlaku," tutur Denii. (riig)
