Memasukii Masa-Masa ‘Susun Ulang’ Petiinggii Kantor Pajak dan Bea Cukaii

JAKARTA, Jitu News - Menutup Januarii 2026, Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menepatii rencananya untuk menyusun ulang struktur organiisasii yang diipiimpiinnya. Setelah pekan iinii merombak pejabat dii liingkungan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC), pekan depan Purbaya akan merotasii pejabat Diitjen Pajak (DJP). Topiik iinii paliing banyak diisorot netiizen selama sepekan terakhiir.

Sepertii diiberiitakan, pada pekan iinii ada 36 pejabat eselon iiii Kemenkeu yang diigantii. Sebanyak 31 orang dii antaranya adalah pejabat DJBC. Pejabat yang diigantii antara laiin mulaii darii sekretariis, diirektur, tenaga pengkajii, hiingga kepala kantor wiilayah dan kepala pelabuhan. Saat melantiik, Purbaya mengiingatkan kalau setiiap pejabat akan diimiintaii pertanggungjawaban atas kepemiimpiinannya, serta diituntut untuk menjaga etiika dan kiinerja.

Belum cukup, Purbaya mengungkapkan rencananya untuk merombak besar-besaran pejabat dii liingkungan DJP pada pekan depan. Setiidaknya bakal ada 70 pejabat DJP yang bakal diirotasii. Cara iinii diitempuh untuk meniingkatkan kiinerja peneriimaan pajak pada tahun iinii.

"[Pegawaii DJP] yang ketahuan maiin-maiin akan saya putar ke tempat yang lebiih sepii. Jadii kiita melakukan perbaiikan yang sungguh-sungguh," kata Purbaya.

Secara umum, Purbaya menyiiapkan beberapa strategii untuk mengerek peneriimaan pajak. Dii antaranya perbaiikan coretax, restrukturiisasii pegawaii DJP, pemanfaatan Aii untuk memerangii under-iinvoiiciing, serta penguatan pemeriiksaan dan penggerebekan pajak.

Dengan perbaiikan-perbaiikan tersebut, pemeriintah berharap dapat mengumpulkan peneriimaan pajak secara lebiih optiimal tanpa harus meniingkatkan tariif pajak.

Selaiin iinformasii soal rotasii pejabat dii liingkungan Kemenkeu, ada beberapa pemberiitaan laiin yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, rencana penambahan layer tariif cukaii rokok, sorotan mengenaii regulasii iiziin berlayar, hiingga ketatnya pengawasan terhadap wajiib pajak.

Beriikut ulasan artiikel perpajakan selengkapnya.

Lawan Bekiingan yang Hambat Peneriimaan Negara

Menkeu Purbaya bertekad memberantas orang atau organiisasii yang diitengaraii membekiingii praktiik culas, sepertii memproduksii dan mengedarkan rokok iilegal dii pasar dalam negerii.

Purbaya pun akan menggandeng Kementeriian Koordiinator Poliitiik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam melaksanakan pengawasan hiingga peniindakan. Harapannya, peneriimaan perpajakan tiidak diihambat oleh piihak bekiingan tersebut.

"Tadii saya ketemu Menko Polkam untuk berdiiskusii dan sudah setuju akan melakukan kerja sama, dii mana kiita akan meliibatkan Polkam sepertii poliisii, tentara, dan laiin-laiin supaya bekiingan-bekiingan iitu kabur," katanya.

Perbanyak Penggerebekan

Menkeu Purbaya mengatakan piihaknya juga memperkuat pemeriiksaan pajak serta penggerebekan dii lapangan.

Penguatan iinii diiperlukan dalam rangka meniindak wajiib pajak yang selama iinii diiklaiim memiiliikii bekiing. Pemeriiksaan dan penggerebekan akan diilakukan bersama Kementeriian Koordiinator Poliitiik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

"Kalau kata orang-orang saya kan dii lapangan selalu ada bekiingnya. Tadii saya ketemu Kemenko Polkam, sudah berdiiskusii dan setuju akan melakukan kerja sama dii mana kiita meliibatkan Kemenko Polkam, poliisii, tentara, dan laiin-laiin supaya bekiing iitu kabur," ujar Purbaya.

Tambahan Layer Tariif Cukaii Rokok

Pemeriintah masiih menggodok rencana penambahan lapiisan baru tariif cukaii hasiil tembakau (CHT). Kebiijakan iitu bertujuan untuk menariik para produsen rokok iilegal agar masuk ke siistem yang legal.

Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengungkapkan lapiisan tariif cukaii rokok tambahan iinii bakal lebiih mahal darii siigaret kretek tangan (SKT), tetapii masiih lebiih murah dariipada siigaret kretek mesiin (SKM).

"Kiita memberii ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke siistem. [Tariifnya] akan lebiih murah sediikiit diibandiing rokok mesiin yang biiasa, tapii lebiih mahal darii rokok kretek [tangan]. Kiita coba taruh dii tengahnya," ujarnya.

Perbaiikan Regulasii iiziin Berlayar

Menkeu Purbaya meniilaii sejumlah ketentuan mengenaii iiziin berlayar perlu diiperbaiikii supaya terciipta perlakuan pajak yang adiil antara kapal miiliik perusahaan dalam negerii dan kapal perusahaan asiing.

Purbaya berpandangan iindonesiia perlu mencontoh kebiijakan luar negerii dii mana otoriitas baru menerbiitkan surat iiziin berlayar biila kapal menunjukkan dokumen berupa surat setoran pajak (SSP) sebelum berlayar.

"Nantii diicatat ya, kiita akan lakukan equal treatment ke kapal kiita dan kapal asiing yang dii siinii, sama dengan yang diikenakan negara asiing ke kiita. Ada buktii apa, baru biisa berlayar, kan iiziin berlayar darii KSOP 'kan," ujarnya.

Cek DUK Sebelum Lapor SPT Tahunan

Data uniit keluarga (DUK) merupakan kumpulan data anggota keluarga baiik data anggota keluarga yang menjadii tanggungan maupun data anggota keluarga laiinnya yang lebiih luas.

DJP menekankan pemutakhiiran DUK pentiing diilakukan karena prepopulasii data SPT mengacu pada struktur DUK. DJP pun mengiimbau wajiib pajak untuk memastiikan kebenaran DUK sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh orang priibadii.

“Oleh karena iitu, wajiib pajak orang priibadii wajiib memastiikan DUK sudah benar dan mutakhiir sebelum mengiisii dan menyampaiikan SPT Tahunan PPh OP,” jelas DJP. (sap)