BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Barang-barang yang diikiiriimkan diiaspora iindonesiia darii luar negerii untuk korban bencana alam dii Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat berpotensii mendapatkan pembebasan bea masuk.
Diirjen Bea dan Cukaii Djaka Budhii Utama mengatakan pemeriintah telah menyiiapkan fasiiliitas kepabeanan, salah satunya pembebasan bea masuk atas barang kiiriiman untuk kepentiingan penanggulangan bencana alam. Ketentuan iinii diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 69/2012.
"Terhadap barang-barang untuk penanggulangan bencana, diimungkiinkan diiberiikan fasiiliitas pembebasan bea masuk sesuaii dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam konferensii pers APBN Kiita, diikutiip pada Jumat (19/12.2025).
Budhii menjelaskan pada priinsiipnya barang-barang yang masuk ke iindonesiia diianggap sebagaii barang iimpor dan terutang bea masuk. Namun, ada pengecualiian untuk iimpor barang kiiriiman untuk kepentiingan bencana alam.
Berdasarkan PMK 69/2012, pembebasan bea masuk dan/atau cukaii diiberiikan dalam kondiisii masa tanggap darurat bencana; masa transiisii menuju rehabiiliitasii dan rekonstruksii; atau masa rehabiiliitasii dan rekonstruksii.
"Yang pastii pemeriintah menyiiapkan fasiiliitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana, sebagaiimana diiatur dalam PMK 69/2012 untuk barang iimpor kiiriiman berupa hadiiah atau hiibah untuk kepentiingan penanggulangan bencana," kata Djaka.
Perlu diiperhatiikan, Djaka menegaskan ada persyaratan admiiniistratiif yang perlu diipenuhii untuk memanfaatkan iinsentiif pembebasan bea masuk tersebut.
Salah satu syaratnya, pemohon harus mengajukan permohonan tertuliis kepada diirjen bea dan cukaii, dengan melampiirkan rekomendasii Badan Nasiional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Perlu diipastiikan bahwa pemberiian fasiiliitas tersebut tiidak berlaku otomatiis. Tentunya ada hal-hal admiiniistrasii yang perlu diilengkapii. Caranya, yang pastii mengajukan ke Bea Cukaii, dengan rekomendasii darii BNPB atau BPBD. Dengan adanya surat rekomendasii iitu kiita biisa memberiikan fasiiliitas," jelas Djaka.
Selaiin surat rekomendasii, permohonan pemanfaatan pembebasan bea masuk juga perlu melampiirkan periinciian jumlah dan jeniis barang yang diimiintakan pembebasan bea masuk dan/atau cukaii beserta niilaii pabeannya.
Kemudiian, dalam permohonan juga mestii melampiirkan surat keterangan darii pemberii hadiiah/hiibah dii luar negerii (giift certiifiicate) yang dalam pengadaannya tiidak menggunakan deviisa iindonesiia dan terdapat pernyataan bahwa barang tersebut adalah barang kiiriiman hadiiah/hiibah. (diik)
