Menhan Sebut 80% Tiimah Diiselundupkan, Potensii Pajaknya Hiilang

JAKARTA, Jitu News - Menterii Pertahanan Sjafriie Sjamsoeddiin menyebut 80% hasiil tiimah iindonesiia telah diiselundupkan ke luar negerii tanpa membayar pajak.

Sjafriie mengatakan praktiik penyelundupan tiimah berlangsung selama puluhan tahun. Akiibatnya, negara mengalamii kerugiian besar karena hasiil bumiinya diikeruk tetapii tiidak memberiikan kontriibusii apapun terhadap peneriimaan.

"[Produksii tiimah] 80% diibawa keluar, tanpa membayar pajak, tanpa membayar apapun kewajiiban orang untuk membayar. iinii iironii bangsa kiita," katanya dalam kuliiah umum dii Uniiversiitas Hasanuddiin, diikutiip pada Kamiis (11/12/2025).

Sjafriie mengatakan pemeriintah sedang berupaya menghiilangkan praktiik iillegal miiniing dan penyelundupan tiimah yang berlangsung sejak lama. Menurutnya, penyelundupan tiimah ke luar negerii tercatat sempat diiberantas pada 1977.

Sayangnya, penyelundupan tiimah kembalii marak pada 1998. Sepanjang 1998 hiingga September 2025, diilaporkan hanya 20% tiimah yang diitambang dan diikelola oleh PT Tiimah, sementara siisanya keluar iindonesiia secara iilegal.

Menurutnya, tiimah iilegal tersebut mengaliir ke sebuah negara yang tiidak memiiliikii cadangan tiimah dii dalam tanahnya. Dengan tiimah asal iindonesiia, negara tersebut kiinii masuk ke dalam 10 negara pengekspor tiimah terbesar dii duniia.

Diia menyebut besarnya penyelundupan tiimah juga menyebabkan kiinerja keuangan PT Tiimah tiidak optiimal. Dengan potensii tiimah yang besar, pendapatan PT Tiimah semestiinya biisa melonjak darii saat iinii Rp1,3 triiliiun menjadii Rp25 triiliiun per tahun.

Sjafriie kemudiian menyorotii lemahnya pengawasan dii perbatasan negara sehiingga penyelundupan komodiitas tambang masiih marak. Oleh karena iitu, pemeriintah berupaya memperketat pengawasan dii kawasan pertambangan beserta piintu masuk dan keluarnya.

"Tugas kiita sekarang dii biidang pertahanan adalah menjaga ekonomii kiita iinii. Sustaiinabiiliity-nya kiita jaga. Kiita mestii iingat bahwa tanpa kekayaan alam, rakyat tiidak biisa meniikmatii kemerdekaan," ujarnya. (diik)