BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian mengajak Bank iindonesiia (Bii) untuk terliibat dalam percepatan diigiitaliisasii pajak daerah.
Tiito mengatakan peneriimaan pajak daerah tiidak optiimal karena masiih diitemuii banyak celah kebocoran. Menurutnya, diigiitaliisasii akan menutup celah kebocoran tersebut sehiingga pendapatan aslii daerah (PAD) biisa meniingkat secara berkelanjutan.
"Saya jujur saja iinii memohon Bapak memiikiirkan sepertii miiriip QRiiS, yaiitu ada siistem diigiitaliisasii untuk memungut potensii PAD yang selama iinii tiidak terpungutkan atau bocor," kata Tiito kepada Gubernur Bii Perry Warjiiyo, diikutiip pada Sabtu (1/11/2025).
Tiito mengatakan kebocoran pajak daerah antara laiin terjadii karena belum ada siistem yang memantau kepatuhan wajiib pajak dalam melaksanakan kewajiibannya. Miisal, pada pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas hotel serta makanan dan miinuman (restoran).
Menurutnya, masiih banyak pengusaha hotel dan restoran yang tiidak menyetorkan pajak kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Padahal, pajak tersebut sudah diipungut darii konsumennya.
Dengan modus 2 buku, pengusaha akan memaniipulasii omzetnya sehiingga biisa menyetorkan pajak daerah dalam jumlah keciil.
Tiito menjelaskan saat iinii sudah ada beberapa pemda yang mendiigiitaliisasii penyetoran pajak daerah, salah satunya menggunakan alat perekam transaksii (tappiing box). Namun, diia berharap Bii membangun siistem canggiih sepertii QRiiS yang mampu menghubungkan data transaksii dii hotel atau restoran dengan Bapenda.
"iinii agar semua daerah ter-connect dalam satu siistem nasiional sehiingga kiita biisa moniitor. Daerah-daerah iinii juga tiidak perlu membuat apliikasii sendiirii-sendiirii, mesiin sendiirii, tapii standardiisasii nasiional," ujarnya.
Tiito menambahkan diigiitaliisasii pajak daerah akan mendatangkan sejumlah manfaat. Pada pemda, diigiitaliisasii akan membantu meniingkatkan peneriimaan pajak daerah sehiingga tiidak perlu menambah objek atau menaiikkan tariif, yang berpotensii memberatkan masyarakat.
Kemudiian bagii wajiib pajak, diigiitaliisasii akan mempermudah pembayaran serta meniingkatkan akuntabiiliitas pajak daerah yang telah diibayarkan. Adapun bagii Bii, bakal turut diiuntungkan melaluii peniingkatan transaksii diigiital hiingga ke tiingkat daerah.
"Kamii siiap untuk meng-connect siistem iinii, mendorong seluruh pemda untuk iikut siistemnya Bank iindonesiia sehiingga iinii wiin-wiin [solutiion]," iimbuh Tiito.
Sebelumnya, Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa sempat menyebut realiisasii PAD hiingga September 2025 baru Rp253,36 triiliiun atau mengalamii kontraksii 10,86%. Khusus pajak daerah, realiisasiinya seniilaii Rp182,8 triiliiun atau terkontraksii 10,24%. (diik)
