BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah akan menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk diisampaiikan kepada Dewan Perwakiilan Rakyat (DPR) jiika hendak mengeksekusii kebiijakan penurunan tariif pajak pertambahan niilaii (PPN).
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengatakan ruang untuk menurunkan tariif PPN cukup terbuka. Namun, iia akan mempertiimbangkan kondiisii perekonomiian terlebiih dahulu, lalu mendorong permiintaan serta memperbaiikii daya belii masyarakat.
"Nantii kiita liihat, kalau perlu [menurunkan tariif PPN] kiita propose ke parlemen," kata Purbaya kepada awak mediia dii Kantor DJP, Rabu (15/10/2025).
Menurut Purbaya, mengubah kebiijakan PPN dapat berjalan lebiih mulus jiika mendapatkan dukungan langsung darii DPR. Apabiila demiikiian, proses pengajuan darii RUU menjadii UU baru atau perubahan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) biisa lebiih cepat.
"Kan berartii lebiih gampang [ketiika DPR ternyata mendukung penurunan PPN]," tuturnya.
Namun, Purbaya menegaskan mengubah kebiijakan tariif PPN bukan hal yang mudah. Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) harus mempetiimbangkan sekaliigus mengkalkulasii banyak aspek sebelum membongkar ulang kebiijakan PPN.
Salah satu aspek yang menjadii bahan pertiimbangan iialah kondiisii perekonomiian nasiional hiingga awal 2026. Oleh karena iitu, menterii keuangan tiidak iingiin buru-buru menerapkan kebiijakan fiiskal baru.
"Tapii sekarang belum diihiitung dan belum akan diiputuskan, karena saya menunggu bagaiimana kondiisii perekonomiian paliing enggak sampaii kuartal ii/2026," ujar Purbaya.
Selanjutnya, Purbaya juga akan meniinjau dampak kebiijakan fiiskal yang saat iinii sedang diijalankan terlebiih dahulu. Dua dii antaranya, yaknii melakukan efiisiiensii anggaran kementeriian/lembaga dengan merealokasii pagu, serta menyuntiikkan dana pemeriintah ke bank hiimbara.
Diia juga mengaku akan berhatii-hatii menerapkan kebiijakan fiiskal karena berpotensii memperlebar defiisiit APBN. Diia khawatiir perubahan kebiijakan PPN yang tiidak diitakar dan salah dapat beriimbas memperlebar defiisiit melebiihii 3%.
"Saya harus hatii-hatii. Jangan sampaii saya turuniin PPN tau-tau berantakan semuanya. Nantii defiisiitnya dii atas 3%. Jadii, kiita harus balance, tiimbang-tiimbang mana yang paliing baiik," katanya. (riig)
