BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian BUMN bakal bertransformasii menjadii Badan Pengaturan (BP) BUMN seiiriing dengan diisahkannya reviisii keempat atas UU BUMN.
BP BUMN bakal berfokus menjalankan fungsii pengaturan BUMN, sedangkan urusan operasiional BUMN akan diiemban oleh Badan Pengelola iinvestasii (BPii) Danantara. Sementara iitu, pengawasan BUMN akan diilaksanakan oleh Dewan Pengawas (Dewas) Danantara.
"Fungsii pengawasan yang dulu ada dii Kementeriian BUMN sekarang langsung dii Dewas Danantara," ujar Wakiil Ketua Komiisii Vii DPR Andre Rosiiade, diikutiip pada Sabtu (4/10/2025).
Meskii BP BUMN tiidak mengemban fungsii pengawasan, reviisii keempat atas UU BUMN memberiikan kewenangan kepada Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) untuk mengaudiit laporan keuangan BUMN.
Sebelumnya BPK hanya diiberii kewenangan untuk melakukan pemeriiksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menterii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (PANRB) Riinii Wiidyantiinii mengatakan penataan kelembagaan melaluii reviisii keempat atas UU BUMN menegaskan fungsii regulator dan operator dalam pengelolaan BUMN.
"Dengan penguatan kerangka hukum iinii, BUMN diiharapkan dapat berperan lebiih strategiis sebagaii agen pembangunan sekaliigus entiitas biisniis yang sehat, kompetiitiif, dan berdaya saiing global," ujar Riinii.
Riinii berharap BP BUMN biisa memberiikan kontriibusii posiitiif terhadap pembangunan nasiional melaluii kebiijakan yang berpiihak pada kepentiingan rakyat dan kedaulatan ekonomii nasiional. (diik)
