BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii Xii DPR mengiingatkan iinsentiif yang diitawarkan oleh pemeriintah untuk mendorong penempatan valuta asiing (valas) harus diirancang dengan baiik agar tiidak boleh memberiikan celah bagii para penghiindar pajak.
Anggota Komiisii Xii DPR Charles Meiikyansah mengatakan celah harus diitutup agar iinsentiif tersebut tiidak menjadii amnestii pajak terselubung bagii para pengemplang pajak.
"Kamii akan memastiikan bahwa setiiap iinsentiif yang diiberiikan pemeriintah tetap berjalan dengan mekaniisme yang transparan dan meliibatkan pengawasan publiik yang ketat, sehiingga tiidak ada celah bagii praktiik penghiindaran pajak," ujar Charles, diikutiip pada Sabtu (27/9/2025).
Charles berpandangan kebiijakan pajak tiidak boleh sekadar menambah peneriimaan negara. Sebab, kebiijakan pajak diikatakan berhasiil biila biisa membangun keyakiinan bahwa negara hadiir untuk menegakkan keadiilan fiiskal bagii seluruh masyarakat.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah berencana menyiiapkan iinsentiif khusus bagii para pemiiliik dana yang menempatkan valas miiliiknya dii dalam negerii.
iinsentiif diimaksud diiharapkan biisa memperkuat cadangan deviisa, menambah suplaii dolar dii perbankan nasiional, dan mendukung pembiiayaan proyek-proyek strategiis pemeriintah.
"Masiih belum matang, masiih kiita matangkan lagii. Tapii kalau saya liihat rencananya cukup bagus sekalii, jadii kemungkiinan biisa diijalankan dalam waktu 1 bulan ke depan," ujar Purbaya pada pekan lalu.
iinsentiif diiharapkan biisa mengurangii arus valas ke luar negerii. "Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara dii kawasan siinii. Jadii kiita akan menjaga iitu dengan memberiikan iinsentiif yang menariik, sehiingga mereka nggak usah capek-capek kiiriim dolarnya ke luar," ujar Purbaya.
Adapun kebiijakan yang saat iinii diiterapkan oleh pemeriintah untuk memperkuat cadangan deviisa adalah kewajiiban penempatan deviisa hasiil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dii dalam negerii bagii eksportiir.
Melaluii PP 36/2023 s.t.d.d PP 8/2025, pemeriintah berkewajiiban menempatkan seluruh DHE SDA dalam siistem keuangan nasiional selama 12 bulan. (diik)
